Manipulasi dan kejahatan keuangan berkedok koperasi

192
Anthony Budiawan/ist

JAKARTASATU.com — Manipulasi dan kejahatan keuangan berkedok koperasi yang mengakibatkan kerugian Rp26 triliun wajib diusut tuntas dan yang bersalah wajib dihukum, tidak bisa dilindungi dengan dalih peraturan tidak memadai. Pelanggaran izin operasional merupakan kejahatan!, Demikian tulis Prof Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) di akun tweeternya (29/11/2022).

Antohony menanggapi apa yang diakui Teten Masduki, Kesulitan Urus 8 Koperasi Bermasalah yang Timbulkan Kerugian Rp 26 Triliun, tempo 26 Desember 2022.

“Tidak seperti mekanisme penyelesaian di sektor keuangan lainnya, seperti perbankan,” kata Teten dalam konferensi pers kinerja dan outlook Kementerian Koperasi dan UKM di kantornya, Jakarta Selatan, Senin, 26 Desember 2022.

Teten menjelaskan koperasi open loop adalah koperasi yang melakukan praktik jasa keuangan di luar anggotanya, seperti jasa asuransi. Sedangkan koperasi close loop adalah koperasi yang hanya melayani anggotanya. Koperasi close loop ini tetap berada di bawah izin dan pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM).

Masalahnya, kata Teten, saat koperasi membesar, hubungan antar-anggota tidak sekompak atau seideal yang diasumsikan. Maka, sistem pengawasan mendiri tersebut tidak bisa dilakukan untuk menyelesaikan koperasi bermasalah.

“Kerugian Rp26 triliun sangat besar, tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Praktek kejahatan keuangan tersebut pasti sudah berlangsung bertahun-tahun dalam waktu sangat lama, mungkin juga dengan skema ponzi, terjadi pembiaran sehingga kerugian akumulasi menjadi sangat besar,” tegas Anthony di akun Twitternya.(Yos)