Hendrajit: Perlu Konsensus Nasional Baru atawa Tata Ulang Sistem Demokrasi Jelang 2024

71
Hendrajit, Pengamat GeoPolitik / Foto Yossie - Jaksat.

Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) Hendrajit melihat saat ini begitu banyak pseudo democracy alias demokrasi gadungan, yang bertransformasi menjadi demokrasi otentik yang berpedoman pada kedaulatan rakyat, kesetaraan dan keadilan sosial. Baginya konsensus nasional baru atau tata ulang sistem demokrasi sangatlah diperlukan secepatnya jelang 2024. 

Dalam kesempatan ini  apa saja yang dipaparkan Hendrajit secara lengkap disampaikan dalam Wawancara Khusus dengan Jurnalis Jakartasatu.COM Yossie berikut adalah petikannya bagaimana melihat seperti apa Indonesia ke depan.

Bagaimana laga politik ke depan di tahun 2023?

Wah, bagaimana ya. Menurut saya laga politik 2023 amat ditentukan konstelasi politik nasional yang berkembang selama sepanjang tahun 2022 ini. Yang mana kalau saya boleh ibaratkan para politisi partai yang beken dengan sebutan kaum oligarki ini seperti para pangeran atau adipati pada zaman kolonial Belanda dulu, sejak dua tahun terakhir ini mulai mengalami komplikasi. Seturut dengan perpecahan dan persaingan sengit antar para pengeran dan adipati kraton. Jokowi sebagai presiden tak lebih hanya papan catur atau medan perang proksi antar para pangeran di dalam ring satu istana.

Bisa Anda kasih gambaran secara lebih ilustratif seperti apa perang senyap antar kaum oligarki di ring satu istana?

Begini. Para pentolan dari kaum oligarki yang saat ini terlibat dalam perang senyap di ring satu istana, sejatinya punya barisan yang ada di dalam maupun di luar lingkaran kekuasaan. Maka itu kalau kita cermati perang senyap antar klik di ring satu kekuasaan Jokowi tidak saja berlangsung di istana, melainkan juga di luar istana. Ini yang menurut saya gerakan-gerakan ekstra parlementer maupun aksi-aksi para mahasiswa sepertinya tidak berjiwa dan tidak punya ruh sebagai kekuatan oposisi maupun sebagai gerakan rakyat semesta.

Istana Negara Jakarta /ist

Lantaran aksi-aksi ekstra-parlementer seperti aksi demonstrasi mahasiswa, serikat pekerja, maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan, masih mencerminkan perang antar elit yang berlangsung di ring satu istana. Pola semacam ini, sadar atau tidak, berfungsi jadi got mampet menangkal gerakan-gerakan ekstra parlementer yang lebih murni untuk mendesak adanya konsensus nasional baru atau tata ulang sistem demokrasi kita yang saat ini cuma pseudo democracy alias demokrasi gadungan, bertransformasi menjadi demokrasi otentik berpedoman pada kedaulatan rakyat, kesetaraan dan keadilan sosial.

Namun kita tak usah pesimis, saya yakin masih banyak orang-orang yang berjiwa kreatif, inovatif dan kritis, untuk menyulut ledakan-ledakan kreativitas dan inovasi di bidang politik. Sehingga bukan saja lahir ide-ide dan gagasan baru, melainkan juga lahirnya strategi alternatif untuk menyusun formasi dan konfigurasi baru pada Pemilu 2024 mendatang, sebagai kontra skema terhadap Strategi Neoliberalisme Global yang berhasil menanamkan pengaruh dan kendali kekuasaannya di DPR maupun Eksekutif Pemerintahan kita yang ironisnya, justru dengan memanfaatkan momentum kejatuhan Suharto pada Mei 1998.

Menyatunya kepentingan kaum kapitalis global berbasis korporasi dengan para politisi lima partai besar yang kelak kita kenal sebagai kaum oligarki. Jadi, Sindrom Mataraman sebenarnya belum mati. Hanya bedanya, para pangeran dan adipati kraton tempo dulu yang menjadi bagian integral dari aparat birokrasi pemerintahan kolonial mulai dari bupati, patih, wedana dan jaksa, sekarang bermetamorfose menjadi kaum bangsawan atau aristocrat modern seperti kaum akademisi/teknokrat bergelar doctor dan profesor, purnawirawan TNI dan POLRI, pengusaha, aparat birokrasi, maupun politisi profesional.

