GANDENG INTEGRITY LAW FIRM, 13 SERIKAT PEKERJA MINTA PEMBATALAN PERPPU CIPTAKER KE MAHKAMAH KONSTITUSI

336

JAKARTASATU.COM — Federasi dan Konfederasi yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (ASSB) bersama penasehat Hukum Prof. Denny Indrayana menyerahkan dokumen UJI MATERI tentang PERPPU Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu 25 Januari 2023, pukul 13.00 Wib.

Meyakini Presiden Joko Widodo keliru dan melanggar konstitusi ketika menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Parppu Ciptaker), maka pade han ini, Rabu, 25 Januar 2023, 13 (tiga belas) sonkat pekerja secara resmi mengajukan permohonan uji formil ke Mahkamah Konstitusi Gabungan sorkat pekerja tersebut terdiri dari :

1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional
2 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesis
3. Federasi Senkat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;
4. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederas Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;
5. Federasi Serikat Pokerja Logam, Elektronik dan Mesin-Senkat Pekerja Seluruh Indonesia; Federasi
6. Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;
7. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan
8. Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia
9. Gabungan Serikat Buruh Indonesia,
10. Konfederasi Buruh Merdeka indonesia
11. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia
12. Federasi Serikat Pekerja Listrik Tanah Air (PELITA) Mandin Kalimantan Barat dan
13. Senkat Buruh Sejahtera Independen ’92

“Sebenamya masih banyak Serikat Pekerja lain yang ingin bergabung, tetapi karena alasan teknis maka pada kesempatan awal pengujian Perppu ini baru tiga belas organisasi tersebut yang melengkapi persyaratan sebagai pemohon,” kata ketua AASB Moh Jumhur Hidayat

“Ketiga belas pemohon menguasakan pengujian Perppu Ciptaker tersebut kepada Indrayana Centre for Govemment, Constitution, and Society (INTEGRITY) Low Fim yang berkantor tidak hanya di Jakarta tapi juga di Melboume, Australia,” ujar Jumhur

Denny Indrayana selaku Senior Partner INTEGRITY mengatakan pengajuan uji formil atas Perppu tersebut tetap dilakukan, tanpa menunggu proses persetujuan atau penolakan di DPR, sebagai bentuk kesenusan dari Para Pemohon.

“Meskipun masih berbentuk Perppu MK berwenang menguji konstitusionalitasnya. Dan karena ini adalah pelanggaran atas putusan MK tentang Ciptaker, yang berarti juga pelanggaran konstitusi, maka pengajuan harus diajukan secepatnya, untuk menghindari konstitusi lebih lama diterabas,” jelas Denny

INTEGRITY menyadari jika DPR kemudian menyetujui Perppu Ciptaker, maka permohonan akan dimasukan kembali dengan menguji Undang-Undang Ciptaker tersebut sebagai objeknya.

“Kami tidak menguji materi Perppu Ciptaker, yang pasti juga banyak masalahnya, tetapi lebih memilih uji formil, karena penerbitan Perppu tidak memenuhi syarat konstitusional kegentingan yang memaksa”, ujar Denny yang pemah menjadi Wamenkumham 2011-2014. (YOS/JAKSAT)