Febby Lintang: Peran Perempuan Indonesia Hadapi Pemilu 2024 Sangat Penting

67
Febby Lintang/ist

JAKARTASATU.COM — Peran perempuan dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang, dimana keterwakilan perempuan menjadi penting, karena jumlah perempuan dalam panggung politik sekarang ini masih dibilang sangat rendah.

Febby Lintang mengatakan, peran perempuan sangat penting apalagi Indonesia termasuk salah satu negara yang sudah meratifikasi CEDAW dimana perempuan harus terpenuhi hak-haknya termasuk hak dalam berpolitik, dipilih dan memilih.

“Sejak Tahun 2003 dalam UU politik Kita sdh diatur soal quota 30% untuk perempuan di berbagai lembaga negara, hal ini dimaksudkan untuk mendorong peran perempuan l dan mencapai persamaan gender. Keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia terus meningkat. Salah satu yang tampak jelas adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di badan legislatif. Jika pada pemilu tahun 1999 hanya ada 9% perempuan di badan legislatif, pada pemilu tahun 2004 naik menjadi 11,8 %. Namun jika pada pemilu tahun 2009 melonjak hingga 17,86%, pada Pemilu 2014 angkanya agak turun di 17,32 %, dan baru naik stabil kembali pada pemilu 2019 yaitu di 20,52 %. Tetap belum mencapai kuota 30 % walalupun sudah didorong lewat berbagai undang-undang,” demikian disampaikan Aktivis Perempuan Febby Lintang kepada jurnalis Jakartasatu, Jakarta, Kamis, 22/12/2022

Selanjutnya Febby menjelaskan perempuan juga memiliki peran strategis dalam proses penyelenggaraan pemilu. Pasal 10 ayat 7 undang-undang 7 Tahun 2017.

“Secara tegas hak perempuan untuk berpolitik dijamin dalam Convenstion on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women/CEDAW. Konvensi ini menekankan penghapusan diskriminasi kaum hawa di dalam politik serta kesepakatan internasional yaitu rencana aksi Beijing yang sudah diratifikasi Indonesia. Dalam tujuan pembangunan jangka pendek (SDGs), Indonesia ditunjuk sebagai negara model untuk mendorong terwujudnya keterwakilan perempuan di dalam bidang politik.”

“Dalam UU Pemilu No 7 tahun 2017 juga sdh ditegaskan tentang peran perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu yaitu ada 30% Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu baik tingkat pusat, Provinsi maupun tingkat Kabupaten/ Kota. Hal ini sebetulnya dapat dijadikan akses bagi perempuan untuk masuk dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan dapat memastikan adanya Keadilan Gender dalam penyelenggaraan Pemilu.”

Febby memberikan contoh peran strategis perempuan dalam keterlibatan dalam pemililu.

“Contohnya yang paling kongkrit adalah perempuan yang bertugas di Bawaslu dapat meminimalisir potensi diskriminatif dan kecurangan-kecurangan yang seringkali menimpa caleg-caleg perempuan,” ujarnya.

Ia pun menggambarkan kondisi saat ini keterwakilan perempuan masih didominasi semangat keterpenuhan secara prosedural, capaian keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPU belum baik dan perlu ditingkatkan.

“Banyak Faktor yang menyebabkan sulit terpenuhinya quota 30 % keterwakilan Perempuan,” jelas Febby.

“Pertama, faktor penyebab paling besar adalah faktor budaya Patriaki yang masih kuat dimana Peran Politik Bagi Perempuan masih dianggap sebelah mata dan masih dianggap sebagai ranah bagi laki-laki,” imbunya

“Kedua adalah Faktor sempitnya ruang gerak perempuan dengan perubahan Peta Politik yang semakin tertutup dimana Para Perempuan yang merupakan aktivis dan Perempuan yang tergabung di Partai Politik cenderung terpengaruh oleh perubahan Peta Politik tersebut,”

Kemudian kata Febby, “Ketiga adalah minimnya ruang ruang diskusi Politik bagi perempuan tentang Pentingnya peran Perempuan di ranah Politik disebabkan oleh bergesernya nilai nilai perjuangan Perempuan. Keempat adalah pola kaderisasi perempuan di Partai Politik sangat lemah dimana kadang Parpol hanya asal comot kader perempuan untuk memenuhi quota 30% pencalegan saja tanpa mementingkan apakah kader siap bertarung atau tidak.”

“Masih banyak kendala bagi Perempuan Indonesia dalam Politik. Berdasarkan Interparliamentary Union (IPU) di tingkat ASEAN, Indonesia menempati peringkat Keenam keterwakilan perempuan yang berada di parlemen, Indonesia berada di bawah 20% tepatnya 19,8%. Jika dibandingkan dengan rata-rata dunia, proporsi wanita dalam parlemen di Indonesia masih jauh tertinggal,” papar Febby

“Di Hari Ibu ini berharap ada banyak perempuan yang tersadarkan untuk lebih berperan aktif lagi dalam dunia Politik. Sesuai semangat Hari Ibu Tanggal 22 Desember yang diambil dari Pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia Pertama di Yogyakarta Tanggal 22- 25 Desember 1928 yang dianggap sebagai tonggak sejarah kebangkitan Perempuan Indonesia,” ungkapnya

Febby mengajak kaum perempuan untuk bangkit “saatnya perempuan Indonesia bangkit kembali, maju berdaya dan memimpin bangsa ini,” tutupnya. (YOS/JAKSAT)