Anda tadi bilang kaum oligarki sekarang ini sedang mengalami komplikasi dan perpecahan di internal ring satu istana?

Memang betul. Malah seperti saya bilang tadi, perang senyap antar klik di ring satu itu tidak saja berlangsung di istana, tapi juga meluas ke luar pagar istana. Mencuatnya kasus Ferdi Sambo, gonjang-ganjing di internal KPU sebagai penyelenggara Pemilu menyusul bergulirnya isu kecurangan verifikasi faktual partai-partai untuk ikut pemilu 2024 mendatang dan indikasi adanya intimidasi kepada beberapa KPUD di daerah, bukan suatu kebetulan dan bukan juga sesuatu yang berdiri sendiri. Maka itu, ketika sontak muncul berita beberapa anggota KPK “bertandang” kantornya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa, juga tidak lepas dari komplikasi yang berlangsung di kalangan kaum oligarki dan Ring Satu istana.

Ngomong-ngomong soal Khofifah, sebenarnya peristiwa yang sesungguhnya sedang berlangsung?

Dalam pertarungan antar para bohir besar politik yang meliputi Megawati, Jusuf Kalla, Surya Paloh dan SBY, Khofifah terafilisiasi kepada SBY. Bukan terafiliasi dengan Partai Demokrat lho ya. Tapi dengan jejaring politiknya SBY seperti juga halnya dengan Mahfud MD. Nah, dalam penyusunan formasi para calon presiden yang dipengaruhi oleh persaingan antar para bohir besar politik tersebut, sosok Khofifah dan Ridwan Kamil saat ini punya harga tawar politik yang cukup tinggi.

Misalnya, kalau nantinya Ganjar Pranowo diusung jadi capres entah lewat PDIP atau koalisi KIB(Golkar, PAN dan PPP), maka Ganjar yang diasumsikan akan mendapat dukungan suara sangat signifikan dari Jawa Tengah, maka tetap perlu dukungan tambahan suara yang cukup besar dari Jawa Barat atau sebagian Jawa Timur. Nah Kang Emil menjadi sosok yang logis untuk dirangkul salah satu satu calon wakil presiden buat menambah dukungan suara cukup signifikan dari Jawa Barat. Atau kalau tidak, Khofifah punya harga tawar politik tinggi mengingat potensi besarnya untuk menggalang dukungan suara tambahan bagi capres Ganjar yang diasumsikan sanggup mengamankan dukungan suara dari Jawa Tengah.

Tentu saja ketika menyadari aset politik Khofifah maupun kang Emil sebagai penjaring suara dari Jawa Timur maupun Jawa Barat, maka keduanya jadi obyek perebutan para bohir besar politik untuk dijadikan sekutu politiknya dong.

Terlepas apakah benar ada operasi senyap KPK menggoyang Khofifah, namun kejadian tersebut malah memperkuat sinyalemen bahwa Khofifah memang sosok yang sedang masuk dalam radar pertimbangan dan pemantauan para bohir besar politik. Meski hanya diplot sebagai orang kedua.

Dengan begitu, bukan saja Ganjar, Anies Baswedan pun kalau beberapa bohir besar politik seperti pak JK memang serius dan all out bakal mendukung pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta itu, maka sosok macam Khofifah atau kang Emil saya kira merupakan top priority sebagai mitra pendamping Anies. Bahkan andaikan nanti memunculkan sosok-sosok baru di luar keduanya pun seperti Andika Perkasa misalnya, tetap saja sosok Khofifah dan Ridwan Kamil menjadi pertimbangan utama.

Soal ekonomi nasional kita, pada 2023 nanti akan meredup atau malah bersinar?

Maksud anda, apakah perekonomian kita bakal mengalami krisis atau tidak, begitu kan. Begini. Selama ini kalau bicara krisis ekonomi selalu kan kalau tidak resesi ekonomi malah bisa-bisa meningkat jadi depresi ekonomi seperti pernah dialami Amerika Serikat pada 1930, yang dampaknya juga menerpa negara-negara di kawasan Asia termasuk Indonesia yang kala itu masih wilayah jajahan Belanda.

Seperti saya katakan tadi, sejak Ronald Reagan jadi presiden AS dan Margaret Thatcher sejak awal 1980an, ada pergeseran tatanan global yang sialnya tidak dicermati dan dipahami para elit strategis nasional bahwa skema Neoliberalisme berbasis kapitalisme korporat mulai diberi ruang bermain seluas-luasnya bahkan bisa ikut berpengaruh memainkan proses politik.

