Oligarki Pengisi Ruang Kosong Demokrasi

Tahun 2024 adalah tahun bersejarah bagi siklus perpolitikan di republik ini, INDONESIA. Mendekati tahun politik semua elemen (organisasi politik), mulai sibuk menyiapkan diri.
Organisasi politik seperti Partai politik, LSM pun juga ORMAS semua berkemas untuk berperan di “pesta” lima tahunan.

Ada hal menarik yang penulis mencoba angkat ke permukaan, yaitu peran dari “segelintir orang, yang mampu mempengaruhi regulasi dan kebijakan perundangan.* Baik dari tingkat yang terendah (desa), sampai pemerintahan negara, dan yang jamak kita sebut OLIGARKI. Mereka mampu arahkan dan kendalikan proses demokratisasi, yang kesemuanya semata untuk kepentingan pribadi pun kelompoknya.

Sudah bukan menjadi rahasia lagi, seorang kandidat Presiden, Gubernur, Anggota Dewan/Parlemen, sampai dengan seorang Kepala Desa pun bisa terpilih karena didukung seorang “pemodal” pemilik perusahaan. Kita tidak dapat memungkiri hal tersebut memang terjadi dilapangan. Sehingga peran pemodal dari perusahaan, baik perusahaan multi nasional pun nasional memiliki pengaruh yang sangat kuat guna meloloskan jagoannya. Ya kesemuanya guna bisa mempengaruhi alur kebijakan.

Kapitalisasi politik memang sarat di republik yang kita cintai Indonesia ini, walau sangat bertentangan dengan asal muasal negara kapitalis itu sendiri Amerika Serikat.

Para pengusaha di negara dunia ketiga termasuk Indonesia, sangat berharap dengan regulasi kebijakan yang akan mendukung usahanya. Sehingga lebih mudah dalam mengembangkan usaha, dibanding dengan bagaimana menciptakan jenis usaha.

Di era pemerintahan rezim Soeharto, para pengusaha yang dekat dengan kekuasaan akan banyak meraup banyak keuntungan. Dan lagi mereka diuntungkan dengan regulasi dan kebijakan dari tangan penguasa.

Dan di era Reformasi 98, peran pengusaha lepas dari pengamatan negara saat itu. Atau mereka bermetamorfosis menjadi bagian dari arus deras Reformasi, dan itu menjadi wajar karena mereka berlatar belakang pengusaha.

Di era rezim saat ini, peran oligarki seakan menjadi dewa di kancah perpolitikan nasional.
Mereka mampu mempengaruhi regulasi kebijakan, yang kesemuanya berpihak pada pengusaha di sekitar penguasa, misal UU Cipta Kerja dan lain sebagainya.

Bagaimana kondisi kedepan Republik yang kita cintai ini, bila ruang kosong demokrasi diisi oleh kaum oligarki. Dan bila itu terjadi dan kita abai, jangan salahkan bila bendera merah putih akan disimpan dalam lemari, dan diganti bendera lain.

Salam Juang.

Wawan Leak
Pemerhati Demokratisasi dan Senator ProDEM.