JIKA TERBUKTI MENGKHIANATI KONSTITUSI DALAM PERPU CIPTAKER, PRESIDEN BISA DIMAKZULKAN

64

JAKARTASATU— Dosen UNJ, Ubedillah Badrun membenarkan ada keresahan di tingkat Kampus terkait lahirnya Perppu pengganti UU Ciptaker No 2 tahun 2022 .

“Kalau Pertanyaannya apakah UU Ciptaker nomor 2 tahun 2022 ini meresahkan di tingkat kampus? Ya, karena akademisi independen semuanya menyatakan dengan kritis bahwa Perppu itu bertentangan dengan konstitusi. Perppu ini mengabaikan dua lembaga penting dari lembaga negara. Mengabaikan lembaga konstitusi, karena amar putusan yang memerintahkan kepada DPR atau lembaga undang-undang. Sementara undang-undang ini diusulkan oleh Presiden Joko Widodo. Maka mestinya DPR dan Presiden memperbaiki undang-undang ciptakerja itu. Bukan membuat peraturan pemerintah menjadi undang-undang,” demikian kata Ubed di acara yang diselenggarakan FKN, di Jakarta 10/1/2023.

“Jadi, sekuat nafas konstitusi, perintahnya, perintah presiden. Ini negara apa ? Dalam pandangan demokrasi ini ibarat negara yang makstaat, memanfaatkan kuasanya untuk akal-akalan.” ujar Ubed.

Ubed menjelaskan letak Perppu yang melanggar konsitusi

“Pertama , Perppu ini mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, mengabaikan perintah negara”

“Kedua, mengabaikan DPR karena DPR diperintahkan untuk membuat undang-undang dari Perppu yang seharusnya atau memperbaiki undang-undang tersebut.”

“Ketiga, isi perppu ini ternyata tidak jauh berbeda dengan Ciptakerja.”

Ubded menyebut bahwa Perppu ini commond oligarky

“Seperti apa yang sudah dikatakan Bang Rizal Ramli undang-undang ini pro kepada oligarki, commond oligarky. Pasal 128 diantaranya misalnya pemerintah memberikan relasi 0% kepada pengusaha batubara. 0 % ini isinya kepada oligarki. 0 % ini kan perpanjangan konsesi seperti yang disebutkan Bang Rizal Ramli.

Kemudian Ubeid menyebutkan Perppu yang tidak berpihak kepada kepentingan buruh, rakyat. Misanya pada pasal 8 upah buruh, ada isinya yang aneh , angka pertumbuhan ekonomi dan frasa indikator tertentu. Indikator tertentu itu kan bisa multi tafsir.

Jadi memang Perppu ini tidak berpihak kepada rakyat, tapi berpihak kepada sekumpulan orang-orang kaya yang disebut oligarki

Argumen keluarnya Perppu itu, di dalam konstitusi UUD’45 Pasal 7 (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undangundang.

“Saya melihat hari ini, dalam situasi sekarang ini tidak ada kegentingan yang memaksa,” ujarnya lagi.

Menurut Ubed menegaskan lahirnya Perppu ini bukan karena adanya kegentingan tapi adanya kegentingan yang memaksa.

“Argumen pemerintahan Jokowi, kalau tidak objektif, tidak empiris maka ini terlihat bukan karena kegentingan yang memaksa tapi kepentingan yang memaksa. Kepentingan oligarki. Jadi, ini argumennya lemah.”

Pemerintahhan ini sering mengabaikan konstitusi, kemudian pada saat yang sama sering mengabaikan aspirasi publik. Dalam terminologi politik konteks produk undang-undang, konsitusi harus mendengarkan aspirasi publik.

Undang-undang Omnibuslaw yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi yang kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Perppu, itu adalah tindakan perbuatan Presiden yang tercela. Karena mengabaikan konstitusi, mengabaikan undang-undang. Melanggar semangat konsitusi UUD’45 juga semangat konstitusi demokrasi.

Perppu yang dikeluarkan Presiden tidak partisipasif, tidak aspratif kerakyatan. Sementara undang-undang harus aspirasi publik, rakyat.

Pelanggaran atau pengkhianatan Presiden seperti yang tertuang di dalam undang-undang pasal 7A Presiden dapat diberhentikan.

Pasal 7A Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat , baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.(yos/jaksat)