Prof Anthony Budiawan :PERPPU tidak bisa membatalkan UU inkonstitusional

40
Anthony Budiawan/ IST
Anthony Budiawan/ IST

JAKARTASATU.COM — Untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, akhirnya Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Menko Polhukam Mahfud menjelaskan diterbitkannya PP Pengganti No 2 untuk menggugurkan status inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja. Juga alasan mendesak yang melatarbelakangi Perppu Cipta Kerja adalah dampak perang Ukraina-Rusia. Selain itu, ancaman inflasi dan stagflasi yang membayangi Indonesia.

“PERPPU Cipta Kerja terindikasi melanggar konstitusi. Karena, PERPPU hanya bisa ditetapkan kalau ada Kegentingan Memaksa. Perang Rusia-Ukraina jelas bukan Kegentingan Memaksa. Alasan ini mengada-ada, terkesan mau melangkahi wewenang DPR, menjadi otoriter,” tulis Anthony Budiawan di akun twitternya (30/12/22)

Ketua Umum Golkar Airlangga menyampaikan perppu ini sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 38/PUU7/2009. Perppu ini telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa. Perppu Cipta Kerja mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja sesuai dengan putusan MK. (CNN Indonesia, 30/12/22)

“PERPPU ditetapkan dalam kondisi tidak ada Kegentingan Memaksa jelas melanggar Konstitusi, sehingga otomatis harus batal. Jangan sampai PERPPU dijadikan perangkat hukum untuk menetapkan UU secara sepihak, menuju otoriter, dengan memangkas wewenang DPR. Maka itu DPR wajib menolak,” imbuhnya

Managing Director · Political Economy and Policy Studies (PEPS) menyebutkan bahwa PERPPU tidak bisa membatalkan UU inkonstitusional.

“Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa dianulir oleh undang-undang (UU) atau PERPPU. Putusan MK, UU melanggar konstitusi, wajib dikoreksi sesuai perintah MK. Kalau tidak, UU inkonstitusional tersebut otomatis tidak berlaku: PERPPU tidak bisa membatalkan UU inkonstitusional.” (YOS)