KEMBALI KE UUD 45 yang aseli !!!! Untuk apa sih ? Bagaimana Caranya ?

98
DPR RI/Net

OLEH Memet Hakim,  Pengamat Sosial – Ketua Wanhat APIB

UUD 45 dan Panca Sila sudah final tapi kenapa masih ada kelompok dan partai yang ingin menggantinya ? Ada partai yang ingin mengganti pancasila menjadi trisila dan ekasila. Ada kelompok yg ingin meniadakan Ketuhanan YME dan musyawarah dan mufakat bahkan ada yang diam-diam ingin membuang Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Alasannya macam2.

UUD 2002, adalah perubahan roh, jiwa dan tujuan dari UUD 45. Secara hukum ini dapat digolongkan pada penyimpangan atau penyelewengan konstitusi yang mendasar antara lain :
1. Presiden warga negara Indonesia asli (pribumi) telah diganti menjadi warganegara Indonesia saja.
2. MPR sebagai Lembaga tertinggi lambang kedaulatan rakyat telah diganti menjadi Lembaga tinggi biasa. Artinya lambang kedaulatan rakyat telah tiada.
3. Presiden mandataris MPR telah berubah menjadi mandataris Partai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat diisi oleh wakil partai
5. Sumber Daya Alam yang seharusnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berobah menjadi boleh dikuasai asing. Artinya Bumi & air boleh dikuasai asing untuk kemakmuran bangsa dan negara asing, individu dan partai penguasa.
6. Demokrasi ala Indonesia menganut sistem musyawarah & mufakat sesuai UUD45 telah dirubah menjadi demokrasi ala liberal yang tidak cocok untuk megara indonesia.

Inilah alasan kuat kenapa kita harus kembali ke UUD 45 yg asli. Untuk itu diperlukan DEKRIT PRESIDEN, tapi apakah presiden sebagai mandataris partai mau menjadi mandataris MPR ? Presidennya juga belum tentu mau, apalagi partainya.

Secara teknis bagaimana menuju agar Dekrit Presiden ini dapat dilaksanakan telah menjadi diskusi tanpa penyelesaian. Akan tetapi paling tidak saat ini ada 3 jalan menuju Dekrit Presiden kembali ke UUD 45
1. Rakyat mendesak dan menekan Presiden lewat parlemen jalanan agar mau mengeluarkan Dekrit. Upaya ini sering disebut *people power* atau demo. Tapi siapa yg mau demo ? Ini masalahnya. Mahasiswa ? Belom sampai kesana pemikirannya. Seharus rakyat yang merasakan dampak langsung dari penyimpangan UUD 45 inilah yang turun ke jalan. Bagaimana dengan ASN, Polri, TNI ? Ya sama saja harus saling bahu membahu bersama rakyat terdampak. Solusi ini masih agak jauh, karena rakyat belum bersatu & TNI/Polri belum berpihak pada rakyat. Cara ini mungkin memerlukan korban jiwa walau sedikit.
2. Rakyat mendesak dan menekan MPR, DPD dan DPR agar segera bersidang, minta dikeluarkan Dekrit Presiden, kembali ke UUD 45. Resiko terberat adalah “adanya perpanjangan masa jabatan presiden”. Pembatasan masa jabatan presiden, dll segera dilakukan oleh MPR sebagai Lembaga tertinggi Negara. Cara ini termasuk aman dari resiko pertumpahan darah, hanya saja tidak mudah dilaksanakan..perlu banyak lobby dan pengertian semua pihak.
3. Revolusi, rakyat bersatu memaksa presiden bikin dekrit dan turun, baik langsung maupun lewat MPR, DPD dan DPR. Cara ini diprediksi memerlukan korban jiwa paling banyak.

Semua cara diatas tentu ada plus minusnya. Dari survey pollingkita.com, hasil sementara adalah sbb :

1. People power 78.9%
2. Sidang MPR 11.1%
3. Revolusi 10.0%

Dari hasil survey ternyata masyarakat umum lebih memilih cara no 1 yakni people power menuntut presiden. Cara ini sangat dikenal di dunia, tapi harus melibatkan banyak massa dan juga ada resiko, paling tidak berhadapan dengan.pasukan pengaman

Pilihan ke MPR, DPD dan DPR yang sangat aman, tetapi dinilai kurang efektip, karena belum ada demo yang tuntutannya diakomodir oleh MPR, DPR ataupun DPD. Selama ini MPR dan DPR kurang dipercaya karena merupakan tangan partai, kecuali DPD yang non partai (utusan daerah). Pilihan ke MPR tampaknya kurang disukai karena ada kemungkinan masa jabatan presiden diperpanjang. Hal ini sangat wajar, mengingat presiden merupakan orang yg tidak dipercaya lagi oleh kebanyakan rakyat.

Pilihan revolusi adalah pilihan terakhir, karena keras dan penuh pengorbanan, penuh resiko dan mungkin bisa ada korban, sangat wajar jadi pilihan terakhir.

Walau demikian, bagaimanapun caranya kembali ke UUD 45 adalah keharusan, supaya negara dan rakyat selamatCaranya bisa saja gabungan dari ketiga cara diatas, masing-masing bergerak dengan cara masing masing. Ada yg melakukan people power, ada yg mendesak presiden dan ada yang mendesak MPR, DPD dan DPR untuk melakukan Dekrit kembali ke UUD 45 yang asli.

Bandung, 1 Januari 2023