Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Sebagai Kudeta Konstitusi

295

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Perkembangan Kondisi Bangsa dan Negara Semakin Memprihatinkan
Kondisi Bangsa Indonesia dewasa ini semakin memprihatinkan. Bukan hanya dalam bidang ekonomi, tetapi lebih luas dari itu, termasuk bidang sosial, politik dan hukum.
Dalam bidang politik, rakyat Indonesia hanya menjadi alat pelengkap demokrasi dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden. Para pemimpin partai politik dan pengusaha berkolaborasi, bersekongkol, membiayai pemilihan umum dan pemilihan presiden, serta menentukan calon presiden untuk kepentingan para elit partai politik dan pengusaha, bukan untuk kepentingan rakyat.
Keadilan hukum hanya ilusi. Hukum mempunyai harga, sangat mahal. Hukum berpihak kepada yang punya uang, dan yang punya kuasa. Maka itu, yang bersalah bisa menjadi benar, dan sebaliknya.
Keadilan ekonomi hanya mimpi. Ketimpangan pendapatan dan ketimpangan kekayaan semakin lebar. Nilai kekayaan orang kaya naik, di tengah jumlah rakyat miskin meningkat. Jumlah penduduk miskin Indonesia sangat besar, dan terbesar di antara negara-negara ASEAN-7, baik dalam jumlah absolut maupun dalam persentase terhadap jumlah penduduk. ASEAN-7 terdiri dari Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand dan Vietnam.
Jumlah penduduk miskin Indonesia pada 2021, dengan pendapatan di bawah Rp1,1 juta per bulan per orang, mencapai 60,7 persen, atau 167,8 juta penduduk. Terdapat 183,7 juta penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi harian.
(Dewan) Perwakilan Rakyat bersekongkol dengan pemerintah, menerbitkan undang- undang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat umum. DPR yang seharusnya mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan negara malah bersekongkol dengan pemerintah, merugikan rakyat dan negara. Hal ini dapat dilihat dari disahkannya berbagai undang-undang yang kontroversial, antara lain undang-undang tentang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tentang Cipta Kerja, dan ada beberapa UU lainnya.
Yang lebih memprihatinkan, pemerintah dan DPR bahkan terindikasi melanggar konstitusi. Mereka bertindak melampaui batas wewenang yang diberikan oleh konstitusi kepada mereka. Dengan kata lain, mereka mengambil hak rakyat, hak kedaulatan rakyat, secara tidak sah. Dengan kata lain, mereka telah merampas hak kedaulatan rakyat, membuat rakyat menderita, membuat kesenjangan sosial memburuk, membuat rakyat hidup dalam kemiskinan dan kebodohan.
Konstitusi: Kedaulatan Rakyat dan Pembatasan Kekuasaan Pemerintah
Konstitusi mengatur prinsip dasar dan hukum bernegara. Konstitusi mengatur dan menetapkan tugas dan wewenang (kekuasaan) pemerintah. Konstitusi menjamin dan melindungi hak-hak tertentu dari masyarakat, khususnya hak asasi manusia dan hak kedaulatan rakyat.
Artinya, konstitusi mengatur tugas dan wewenang pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Konstitusi berfungsi sebagai rambu-rambu yang harus ditaati oleh pemerintah dalam melaksanakan roda pemerintahan.
Ketika pemerintah melanggar konstitusi, melanggar rambu-rambu dan batasan kekuasaan yang tertuang di dalam konstitusi, maka rakyat mempunyai hak penuh untuk mengingatkan pemerintah agar selalu taat konstitusi. Dalam hal pelanggaran konstitusi berat, atau disengaja, maka rakyat mempunyai hak penuh untuk menghentikan dan mengganti pemerintah tersebut.
Salah satu batasan kekuasaan yang diatur di dalam konstitusi adalah batasan periode dan masa jabatan presiden, di mana presiden hanya bisa menjabat maksimal dua periode, dengan masa jabatan maksimal lima tahun untuk setiap periode.
Kudeta Konstitusi
Presiden Jokowi terpilih kembali untuk kedua kalinya sebagai presiden Indonesia untuk masa jabatan lima tahun, terhitung Oktober 2019 hingga Oktober 2024. Tetapi, sejak awal tahun 2022, banyak pihak menyuarakan agar masa jabatan presiden Jokowi dapat diperpanjang, entah untuk satu tahun atau bahkan tiga tahun.
Padahal, Jokowi ketika itu belum lama menjabat presiden untuk kedua kalinya, belum sampai dua setengah tahun. Tetapi, nampaknya rencana perpanjangan masa jabatan presiden jokowi ini sengaja dirancang dari jauh-jauh hari.
Tidak tanggung-tanggung, pihak yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi datang dari ketua umum tiga partai politik dan dua menteri kabinet. Ironi. Mereka yang seharusnya taat konstitusi malah mengusulkan hal yang bertentangan dengan konstitusi.
Karena, konstitusi membatasi masa jabatan presiden maksimal lima tahun. Artinya, perpanjangan masa jabatan presiden menjadi lebih dari lima tahun melanggar konstitusi. Tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkannya. Tidak ada cara apapun yang dapat memperpanjang masa jabatan presiden lebih dari batasan konstitusi lima tahun. Kecuali melalui Kudeta Konstitusi.
Brookings Institute, sebuah lembaga pemikir ternama dari Amerika Serikat, mengenalkan istilah constitutional coup, atau kudeta konstitusi, sebagai ancaman terhadap demokrasi yang banyak terjadi di banyak negara di Africa sejak awal tahun 2000-an.
