Keturunan Cina (Non Pribumi), Masalah Sosial yang tidak dapat di selesaikan ?

31
Bendera Merah Putih /IST

Keturunan Cina (Non Pribumi), Masalah Sosial yang tidak dapat di selesaikan?

OLEH Dr. Memet Hamdhan & Memet Hakim, Dewan Penasihat APIB.

Menurut Wikipedia, Catatan-catatan dari Tiongkok menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara telah berhubungan erat dengan dinasti-dinasti yang berkuasa di Tiongkok. Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas barang maupun manusia dari Tiongkok ke Nusantara dan sebaliknya berjalan lancar.

Populasi (2011) penduduk (keturunan) China di Indonesia yang jumlahnya ± 7–9 jt atau
3–4% dari total populasi Indonesia, beragama Agama
Buddha (49%), Protestan (25%), Katolik (18%), Islam (5%), Konghucu (3%).

Sejak dulu Belanda memang sudah membedakan pribumi dan keturunan. Istilah “Pribumi” sendiri muncul di era kolonial Hindia Belanda setelah diterjemahkan dari Inlander (bahasa Belanda), istilah ini pertama kali dicetuskan dalam Undang Undang kolonial Belanda tahun 1854 oleh pemerintahan Kolonial Belanda untuk mencatatkan beragam kelompok penduduk di Nusantara kala itu, dengan tujuan Politik : Diskriminasi.

Selama masa kolonial, Belanda menanamkan pola Segregasi (pemisahan) rasial dalam tiga tingkat : “Europeanen” (Eropa/ kulit putih) sebagai Kelas Pertama dan pribumi Kristen/Katolik misalnya tentara KNIL dari Ambon. Berikutnya, “Vreemde Oosterlingen” (“Timur Asing”) yang meliputi orang Tionghoa, Arab, India maupun Non-Eropa lainnya sebagai Kelas Kedua, dan “Inlander” “Inlander” sebagai Kelas Ketiga, Inlander ini diterjemahkan untuk Kelompok “Pribumi”.
Sistem ini sangat mirip dengan sistem politik kependudukan di Afrika Selatan di bawah Politik Apartheid, yang melarang komunikasi sosial antar lingkungan (baca : Ras) sebagaimana diatur melalui “wet van wijkenstelsel” yang membatasi komunikasi antar penduduk melalui hukum “passenstelsel”.

Pada akhir abad ke-19 Pribumi Nusantara sering kali disebut dengan istilah Indonesiërs (“Orang Indonesia”).

Beberapa pengalaman kependudukan banyak terjadi kasus kerusuhan yang menimpa etnis China antara lain pembunuhan massal di Jawa 1946–1948, peristiwa rasialis 10 Mei 1963 di Bandung, 5 Agustus 1973 di Jakarta, Malari 1974 di Jakarta, Kerusuhan Mei 1998 di beberapa kota besar seperti Jakarta, Medan dan di daerah Sumut, Bandung, Solo, Palu, serta berbagai kerusuhan rasial lainnya.

Sejak 3 bulan terahir di tahun 2022 yang terjadi sebaliknya, penduduk Indonesia (keturunan) Cina sudah berani membunuh seorang Letkol Purnawirawan di Lembang. Yang dibunuh ini adalah seorang Letan Kolonel TNI Purnawirawan mantan Dandim. Kemudian di Tanggerang sekelompok kecil penduduk China mengeroyok seorang Mayor TNI purnawirawan dan di tempat lainnya (Bandung) melakukan percobaan penganiayaan terhadap seorang sersan mayor Purnawirawan TNI. Para pemuda keturunan Cina yang tampil menjadi pengeroyok ini mungkin merasa telah membayar petinggi TNI, sehingga tidak ada lagi rasa sungkan dan hormat pada purnawirawan. *Pertanyaannya jika pada purnawirawan saja sudah seperti itu, bagaimana terhadap rakyat jelata ?* Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan.

Sejalan dengan terjadinya beberapa kasus tersebut diatas, kebencian masyarakat “Pribumi” terhadap keturunan China dirasakan semakin tinggi, karena ternyata masyarakat merasakan dan melihat para aparat dan penguasa semakin memperlihatkan “kesetiaan”nya pada kelompok (sebagian) masyarakat keturunan China ini.

Sinyalemèn banyak penguasa secara terbuka dan tertutup seolah menghamba pada kepentingan kelompok keturunan China ini bahkan diartikan sebagai “menghamba” kepada pemerintah RRC.

