Parlemen Jalanan ? Bagaimana supaya efektif?

182
Aksi Mahasiswa di Gedung DPR RI pada 11 April 2022/JAKARTASATU.COM

Buat tentara lokasi (darat, laut, udara) merupakan tempat berperang. Buat diplomat medan perangnya saat diplomasi, buat politikus partai medan perangnya di senayan. Nah susahnya yg bukan partai politik dimana medan perangnya ? Tidak ada tempat buat mereka kecuali di jalanan, oleh karena itu sering disebut Parlemen jalanan.

Seperti yang dirasakan orang banyak, Dewan Perwakilan Rakyat telah berubah fungsi jadi Dewan Perwakilan Partai. Rakyat sekarang tidak punya wakil dalam arti yang sebenarnya. Indikasinya jelas sekali, rakyat yg demo ke DPR tidak boleh masuk, semua pintu dan pagar dijaga. Mau bicara dengan pimpinan DPR juga begitu sulit, bahkan jika ada anggota Dewan yg bela rakyat, mikenya dimatikan.

Mahasiswa, Buruh dan Rakyat yang berulangkali demo juga tidak diperhatikan dan tidak ada hasilnya. Yang terjadi justru ada mahasiswa memar2 dan ditahan walau cuma sehari. Gerakan umat yang super damai dan jumlahnya jutaan juga sama hasilnya.

Sekarang turun kejalan sering mendapat kendala dari aparat, bahkan tidak jarang diturunkan pendemo saingan di lapangan. Tiba2 juga banyak aparat jadi tukang ojek, tukang jualan kopi, dll di area demo. Jika niatnya baik sih tentu gak apa2, tapi kalo untuk memprovokasi kan lain ceritanya.

Turun kejalan ini tujuannya tidak sama, ada yg ingin viral di medsos, ada yang merasa jadi pejuang, ada yang menjadi penggembira saja. Demo ini kan cermin dari adanya ketidak setujuan, cermin dari kemarahan orang banyak terhadap pemerintah yg tidak memberikan jalan keluar.

Jika ada tujuan strategis misalnya protes atas perlakuan rejim, protes atas diberlakukannya UU baru yang dianggap merugikan sampai minta agar presiden diganti, tentu harus menggunakan *manajemen aksi yang baik dan efektif. *Bermain cantik tanpa melanggar aturan, tapi bisa menekan rejim dibantu oleh media massa dan medsos. Mengatur aksi yg efektif dan efisien tidaklah mudah. Ingat parlemen jalanan itu bukan tempat melampiaskan emosi, tapi menyampaikan aspirasi agar dipenuhi dan dilaksanakan.

Jika sekedar menyampaikan aspirasi cukup pakai surat saja kirimkan lewat pos, didengar atau tidak didengar lain urusan.

Melakukan aksi untuk menyampaikan pendapat, dijamin haknya oleh undang2, tidak perlu ijin dari siapapun, tapi cukup pemberitahuan saja.

Pengorbanan waktu, biaya dan tenaga untuk turun ke jalan menghadiri Parlemen Jalanan, harus dibayar dengan dipenuhinya tuntutan atau aspirasi. Nah tanpa tekanan tentu rejim tidak akan menggubris parlemen jalanan ini.

Patut diingat, jika ada aksi tentu ada reaksi. Ini semua harus diperhitungkan. Kadang ada tuntutan yang sama untuk beberapa kelompok massa, tapi anehnya mereka sulit bersatu. Ego sektoralnya masih tinggi.

Jika menggalang persatuan saja sulit bagaimana pula dapat menekan pemerintah lewat parlemen jalanan misalnya. Kelompok kecil dan besar harus bersatu, para pimpinannya harus sering bertemu untuk menyamakan langkah dan bahasa. Jadi diperlukan pemimpin yg jelas dapat mempersatukan semua kelompok yg merasa dirugikan. Selama itu belum terjadi rasanya aksi tidak akan digubris.

Saling curiga, saling merasa kuat, saling menjauh, inilah penyakit utama rapuhnya persatuan. Mahasiswa takut ditunggangi kelompok lainnya, buruh takut dipecat dan logistik nya berkurang, rakyat umumnya apatis, TNI masih jaga jarak dengan rakyat, Polisi yang justru memperlihatkan sikap berhadapan dengan kelompok parlemen jalanan, padahal keluarga mereka mengalami nasib sama, sehingga punya aspirasi yang sama. Untuk itu diperlukan pemimpin kharismatik yg tulus ikhlas, yg dapat menyatukan unsur2 kelompok Perlemen Jalanan ini.

Bandung, 6 Januari 2022
Memet Hakim
Pengamat Sosial
Ketua Wanhat APIB