Kudeta konstitusi dilakukan oleh pemerintah yang tengah berkuasa, dibantu oleh badan legislatif (DPR) yang tunduk pada presiden (eksekutif), untuk mengubah konstitusi agar presiden dapat tetap berkuasa setelah dua periode masa jabatan berakhir, dan, dalam beberapa kasus, tanpa ditetapkan batas waktu. Artinya, bisa berkuasa selamanya.
Selain itu, kudeta konstitusi tersebut juga dapat menciptakan kondisi yang mempersulit oposisi untuk berpartisipasi secara kompetitif dalam pilpres. Salah satu contohnya adalah presidential threshold 20 persen yang, menurut banyak pihak, melanggar konstitusi. Meskipun ketentuan tersebut tidak tercantum di dalam konstitusi, tetapi pembiaran ketentuan yang melanggar konstitusi ini pada hakekatnya adalah kudeta konstitusi, yang dilakukan oleh legislatif bersama presiden, di mana kedua belah pihak membiarkan pelanggaran konstitusi terjadi.
Upaya Kudeta Konstitusi Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Upaya kudeta konstitusi Indonesia sedang berjalan secara sistematis. Tiga ketua umum partai politik yang mempunyai perwakilan di badan legislatif (DPR/MPR) sudah menyuarakan dengan lantang perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi. Mereka mengatasnamakan keinginan rakyat, memanipulasi teknologi “big data”, menjual popularitas Jokowi yang tinggi (yang sebenarnya manipulatif, oleh lembaga survei bayaran), serta pandemi covid-19.
Selain itu, mereka juga memberdayakan masyarakat sipil yang dinamakan relawan, bahkan kepala desa. Terakhir, Ketua MPR dan ketua DPD juga ikut menyuarakan untuk memperpanjang masa jabatan presiden.
Semua ini mendapat penolakan keras dari masyarakat luas. Tetapi, upaya perpanjangan masa jabatan presiden tidak akan berhenti. Karena itu, masyarakat harus tetap waspada untuk menegakkan konstitusi dan demokrasi, untuk senantiasa melawan kudeta konstitusi.
PERPPU dan Dekrit Tidak Boleh Melanggar Konstitusi: Tidak Bisa Memperpanjang Masa Jabatan Presiden
Banyak rumor dan spekulasi dibiarkan berkembang, bagaimana mencapai tujuan perpanjangan masa jabatan presiden. Antara lain, melalui penundaan pemilu karena ada kondisi darurat atau kegentingan yang memaksa. Misalnya, pemerintah tidak ada uang, atau resesi ekonomi global, atau bahkan kerusuhan, yang memaksa pemerintah mengeluarkan PERPPU (Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang).
PERPPU adalah sebuah UU, yang ditetapkan sepihak oleh presiden, dan harus disahkan oleh DPR. Maka itu, PERPPU atau UU tidak boleh melanggar konstitusi, dan karena itu tidak bisa mengubah jadwal pemilu dan pilpres yang, menurut konstitusi, harus diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Artinya, PERPPU atau UU tidak bisa memperpanjang masa jabatan presiden beserta seluruh kabinet dan pejabat legislatif (pusat maupun daerah), yang masa jabatannya akan berakhir pada “20 Oktober 2024. Apapun alasannya!
Ada juga yang berspekulasi presiden mengeluarkan dekrit yang menyatakan kembali ke UUD 1945. Pertama, Indonesia tidak mengenal dekrit, yang biasanya diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum secara cepat. Artinya, dekrit adalah tidak lain seperti PERPPU, atau semacam executive order di Amerika Serikat, yang juga harus disahkan oleh legislatif (DPR), dan tidak boleh melanggar konstitusi. Maka itu, presiden Jokowi tidak bisa menerbitkan dekrit, hanya bisa menerbitkan PERPPU, dan harus taat konstitusi.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sesuai Konstitusi
Banyak pihak berpendapat seolah-olah dekrit presiden merupakan hukum tertinggi di Indonesia, di atas konstitusi. Hal ini mengingat dekrit presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali (dari UUD Sementara) ke UUD 1945. Dekrit ini disalahartikan dengan menempatkan kekuasaan presiden di atas konstitusi.
Yang terjadi sebenarnya adalah, presiden Sukarno ketika itu menerbitkan dekrit yang isinya sesuai perintah konstitusi UUD Sementara Tahun 1950. Pasal 134 UUDS memerintahkan konstituante (dewan pembuat undan-undang dasar) bersama pemerintah k membuat UUD secepatnya:
Pasal 134
Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah
selekas-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini.
Karena pada akhirnya konstituante tidak pernah berhasil menetapkan UUD yang diperintahkan konstitusi, dan menyatakan tidak akan bersidang lagi, maka pemerintah, dalam hal ini presiden Sukarno, melalui dekrit, menetapkan UUD (yang baru) sebagai
pengganti UUD Sementara, sesuai perintah pasal 134 konstitusi UUDS. Artinya, dekrit presiden 5 juli 1959 kembali ke UUD 1945 sudah sesuai perintah konstitusi, bukan di atas konstitusi. dan
Sebaliknya, kalau presiden Sukarno ketika itu tidak mengambil sikap dengan menerbitkan dekrit presiden 5 Juli 1959, yang menyatakan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia, maka presiden Soekarno gagal memenuhi perintah konstitusi.
Di lain sisi, presiden Jokowi tidak bisa mengeluarkan dekrit presiden kembali ke UUD 1945, karena tidak ada perintah konstitusi yang membolehkan presiden mengubah atau menetapkan konstitus (UUD). Pasal 3 UUD menyatakan hanya MPR yang berwenang mengubah atau menetapkan konstitusi (UUD).
Disampaikan dalam Forum Group Discussion Reformasi dan Konstitusi Fave Hotel Melawai, Jakarta,  Selasa, 24 Januari 2023
— 000 —