Dalam hal terjadinya perpindahan penduduk (Migrasi), yang di inisiasi oleh Pemerintah, perpindahan penduduk dengan alasan “turn key project” dan “kemudahan” bagi rakyat RRC pindah ke Indonesia lewat kebijakan visa rumah kedua (second home visa) lewat SE No IMI-0740.GR.01.01 tahun 2022 dari Dirjen Imigrasi Kemenhukham, *sungguh memalukan dan memilukan*. Hal ini juga yang membuat rasa benci di kalangan Penduduk Pribumi memuncak. Untuk mereduksi atau bahkan mengeliminasi rasa tidak bersahabat ini tidaklah mudah, tapi sangat dimungkinkan meskipun akan memerlukan waktu yang panjang dan biaya tinggi.

Senyatanya, banyak warga keturunan (baca : China) yang baik dan tidak membuat masalah dinegeri ini, diantara mereka adalah keturunan China yang beragama Islam dan mereka yang mampu beradaptasi atas kebudayaan lokal setempat. Kelompok ini bahkan banyak melahirkan Ulama, disamping yang lainnya yang berprofesi sebagai dokter, Insinyur, apoteker, tukang gigi, ASN, tentara, pedagang, dll. Tidak sedikit warga keturunan China yang miskin, mereka semua tidak kita dengar suka membuat masalah, mereka bisa berbaur dengan warga pribumi.

Nampaknya, yang membuat masalah adalah warga Keturunan China pengusaha yang sudah kaya, tapi kemudian ikut dalam aktifitas politik, bahkan banyak diantara mereka yang mereka memanfaatkan Politik untuk menambah kekayaannya. Mereka banyak “membeli” aparat, birokrat bahkan bisa membeli “aturan”. Kelompok inilah yang kemudian sering disebut investor politik dan mereka semua bergabung menjadi dalam Oligarki.

Pada jaman kemerdekaan, warga keturunan China yang pengusaha sebenarnya banyak yang sukses dan tahu diri, bahkan sangat faham dan memaknai bagaimana para pribumi yang dipimpin oleh para ulama berjuang sampai Indonesia merdeka.

Pada sisi lain, generasi kedua dari kelompok penduduk keturunan China ini kebanyakan disekolahkan di Sekolah Khusus China atau bahkan ke luar negri. Jarang sekali mereka masuk di sekolah negeri. Lebih banyak diantara mereka disekolahkan di sekolah China, tapi setelah peristiwa tahun ’65 akhirnya masuk sekolah swasta Katholik/Protestan. Akibatnya, mereka tetap merasa berbeda dengan golongan pribumi.

Senyatanya, Indonesia bisa menerima warga/sosok keturunan Cina seperti Felix Siau, Kwik Kian Gie, Rudy Hartono, Susi Susanti dll yang benar benar merasa sebagai “Orang Indonesia”, sebagai manusia yang atau terutama dibesarkan di Indonesia dan cinta Indonesia.

Generasi kedua dan berikutnya atau cucu-cucu mereka, lebih banyak lagi yang disekolahkan di LN, sehingga nampak mereka semakin jauh ikatannya dengan warga pribumi. Lebih jauh dari itu, mereka mulai berpikir Politik, ingin menguasai negara Indonesia ini dengan berbagai cara. Hal ini mulai nampak jelas setelah era pak Harto di tahun 1980-an para pengusaha ini mendapat kesempatan masuk di area politik.

Sebenarnyalah, siapa atau pihak mana yang rasial ? Warga Keturunan Chinakah atau Pribumi ? Mari kita tanya dalam hati, Berapa banyak warga keturunan yang masuk sekolah negeri atau sekolah Islam ? Berapa banyak mereka yang dirawat di RS Islam ? Berapa banyak warga keturunan China yang mau belanja di warung pribumi ? Berapa banyak diantara mereka yang mau berjuang bersama rakyat pribumi atau berjuang dengan umat Islam ? Berapa banyak warga keturunan China yang mau bercampur dan berkumpul dengan rakyat pribumi ? Bandingkan dengan banyaknya warga pribumi yang belanja di minimarket, toko dan/atau supermarket, atau Rumah Sakit, dan sekolah2 milik warga Keturunan Cina. Berapa banyak mereka mau belanja di toko milik pribumi ? Silahkan jawab sendiri.

