Beranda Catatan Jakarta #NGOPIPAGI: LATO-LATO RIZAL RAMLI VS MAHFUD MD

#NGOPIPAGI: LATO-LATO RIZAL RAMLI VS MAHFUD MD

36
Rizal Ramli (kiri) dan Mahfud MD (kanan)/ist
CATATAN #NGOPI AENDRA MEDITA, Pemimpin Redaksi Jakartasatu.com

Mungkin ini Perseteruan Rizal Ramli dengan Mahfud MD soal. Tapi ini juga mungkin keduanya sedang  sedang memainkan lato-lato.  Menyusulsebuah  muncul dari Perppu No 2 tahun 2022 tentang UU Cipta kerja adalah satu bentuk melawan konstitusi. MK di kangkangi. Nampaknya Presiden telah mengkhianati produk undang-undang yang disyahkan sendiri. Paradoks bahakan bentuk  tiran baru. Bencana atas penegakkan hukum yang luar biasa.

“Ini yang disebut pemerintah tidak membela kepentingan buruh tapi justru sebaliknya, mempreteli hak-hak buruh. Sistem ini yang dinamakan penganut oligarkis,” kataEko S Dananjaya (Ketua Lembaga Kebudayaan dan Lingkungan Hidup ( LKLH ) Yogyakarta).

Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) mencatat 14 point atas Perppu itu.

1. PERPPU adalah Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang, artinya Undang—Undang (UU) yang ditetapkan presiden dalam kondisi Kegentingan Memaksa.

2. Ketika tidak ada Kegentingan Memaksa maka presiden tidak bisa dan tidak boleh menerbitkan PERPPU.

3. Saat ini Indonesia tidak dalam kondisi Kegentingan Memaksa.

4. Perang Rusia-Ukraina sebagai dasar penetapan Kegentingan Memaksa sangat mengada-ada, sewenang-wenang, dan terkesan penuh rekayasa.

5. Selain itu, penerbitan PERPPU yang setingkat UU wajib taat konstitusi. PERPPU tidak boleh melanggar konstitusi.

6. Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk oleh Konstitusi, dan menjadi kesatuan dengan Konstitusi. MK diberi wewenang Konstitusi untuk melakukan pengujian materiil UU terhadap UUD (Konstitusi)

7. Putusan MK dalam pengujian materiil bersifat final, wajib ditaati, dan tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun. Oleh karena itu, Putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat wajib ditaati oleh setiap pihak, termasuk pemerintah dan presiden.

8. Maka itu, Putusan MK hasil pengujian materiil harus dimaknai sebagai Putusan Konstitusi. Artinya, Putusan MK merupakan perintah Konstitusi yang wajib ditaati semua pihak, termasuk pemerintah dan presiden.

9. Maka itu, PERPPU yang setingkat UU tidak bisa dan tidak boleh melanggar atau menggugurkan Putusan MK yang merupakan perintah Konstitusi, atau setingkat konstitusi.

10. Artinya, PERPPU tidak bisa dan tidak boleh mengoreksi atau menggugurkan Putusan MK.

11. Kalau PERPPU dipaksakan membatalkan atau menggugurkan Putusan MK, yang merupakan Putusan Konstitusi, maka berarti presiden memaksakan wewenang presiden melebihi wewenang konstitusi, yang mana merupakan pelanggaran berat terhadap konstitusi, bahkan dapat dianggap sebagai pembangkangan terhadap konstitusi yang sangat serius.

12. Kalau PERPPU bisa menggugurkan Putusan MK maka berarti MK tidak diperlukan lagi di dalam Konstitusi Indonesia, karena Putusan MK bisa setiap saat digugurkan oleh Presiden melalui PERPPU. Artinya, PERPPU menjadi hukum otoriter dan tirani.

13. Dengan demikian, penerbitan PERPPU Cipta Kerja yang menggugurkan Putusan MK melanggar dua hal. Pertama melanggar penetapan kondisi Kegentingan Memaksa yang diduga kuat mengandung unsur rekayasa. Kedua, melanggar Putusan MK yang merupakan Putusan Konstitusi.

14. Dengan demikian, PERPPU Cipta Kerja berimplikasi membuat pemerintah menjadi otoritarian dan tirani, dengan menjalankan UU otoritarian dan tirani.

Jumhur Hidayat tokoh yang juga Ketua Umum DPP KSPSI sekaligus Koordinator Aliansi Aksi Sejuta Buruh yang mendesak DPR untuk lakukan Hak Angket memeriksa Presiden terkait PERPPU Cipta Kerja dan Jumhur bahkan siap melawan dua tokoh hukum bangsa ini  Mahfud dan Yusril adalah dua Profesor hukum dan ahli tata negara, Satu Lawan Dua Sekalian.