Sesuatu yang tak terbayangkan oleh mantan Presiden AS Frank Delano Roosevelt yang mengeluarkan kebijakan the New Deal untuk mengatasi Depresi Ekonomi, yang secara teknis memagari para kapitalis-kapitalis korporat agar supaya tidak merambah dan meluaskan pengaruhnya di ranah politik seperti Gedung Putih dan Kongres. Gagasan dasarnya adalah, korporasi sebagai pengembang kepentingan para kapitalis dan pemilik modal raksasa seperti Dinasti Rockefeller, dilarang keras menjalankan praktek monopoli yang berakibat merugikan atau menghancurkan kelompok-kelompok ekonomi menengah dan kecil. Dengan begitu, negara sebagai regulator, berpihak pada kaum ekonomi menengah dan kecil, dalam menghadapi kekuatan-kekuatan kapitalis korporat ini.

Namun seperti saya bilang tadi, sejak era Reagan dan Thatcher, entah memang bersekongkol atau karena kebetulan saja, keduanya menghapus regulasi-regulasi yang dipandang membelenggu ruang gerak para kapitalis korporat tersebut seperti yang diberlakukan pada era Roosevelt. Alhasil, para kapitalis korporat bukan saja memonopoli pasar ekonomi lewat skema pasar bebas dan perdagangan bebas, bahkan punya ruang untuk ikut campur mempengaruhi proses politik.

Berarti, para kapitalis korporat yang bergerak bebas di bawah payung Neoliberalisme itu, bukan saja mampu mempengaruhi eksekutif pemerintahan maupun legislatif parlemen, dalam membuat kebijakan atau produk hukum dan perundang-undangan yang pro kepentingan kekuatan modal raksasa, bahkan korporasi saat ini sudah menegara.

Sehingga melalui Skema Neoliberalisme Global, para kapitalis korporat mampu mempengaruhi terbentuknya Formasi Politik maupun Konfigurasi Politik di negara-negara yang mana para kapitalis korporat tersebut berencana dan bermaksud menjalankan aktivitas bisnisnya. Salah satu produknya ya sistem demokrasi kita yang tidak otentik seperti sekarang ini. Akibat rekrutmen kader-kader kepartaian maupun DPR yang mengutamakan orang-orang yang kiranya bakal patuh pada skema kapitalisme global tersebut, maka demokrasi kita malah memblokir kader-kader yang berjiwa kreatif, inovatif dan kritis untuk berkiprah di pentas politik nasional maupun daerah.

Namun krisis global yang saat ini melanda Amerika dan Eropa yang dikhawatirkan bakal menjelma jadi resesi, hiper-inflasi, dan bahkan depresi ekonomi, sejatinya merupakan krisis negara-negara maju. Yang membuktikan bahwa Skema Kapitalisme Global sekarang mengalami komplikasi. Maka tak heran dalam pertemuan ekonomi di Davos, Swiss, beberapa waktu lalu, menggagas konsep The Global Reset, yang frase ini mengisyaratkan ada yang salah dalam sistem global yang berlaku sejak pasca perang Dunia II tersebut.

Dengan begitu, buat negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, krisis ekonomi global entah itu resesi atau depresi ekonomi, itu merupakan krisis mereka, bukan krisis kita. Justru ini adalah berita bagus dan momentum bagi berbagai elemen bangsa untuk mengubah tatanan neoliberalisme global yang tidak adil tersebut.

Dengan begitu, sistem demokrasi berikut turunannya berupa sistem berbasis banyak partai seperti sekarang ini berlangsun sejak 1999, perlu ada reorientasi visi-misi dan tentunya penyusunan formasi dan konfigurasi politik baru sehingga sistem demokrasi kita saat ini yang seolah-olah demokrasi dan semu, bisa bertranformasi menjadi demokrasi otentik berpedoman pada kedaulatan rakyat, kesetaraan sosial dan keadilan sosial.

Jadi lucu kalau para elit nasional maupun daerah dan juga para aktivis pro masyarakat sipil, malah ikut-ikutan larut dan ikut-ikutan mengimpor kegelisahan dan kegalauan kaum mapan di negara-negara maju ke negeri kita.(RED)