Pribumi banyak yang menyimpan uang dan punya rekening di Bank milik keturunan China, tapi berapa banyakkah warga keturunan China yang menyimpan dana di bank milik pribumi ? Berapa banyak uang tabungan rakyat pribumi karena hubungan antar bank yang digunakan untuk kepentingan usaha warga keturunan China. Silahkan jawab sendiri.

Manakala ada seorang warga keturunan China yang boneka konglomerat di gadang gadang jadi Gubernur bahkan presiden, walaupun mulutnya kotor, berapa banyak warga pribumi yang dukung ? Bandingkan jika warga pribumi asli yang dijadikan calon Pemimpin, berapa banyak warga keturunan China mendukung ? Jadi pihak manakah yg sebenarnya rasis dan intoleran ? Cukup dijawab dalam hati masing masing saja

Saat ini 4 orang terkaya di Indonesia adalah warga Keturunan, nilai kekayaannya sama dengan aset 100 juta warga termiskin. 1% penduduk terkaya mayoritas adalah warga keturunan Cina, nilai kekayaannya 50% dari kekayaan warga negara Indonesia.. Ketimpangan dan disparitas sosial ini semakin parah dengan adanya perilaku para pemuda turunan China yang semakin berani terhadap warga pribumi. Mereka merasa sudah membeli aparat, sehingga mereka bisa berbuat apa saja semaunya. Banyak kasus yang menyangkut sengketa tanah, umumnya rakyat pribumi yang dikalahkan, dengan kekuatan uang mereka membeli pengaruh aparat dan birokrat.

Kasus pelacuran, judi dan narkoba umumnya dilakukan oleh warga Keturunan China, kalaupun tertangkap mereka dihukum ringan, bahkan mungkin divonis bebas. Bandingkan dengan warga pribumi biasa yang menghadapi kasus pidana seperti diatas, hukumannya cenderung lebih berat. Lihatlah di penjara berapa banyak warga keturunan Cina yang ditahan ? Padahal sudah rahasia umum mereka punya peran utama dalam bisnis kotor dan korupsi.

Kondisi sosial ini memperlihatkan kesan betapa diatas permukaan seolah tidak terjadi apa apa, tapi dibawah, di lapisan sosial menengah kebawah, terasa gerah. Jika hal seperti ini berlangsung terus, tentu pemerintah harus bertanggung jawab jika suatu saat muncul ledakan ketidak puasan.

Sa’at ini, ada poros Jakarta – Beijing yang dengan mudahnya mendatangkan penduduk RRC ke Indonesia (dan diprediksi tidak akan kembali) tentunya tidak bisa disalahkan bila hal ini akan menambah tebal rasa kebencian itu. Akibat migrasi TKA China ini, terekam informasi begitu banyak wanita pribumi yang dijadikan istri simpanan mereka. *Bagaimakah masa depan anak2 yang dilahirkan di Indonesia yang keluarga bapak dan agamanya tidak jelas ? Ini merupakan bom waktu 20-25 tahun kemudian dan merupakan dosa yang tidak terampuni. Hal seperti ini, terinformasikan kemudian bahwa dengan adanya kemudahan mendapatkan e-KTP yang super cepat, menambah besar lagi ketidak senangan rakyat pribumi.

Sejatinya, Pemerintah NKRI harus menolak *dwi kewarganegaraan* China. Warga keturunan China harus memilih salah satunya. Seharusnya pula, Pemerintàh melakukan upaya pembauran sejak sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Sepatutnya pula tidak meizinkan tampilan promosi dengan tulisan China, apalagi dibangunnya Pos/kantor polisi Cina di Indonesia.

Sejatinya, Pemerintah R.I. segera dan secepatnya mengembalikan para tka dan China pendatang dan mengembalikan suasana kehidupan sosial yang benar benar “INDONESIA” yang seutuhnya mendukung tegaknya kedaulatan Bangsa dan Negara Indonesia.

Pemerintah harus mencegah kelompok minoritas menjadi tirani di negeri ini. Kekayaan kelompok minoritas yang diperoleh dg segala cara, tentu tidak mungkin dijalankan oleh warga pribumi yang mayoritas berbisnisnya punya pegangan etika. Pemerintah tidak boleh membela yang bayar dan harus menjamin komitmen persatuan di Indonesia.
Semoga !!!

Bandung, 12 Januari 2022