“Saya tidak takut berdebat sekaligus dengan mereka berdua dalam kasus PERPPU Cipta Kerja. Saya memang bukan ahli hukum. Tapi saya tahu hukum itu adalah logis dan saya dapat nilai ‘A’ untuk mata kuliah ‘Rangkaian Logika’ di jurusan Fisika Teknik di Bandung dulu,”paparnya kepada media.

Walau saya tidak menuduh mereka bodoh dan dungu, yang pasti memang sudah menjadi hal yang lumrah bahwa kekuasaan bisa merubah orang pintar jadi bodoh dan dungu, termasuk profesor juga bisa jadi dungu. Sebenarnya lebih bagus disebut dungu daripada menjadi intelektual pengkhianat seperti yang disebut Julien Benda pesohor ilmu filsafat dari Perancis seabad lalu.

“Jadi sekali lagi saya tantang kedua profesor itu sekaligus dan saya cukup sendiri saja. Kasih saya 10 menit saja, insya Allah mereka berdua akan ‘KO’, kecuali kalau mau debat kusir nir logika, itu bisa seharian nggak selesai,” jelas Jumhur.

Kepedeen Jumhur diyakinkan kembali. Saya juga mohon kepada siapapun yang siap jadi fasilitator debat itu. Bisa di depan forum terbuka atau di podcast atau apa saja. Pokoknya 10 menit saja cukup, mereka akan saya buat KO,” ujar Jumhur

M Rizal Fadillah pemerhati kebangsaan melihat ini Pemimpin diktator di negara yang memiliki Konstitusi senantiasa menggunakan hukum untuk mewujudkan perilaku otoriternya. Di Indonesia alat diktatorial itu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Presiden Jokowi baru saja mengeluarkan Perppu No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dinilai melawan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU Cipta Kerja. Putusan MK menyatakan UU Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat. Harus diperbaiki selama 2 (dua) tahun dengan melibatkan partisipasi publik yang optimal,” tulis Rizal 3 Januari lalu.

Pembunuhan MK dengan Perppu mungkin bagi Jokowi dan Menko Mahfud MD dianggap sebagai inovasi hukum, akan tetapi bagi masyarakat hal ini adalah sebuah penelikungan hukum dan pelanggaran Konstitusi. Banyak ahli hukum mengkritik perbuatan Jokowi yang nekad melawan Konstitusi.

Di tengah lemahnya posisi DPR dominasi eksekutif semakin terasa. Yakin akan mudah mendapatkan stempel persetujuan DPR agar Perppu berubah menjadi UU. Kegentingan memaksa dijadikan alasan untuk mengeluarkan Perppu. Alasan yang sebenarnya tidak kuat dan cenderung dicari-cari mulai dari kondisi ekonomi, covid 19 hingga perang Rusia-Ukraina.

Penafsiran subyektif mengenai “hal ihwal kegentingan yang memaksa” menyebabkan Perppu menjadi mainan yang menyenangkan bagi Presiden. Apalagi jika DPR sudah “ditangan”. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang tegas memberi definisi tentang “kegentingan yang memaksa” sebagai syarat untuk dapat dikeluarkannya Perppu.
Pendekatan akademik menjadi penting.

AALF Van Dullemen dalam bukunya “Staatsnoodrecht en Democratie” menyatakan 4 syarat hukum tata negara darurat, yaitu :
Pertama, eksistensi negara tergantung tindakan darurat yang dilakukan. Kedua, tindakan diperlukan karena tak dapat digantikan. Ketiga, tindakan bersifat sementara. Keempat, Parlemen tidak dapat melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh.

Perppu Jokowi No 2 tahun 2022 tidak memenuhi syarat sebagaimana pandangan Dullemen tersebut. Pertama, eksistensi negara tidak tergantung tindakan yang diambil Presiden. Kedua, masih ada tindakan lain, yaitu memperbaiki UU Cipta Kerja bersama DPR. Ketiga, Perppu dikondisikan permanen berkolaborasi dengan DPR. Keempat, kondisi kini DPR masih mampu menjalankan tugasnya sebagai badan legislatif.

Tetapi apapun itu, saat ini bagi Jokowi nampaknya yang penting adalah langkah penyelamatan. Menyelamatkan kebijakan pro kapitalis yang salah satunya adalah UU Omnibus Law, menyelamatkan kepentingan penjajah dengan mengambil kebijakan yang pro asing di sektor pertambangan, IKN dan infrastruktur. Menyelamatkan diri dan konco dari kemungkinan pembalasan rakyat atas kejahatan yang dikerjakan selama berkuasa.

