HMI: Penyelengaraan Negara Harus Konstitusional

36

JAKARTASATU.COM — Raihan Ariatama, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2021–2023 yang terpilih dalam Kongres ke-XXXI HMI di Surabaya pada 17-25 Maret 2021 memberikan komentar terkait 3 isu yang terus bergaung yaitu perpanjangan masa Jabatan Presiden -Wakil Presiden, 3 periode masa kekuasaan presiden juga penundaan pemilu.

Raihan menyampaikan bahwa perpanjangan masa jabatan Presiden – Wakil Presiden, 3 periode masa kekuasaan Presiden atau penundaan pemilu harus melihat kepada landasan UUD’45.

“Sebab dalam penyenggaraan pemerintahaan negara ini harus berpijak kepada landasan dengan semangat undang-undang dasar 1945,” ujarnya saat menghadiri acara Milad 49 tahun MALARI dengan mengangkat tema MENOLAK LUPA, PERTAHANKAN DEMOKRASI, Jaksrta, Senin 16/1/23 di TIM Jakarta.

Pria kelahiran 25 Desember 1992 itu Iapun menuturkan kapan hal itu boleh dilakukan dan kapan tetap harus taat hukum.

“Kalau memang aturan itu ada di dalam undang-undang membolehkan untuk tiga hal tersebut, maka bisa saja dilakukan. Misalnya ada suatu hal yang memaksa harus dilakukan seperti misalnya terjadi krisis.”

Kemudian Raihan pun menyebutkan dalam penyelengaraan negara harus konstitusional.

“Tetapi jika itu tidak ada di dalam undang-undang dasar negara maka seharusnya tiga hal tadi tidak bisa dilakukan. Menyenggarakan pemerintahan di dalam negara harus taat kepada landasan hukum, harus konstitusional,” pungkasnya.(YOS/JAKSAT)