Milad 49 tahun MALARI: MENOLAK LUPA, PERTAHANKAN DEMOKRASI

55
Hariman Siregar dalam peringatan 23 tahun inDemo dan 49 tahun Malari di TIM Jakarta Pusat/YS-jaksat

JAKARTASATU.COM — Peristiwa 15 Januari 1974 atau lebih dikenal dengan Malari (Malapetaka lima Belas Januari) merupakan suatu gerakan mahasiswa yang merasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah terkait kerja sama dengan pihak asing untuk pembangunan nasional.

Para Mahasiswa, kala itu menganggap kebijakan Pemerintah sudah menyimpang dan tidak berhaluan kepada pembangunan yang mementingkan rakyat. Mahasiswa menilai dengan kerja sama ini semakin memperburuk kondisi ekonomi rakyat.

Peringatan 23 tahun INDEMO (Indonesian Democracy Monitor)  dan 49 tahun Peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari 1974) mengusung tema : “Menolak Lupa, Pertahankan Demokrasi”, mundur dari awal rencana akan dilaksanakan pada Minggu, 15 Januari 2023 menjadi Senin, 16 Januari 2023.

Acara itu dipimpin oleh Bursah Zarnubi, pendiri Humanika, ia mengatakan bahwa tema peringatan acara hari ini adalah “Menolak Lupa: Pertahankan Demokrasi”

Menurut Burzah tema ini sangat penting karena saat ini ada upaya-upaya yang  mau menyelewengkan demokrasi. Ide penundaan pemilu dan perpanjangan tiga periode masa jabatan Presiden saat ini kembali digaungkan.

“Siapa yang menginginkan perpanjangan jabatan adalah mau merusak demokrasi,” ujar Burzah di Tetaer Wahuyu Sihombing Taman Ismail Marzuki Jakarta tempat Peringatan 23 tahun INDEMO (Indonesian Democracy Monitor)  dan 49 tahun Peristiwa Malari 15 Januari 1974.

Tokoh pergerakan mahasiswa eksponen 74 yang dikenal tokoh Malari, Hariman Siregar mengungkapkan rasa aneh ada yang berkeinginan berkuasa tiga periode dan menunda pemilu dengan alasan nggak ada duit.

“Kalau nggak ada duit kenapa malah bangun IKN?,” ujar Hariman

Sebagaimana Bung Hatta, kenang Hariman , yang dimaksud dapat dipilih kembali dalam UUD 1945 asli itupun semangatnya adalah dua periode.

Hariman mendapat informasi bahwa Jokowi masih mau lagi setelah 2024 nanti.

“Ini aneh,” ujar mantan ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DM UI) sekaligus pemimpin aksi mahasiswa pada gerakan Malari itu.

Tempat yang sama hadir Rizal Ramli yang didapuk untuk bicara di atas mimbar. “Hariman ini tokoh demokrasi, walaupun keserimpet dengan gara-gara Malari. Istilah malari, saya kurang setuju dengan istilah ini. Malari kan Malapetaka 15 Januari,” ungkap Rizal Ramli.

Hariman dan kawan-kawan aksinya damai kok waktu pimpin aksi waktu itu. Cuma demo doang ke Istana. Tapi kala itu, tentara mengorganisir jadi kerusuhan yang namanya Malari, terangnya.

Lebih lanjut mantan Menko Maritim era Joko Widodo periode pertama ini menambahkan, bahwa saat itu aksi mahasiswa memperjuang Indonesia yang demokratis. Saat itu terjadi bakar-bakaran, perusakan dan rusuh, hal itu tidak ada kaitannya dengan gerakan mahasiswa yang dipimpin Hariman Siregar.

“Memang kalau ada gerakan yang berarti, yang memperjuangkan demokrasi, selalu ada diciptakan kerusuhan, agar tidak terjadi demokrasi,” imbuh Rizal

“Hari ini, dengan mengangkat tema “Pertahankan Demokrasi. Teman- teman yang kumpul di sini tahu, mengerti dan langsung atau ridak langsung berjuang untuk demokrasi,” bebernya.

Dalam konteks demokrasi, Ini waktunya kita untuk menjadikan demokrasi, usul Rizal Ramli diantaranya anggota KPU wajib diganti oleh perwakilan partai sehingga masing-masing anggota KPU akan mengawal suaranya.”

Rizal pun menyebutkan bahwa Jokowi tidak pernah berjuang untuk demokrasi. Karena demokrasi lah dia punya kesempatan menjadi Presiden. Tapi begitu berkuasa, secara perlahan-lahan demokrasi dipreteli.

Pada kesempatan yang sama, tokoh aktivis mahasiswa tahun 80an Jumhur Hidayat yang juga KSPSI, diminta untuk berbicara.

“Agar kekecewaan semua aktivis terhadap keadaan hari ini, dapat disalurkan dengan ikut bersama-sama turun ke jalan,” ajak Jumhur

Kemudian Jumhur menyampaikan agenda aksi rakyat pada 14 Februari mendatang bahwa  beberapa kelompok masyarakat sipil termasuk kaum buruh, petani, masyarakat adat, aktivis lingkungan hidup,

“Nahasiswa dan sebagainya merencanakan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada tanggal 14 Februari mendatang,” ungkap Jumhur. (YOS/JAKSAT)