Operasi Intel Melayu

295

Oleh Budiana Irmawan, Peneliti Lingkar Studi Transformasi Kebijakan

Presiden Jokowi pada acara rapat pimpinan terbatas (18 Januari 2023) menegaskan, Kemenhan (Kementrian Pertahanan) ditugaskan mengkoordinasikan seluruh data intelijen. Presiden sebagai pengguna tunggal (single user) data intelijen memang berkepentingan menerima informasi kategori A1 yang sudah tervalidasi dan terjamin kerahasiahanya. Presiden kemudian dapat mengambil keputusan tepat berdasarkan informasi yang masuk tersebut.

Perintah presiden memosisikan Kementrian Pertahanan itu memiliki makna secara eksplisit mengantisipasi instabilitas global yang mengkhawatirkan. Aneksasi Rusia terhadap Ukraina mendorong keterlibatan negara-negara NATO (North Atlantic Treaty Organization) yang berpotensi perang terbuka semakin meluas. Sementara di perairan Laut Natuna Utara, negara Tiongkok terus memprovokasi dengan klaim Nine Dash Line yang sebetulnya melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Tetapi, implisit sinyal kurang percaya kepada BIN (Badan Intelijen Negara) mampu menjalankan Tupoksinya. Ketidakyakinan presiden cukup beralasan. Tahun 2022 kita dikejutkan akun anonim Bjorka membocorkan data pribadi pejabat negara. Daftar nama intel BIN pun bisa diunggah ke publik oleh hacker bernama Strovian.

Kejadian bukan saja menunjukan kelemahan pertahanan siber kita, juga sangat memalukan di mata internasional. Lepas soal polarisasi politik domestik, BIN jangan terbawa arus politik praktis golongan atau kelompok. Intelijen mendedikasikan tugasnya semata-mata demi kedaulatan republik.

Intelijen hampir di semua negara memang kerap kali tergelincir godaan. Cambridge Analytica perusahaan milik miliarder Robert Mercer membocorkan data puluhan juta pengguna Facebook untuk memenangkan Presiden Donald Trump.

Kepala intelijen negara Denmark (DDIS), Lars Findsen dituntut 12 tahun penjara karena memberikan data pribadi penduduk Denmark kepada badan keamanan nasional Amerika Serikat-NSA (National Security Agency). PEGASUS perangkat lunak milik NSO Group perusahaan Israel menyadap data pejabat tinggi, mengakibatkan Paz Esteban Kepala Pusat Intelijen Nasional Spanyol tahun 2022 dipecat.

Transformasi Intelijen

Jika kita menelisik ke belakang, badan intelijen mengalami trasformasi seiring rejim pemerintahan berkuasa berganti. Setiap lembaga negara juga memiliki intelijen sendiri-sendiri. Kondisi ini menuntut dibentuk lembaga intelijen nasional yang mengkoordinasikan semua perangkat intelijen.

Terakhir, Peraturan Presiden No. 73 tahun 2020 mencabut tugas Kemenko Polhukam (Kementrian Koordinator Politik Hukun dan Keamanan) untuk mengkoordinasikan BIN. Dengan pertimbangan BIN lembaga negara setingkat kementrian yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.

Sekarang perintah presiden agar BIN di bawah koordinasi Kemenhan, dan nomenklatur Kemenhan di bawah koordinasi Kemenko Polhukam artinya derajat laporan BIN selama ini diragukan.

Saya kira, tanpa bermaksud mengecilkan Kepala BIN Budi Gunawan (BG). Beliau sosok berpengalaman dan bertangan dingin. BG tidak haus popularitas, dibuktikan sebagai sosok intelijen jarang tampil di media publik. Namun, di tengah deras informasi dan dinamika politik tidak sedikit oknum intelijen “bermain” sendiri untuk kepentingan pribadi.
Problem ini menghendaki petugas intelijen di lapangan harus belajar dari Pak BG, bekerja otimal tanpa keriuhan.

Sebaliknya, tidak mudah Kemenhan Prabowo Subianto meraih kepercayaan Presiden Jokowi untuk mengkoordinasikan data intelijen. Prabowo Subianto yang oleh kawan-kawan seangkatan di militer disebut Koslap adalah sosok tegak lurus. Menapaki karir dengan segudang prestasi. Ia juga terkenal royal, tidak segan membantu institusi militer yang kekurangan pendanaan berasal dari kantong pribadinya.

Publik berharap keputusan menempatkan BIN dalam koordinasi Kemenhan, para petugas intelijen dalam menjalankan operasinya lebih profesional dan bertanggung jawab. Intelijen di era reformasi adalah aparatur negara terhormat bukan petugas rejim.

Jangan sampai seperti “intel melayu”. Sebuah ungkapan bernada peyoratif yang membuat kita selalu mengelus dada melihat perilaku aparatur negara.

Penulis, peneliti Lingkar Studi Transformasi Kebijakan