Fenomena Baru Presiden menjadi sandera RRC ?

3757

OLEH Dr Memet Hakim, Pengamat Sosial, Ketua Wanhat APIB

Kasus PT GNI di Morowali Utara telah membuka mata kita sekalian, ternyata disana telah terjadi penjajahan atau mungkin bisa disebut perbudakan gaya baru (pinjam istilah wakil Ketua Komisi 7 DPR) dalam arti yang sebenarnya. Betapa pekerja lokal dijajah sedemikian rupa oleh tka, tanpa bisa berkutik. Keadilan sosial sama sekali tidak terjadi di perusahaan yg tertutup ini. Ternyata juga banyak perusahaan serupa di wilayah itu, yang kondisinya serupa dengan di PT GNI. Herannya anggota DPR khususnya Komisi 7 tidak melihat ini sebagai suatu masalah serius, bahkan yg namanya wakil rakyat tidak terlihat berpihak pada rakyat (ILC 19.01.2023).

Bayangkan dengan tombak ditangan para tka ini siap melawan tk lokal. Siapapun yg tidak setuju dengan aturan tka, akan dihukum. Wah bukan main ya. Betapa tk lokal telah direndahkan oleh pengusaha Cina dan tka asing ini. Wajarlah kita tk lokal melawan ketidak adilan dan penjajahan ini. Keadilan adalah sumber petaka ini, jika saja Pancasila masih ada dan UUD 45 yang asli masih digunakan tentu permasalahan ini tidak akan ada.

Perusahaan tambang ini disebut strategis, tapi anehnya yg diterima negara dari sektor non pajak ini sangat sedikit. Potensi dari Nikel saja 2.648 T per tahun, jika 50% nya utk negara, maka sumbangan dari Nikel saja 1.324 trilyun. Nyatanya Pendapatan dari SDA (tambang, pertanian, dll) yang begitu melimpah ternyata hanya 196 T termasuk BUMN yang cuma 49 T. Ini jelas bukan pekerjaan maling lagi tapi merupakan perampokan terstruktur dan legal.

Dari uraian ini sebenarnya pemerintah jika tidak tersandera bisa memaksakan fasilitas dan gaji yang sama dengan tka, karena tambang ini keuntungannya yang sangat besar. Bayangkan modal 1 smelter 60 T (sekali) (Wamenaker, ILC 19.01.23) bisa menghasilkan sekitar 900 T (tiap tahun), ini bisnis yang sangat menggiurkan. Konon kabarnya investor ini bebas pajak selama 30 tahun, sementara rakyat kecil dibebani pajak yang sangat berat.

Pertumbuhan ekspor saat uni tergantung pada minyak sawit, batubara dan nikel. Sayangnya hasil penjualan ekspor ini tidak seluruhnya kembali ke DN, karena dominannya investor asing. Dengan kata lain pemerintah indonesia telah memperkaya atau memakmurkan bangsa lain, seraya menekan bangsanya sendiri. Para ahli termasuk anggota DPR, DPD seyogyanya melihat dan mengontrol sejak produksi sampai ekspor. Berapa banyak uang yang menyangkut di LN, berapa kerugian negara.

Uraian RAPBN APBN 2023
A. PEND. NEGARA 2.463.024,9
I. Penerimaan Perpajakan 2.021.223,7
1. Penerimaan Pajak 1.718.032,8
2. Pend. bea & Cukai 303.190,9
II. Penerimaan Non Pajak 441.391,8

Menurut Wikipedia sandera adalah seseorang yang ditawan seseorang hingga keinginannya dituruti. Sandera sering ditawan untuk memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan penyandera.

Jika saja sekelas presiden dan aparatnya bukan tawanan RRC, tentu presiden kita bisa bersuara lantang membela tk lokal yg sudah dipinggirkan sejak awal. Jika presiden merdeka, tentu presiden dapat mencukupi anggaran dari bidang tambang ini dan mengurangi pajak yang membebani masyarakat kecil. Selemah-lemahnya presiden, tidak boleh bertekuk lutut dan takut menghadapi presiden negara lain (RRC), apalagi pada pengusaha setingkat GNI.

Negara-negara dibawah kendali RRC antara lain Zimbabwe, Djibouti, Laos, Zambia, Kirgistan, Tajikistan, Pakistan, Maladewa, Laos, Mongolia, Montenegro, Sri Lanka, Nigeria, Uganda. Dengan adanya kecenderungan pemerintah membela investor RRC dengan penangkapan 17 tk lokal dan menutupi kegiatan investor RRC, menunjukkan bahwa Indonesia kini termasuk di dalamnya dan satu2nya negara dari Asia Tenggara

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, (3/9/2015), di depan Komisi III Gedung DPR, menyampaikan bahwa soal banyaknya pekerja asal China di Indonesia karena ada kontrak proyek ‘terima jadi’. Turn-key project dijelaskan Yasonna adalah kontrak pengerjaan beserta pekerja-pekerjanya, dan pihak Indonesia tinggal menerima hasil jadinya. Maka banyak pekerja Tiongkok yang dipekerjakan sampai urusan level bawah. “Pada umumnya, China mau berinvestasi dengan model ‘turn key project’ ini,” tutur Yasonna.

Keterangan resmi ini dirilis tahun 2015, sekarang sudah yahun 2023, rasanya belum pernah kita dengar ada tka pulang atau dipulangkan, karena pabrik sudah beroperasi. Artinya rakyat dibohongi lagi oleh pejabat. Jika Pemerintah tidak dibawah kendali RRC, tentu berani memulangkan secara paksa para tka yang terlibat dalam turn key ini. Serikat Pekerja setempat mungkin bisa ikut mengevaluasi program turn key project ini sampai berapa lama. Selanjutnya harus digantikan oleh tenaga lokal.

Bahaya lain dari banyaknya tka, adalah kebutuhan biologis, entah berapa banyak perempuan kita dijadikan santapan tka ini, apakah sebagai pelacur, istri atau simpanan. Bagaimana dengan anak-anak yang dilahirkan kelak ? Sudahkan dipikirkan jauh kedepan ? Bagaimanapun tka adalah manusia normal juga. Ini masalah sosial yang bisa menjadi bom waktu.

Bandung, 22 Januari, 2023