Perppu sang diktator yang menginjak-injak Konstitusi tidak boleh lolos. Rakyat harus menolak penggunaan hukum untuk kepentingan politik, bisnis dan otoritarian. Jika lolos, maka hal ini akan menjadi legalisasi atas perilaku otoriter untuk tindakan yang lebih diktatorial ke depan.

Jika DPR gagal menghadang dan menolak Perppu No 2 tahun 2022, maka solusi publik yang dapat diupayakan adalah UU yang diproduk itu nanti diajukan saja Judicial Review kembali. Moga MK mengabulkan. MK harus konsisten mengembalikan kepada amanat perbaikan UU Cipta Kerja untuk menyelesaikan masa waktu 2 tahun dengan partisipasi publik. Waktu yang semakin pendek akan menghukum Jokowi.

“UU Cipta Kerja yang semula inkonstitusional bersyarat segera berubah menjadi inkonstitusional permanen. UU Cipta Kerja menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
Perppu sang diktator pun ditengggelamkan,” jelas Rizal.

Terjadi pro-kontra dan beradu otrak dan kepala RIZAL RAMLI VS MAHFUD MD yang makin meregang. Sampai Rizal yang tokoh pergerakan mahasiswa Indonesia era 1977/78 mengungkapkan perasaan sedihnya,  “Saya kadang-kadang sedih membaca beginian. Ternyata bobot intelektual kawan saya Mahfud semakin merosot. Luntur di mesin cuci kekuasaan. Ironi,” ujar Rizal dalam Tweet DR. Rizal Ramli
@ramlirizal 4 Januari 2023.

Kemudian komentar dari akun @CakNur971 memberikan komentar.

“Maaf prof. Sy sepakat dg satu kenyataan prof Mahfudz, “malaikat pun akan menjadi iblis jika masuk dalam sistem yg dibangun rezim”. Salut buat prof. RR yg tetap mampu menjaga rasionalitas dan intelektualitasnya”

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman meluruskan komentar akun @CakNur971

“Itu tidak betul ! Banyak tokoh2 yg memiliki karakter, integritas, amanah tidak goyang oleh godaan kekuasan. Tokoh-tokoh Pergerakan Hatta, Dr.Tjipto, Natsir, Agus Salim dll. Tokoh Pasca Kemerdekaan, Ir. Sutami, Jend Hoegeng, Prof Siwabesy, Prof. Mahar Marjono, Prof Slamet Iman Santoso, Prof. Sujana Sapeii, Prof Koesnadi Hardjasoemantri dll,” tulis Rizal Ramli di akun twitternya lagi.

Rizal Ramli pun menjelaskan integritas tokoh-tokoh zaman pra dan pasca kemerdekaan RI.

“Puluhan tokoh-tokoh zaman Pra dan setelah Kemerdekaan telah teruji integritas, karakter dan keberpihakannya pada rakyat, Omongan kawan saya Mahfud bahwa semua orang akan berubah dari malaikat menjadi iblis setelah masuk kekuasaan adalah penghinaan terhadap sejarah tokoh2 besar Indonesia” “Omongan tidak bermutu itu jadi pembenaran thd berbagai ketidak-adilan, pelanggaran hukum dan konstitusi — tidak memberi contoh dan cahaya terang bagi generasi muda Indonesia. Miris,” tutup Rizal Ramli.

Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P. yang lebih dikenal dengan nama Mahfud MD merupakan seorang politisi, yang kini ada dalam jabatan menteri di rejim ini. Namun saya jadi ingat saat diluar jabatan pada zaman SBY ia sering kritik tajam dan cerdas. Bahkan seorang Yulianis sempat dipangguil ke kantornya dibilangan Matraman dan membuka apa saja kasus di KPK khususnya  kasus Hambalang dan lainnya. Lalu tak lama setelah itu di berujar seolah punya data banyak forum terhomat ILC Karni Ilyas atas kasus Hambalang dan kaus Nazaruddin partai Demokrat.

Hmmm kini soal Perppu inilah yang jadikan LATO-LATO sedang bergerak dan arahnya kemana kita lihat nanti..tapi bagi saya janganlah mau di lato-latokan.

Sudah ya…saya #NGOPIPAGI dulu dengan Gayo Honey yang kini lagi trend dan paling laku #versiTOKOKOPIDUNIA234...  Tabik!!

JAGAKARSA, JAKARTA, 7 Januari 2023