Komite Pendukung Presisi Polri(KP3) dan Aktivis Masukkan Laporan ke Bareskrim Polri untuk Periksa Hasnaeni Terkait Video yang Viral

47

JAKARTASATU.COM — Sabtu, 31 Desember 2022, Komite Pendukung Presisi Polri dan sejumlah Aktivis mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan adanya video yang viral yang memuat pernyataan Ketua Partai Republik Satu yaitu saudara Hasnaeni.

Di dalam video tersebut disampaikan terkait dengan adanya ketidakpercayaan terhadap Lembaga Komisi Pemilihan Umum dan membuat narasi bahwa pemilu tahun 2024 sudah diatur.

“Kami melaporkan Sdri. Hasnaeni ke Bareskrim Polri karena adanya pernyataan beliau yang viral terkait dengan ketidakpercayaan kepada lembaga KPU dan menuduh bahwa pemilu 2024 sudah diatur untuk memenangkan salah satu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, kami melihat pernyataan ini sangat berbahaya bagi kelangsungan proses Demokrasi bahkan cenderung melanggar Konstitusi” ujar Agung sebagai Pelapor.

Agung juga menyampaikan bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Sdri. Hasnaeni berpotensi untuk menciptakan keonaran bahkan konflik di masyarakat sehingga perlu ditindak lanjuti oleh Kepolisian RI.
“Ada pasal di Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang memuat bahwa seseorang dilarang menyebarkan berita bohong yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat, sehingga kami hari ini melaporkan hal ini ke Bareskrim Mabes Polri,” kata Agung.

Agung juga menyampaikan kepada semua masyarakat agar jangan ada lagi yang mengeluarkan statement yang membuat masyarakat menjadi gaduh dan berpotensi konflik bahkan menjurus pada pen-deligitimasian kelembagaan Negara dalam hal ini KPU.
“Laporan ini dimaksudkan agar polisi segera menindaklanjuti kasus ini dan tidak ada lagi orang atau lembaga yang mengeluarkan statement yang menimbulkan kegaduhan dan ketidak-percayaan kepada KPU di masyarakat,” Imbuhnya

Dan juga dalam hal pelecehan seksual yang dinyatakan oleh Sdri. Hasnaeni merupakan sebuah “pembunuhan karakter” terhadap Lembaga KPU melalui Ketua KPU. Ini pun harus dibuktikan, jangan sampai ini menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukum di Indonesia.

“Seharusnya Sdri. Hasnaeni melaporkan kasus pelecehan seksual ini ke kepolisian karena masuk ranah pidana”, ujar Tamtam Sanjaya. Bukan malah menyebarkan ke sosial media dan menjadi sumber masalah. Ini mengindikasikan bahwa politisasi terhadap kasus ini sangat kuat.

“Aparat penegak hukum harus segera bertindak agar tidak menjadi bahan bullyan masyarakat, segera periksa Sdri. Hasnaeni apa motif nya dan siapa yang turut serta dalam permainan ini pasti akan kelihatan,” tutup Tamtam Sanjaya. (YOS/JAKSAT)