AMANAT Kabupaten Sumbawa Barat Pertanyakan Dana CSR PT Amman

30

JAKARTASATU.COM — Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (AMANAT) masih akan terus memperjuangkan hak masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diantaranya perjuangkan hak masyarakat atas blue print PPM dana CSR.

Dana CSR yang sesungguhnya dana publik, dana ini ada ratusan miliar yang seharusnya diguyurkan kepada masyarakat KSB. Dana CSR sejumlah 102 milyar tahun 2022 yang diungkap PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) saat RDP di DPR. Untuk tahun 2023 ada sejumlah 118 miliar.  Demikian disampaikan Ketua AMANAT Erry Satriawan SH kepada jurnalis Jakartasatu.COM, Minggu 22/1/2023.

Di dalam dunia pertambangan berkaitan dengan CSR ada dikenal PPM. Aspek regulasinya terlebih dahulu bahwa rencana induk dari PPM yang dibuat oleh perusahaan, pedomannya harus berdasarkan blue print.

“Yang menarik sekarang ini bahwa kami masyarakat Sumbawa Barat baru mengetahui bahwa selama ini, selama proses ini sejak ada akuisisi belum ada blue printnya. Dalam konteks ini AMANAT mendorong pemerintah provinsi untuk menyegerakan blue print karena ini sangat penting. Apa yang diambil dari perut bumi Sumbawa Barat tidak sebanding ketika mereka nanti meninggalkan kami,”bebernya.

Ditambahkan bahwa suka atau tidak suka, tambang ini akan habis dan mereka akan pergi saat selesai menambang, meninggalkan kami pemilik kekayaan alam, kekayaan perut bumi.

Nah kalau kemudian mereka tidak menyiapkan untuk masyarakat KSB program-program pemberdayaan pasca mereka selesai menambang maka kami hanya akan mendapatkan bencana di Sumbawa Barat.

“Bagimana realisasi dari dana CSR sungguhnya, sebagai contoh sederhana di tahun 2022 ada dana 8,4 juta USD atau setara dengan 102 – 103 milliar. Maka jangan lupa dalam konteks PPM ini ada 8 indikator yaitu yaitu pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi, pendapatan real, sosial budaya, kelembagaan komunitas, sarana dan pra sarana. Sementara kami hingga saat ini tidak merasakan bahkan tidak melihat bentuk fisiknya seperti apa dari 8 indikator tersebut,”paparnya.

Hingga saat ini kami belum melihat keseriusan perusahan merealisasikannya sehingga kami punya harapan di masa depan masa pasca mereka selesai menambang, masyarakat KSB bisa memiliki kemandiraan ekonomi.

Terkait apakah pernah dilakukan audit ? Kami baru mengantongi data dari tahun 2019, 2020, 2021 dana PPM dan realisasinya yang saat ini kami sedang proses ke konversi ke rupiah. Nanti akan kami pulikasikan hasilnya. Juga kami akan lakukan investigasi kemana dana ini mengalir, jelasnya.

“Jumlah dana yang sejumlah 102 atau 103 miliar dari 132 miliar, ini kalau bicara klaim mereka. Ini masih harus diverifikasi. Sementara di data yang ada di kami AMANAT 1,6jt USD atau baru 25 miliar tahun 2022. Ini nanti akan kami verifikasi lagi , dari klaim itu apa saja yang tidak kami miliki, apa saja yang sudah di klaim mereka, kemana saja dana itu mengalir, bagaimana proses tambangnya dan pertanggungjawabannya,”urainya.

Kami juga sedang dalam proses membuat laporan, ini memang agak panjang dan rumit kami harus berkoordinasi dengan para ahli terkait penggelapan dana PPM. Deliknya seperti apa, hal ini sedang dalam proses pengerjaan, katanya.

Erry juga mengatakan bahwa saya merasa miris ketika mendengar Pemkab, pemda provinsi ketika kami dari AMANAT menyampaikan atau membicarakan data, pihak pemkab atau pemda provinsi selalu menjawab itu bukan kewenangan kami.

“Tetapi di sisi lain kami dari AMANAT menemukan fakta bahwa penyaluran dana atas sepengetahuan pemda dan pemkab. Jadi ada kontradiktif antara saat disampaikan data yang kami aliansi .asyarakat sampaikan dan mereka merespon bukan kewenangan mereka. Sementara kami temukan aliran uang itu sepengetahuan mereka. Mereka kan dalam peraturan, terlibat dalam pengawasan,” ungkapnya.

Masih kata Erry  bahwa soal blue print. Dari sudut aspek regulasi baik di undang-undang minerba maupun di permen, PP, Kep Men. Itu sudah jelas tertuang wajib bahwa PPM harus ada blue print-nya. Artinya wajib kan tidak boleh tidak, harus ada, harus dilaksanakan.

Karena ada wjib yang sudah rertuang kaidah-kaidahnya maka AMANAT harus ekstrim meperjuangkan, menuntut yang wajib itu. Apa yang dilakukan PT AMNT mineral itu nol, kosong tidak sesuai regulasi, tidak sesuai dengan rule-nya.

Kalau kami ditanya apa harapan AMANAT ya kami minta hentikan dulu itu, bereskan dulu blue printnya. Bukankah banyak orang-orang cerdas di provinsi ini yang bisa menyelesaikan persoalan ini. “Selain itu mekanismenya jelas ada dari Kepmen 1824 tahun 2018 bagaimana mengatur adanya pelibatan masyarakat, lalu kenapa harus berkoordinasi dengan pemerintahan daerah , kabupaten kota karena agar tidak berbenturan,” pungkasnya. (YOS/JAKSAT)