Indro Tjahyono: Masa Jabatan Presiden itu Dua Periode, Bukan Tiga Periode

61
FGD yang bertajuk Reformasi dan Konstitusi: 'Tinjauan Ketatanegaraan Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu' itu diselenggarakan di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Selasa (24/1/2023)./YOS

JAKARTASATU.COM — Aktivis Ekponen 70an Indro Tjahyono mengatakan isu masa jabatan presiden merupakan sesuatu yang berbahaya, karena selain membuat demokrasi Indonesia mundur, juga dapat merusak sistem ketatanegaraan yang dibangun pasca Orde Baru tumbang dan digantikan era reformasi yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode.

“Artinya, hanya dua periode,” jelas Indro yang di sampaikan dalam acara FGD yang bertajuk Reformasi dan Konstitusi: ‘Tinjauan Ketatanegaraan Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu’ itu diselenggarakan di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Selasa (24/1/2023).

Aktivis 80 yang juga mantan ketua LBH Jakarta, Paskah Irianto yang merupakan salah seorang penggagas acara FGD ini mengatakan bahwa saat ini ketatanegaraan Indonesia sudah hancur akibat perilaku elit politik dan pemerintahan.

“Tinggal menunggu ambruknya,” kata Paskah.

Kemudian Indro menjelaskan pertemuan FGD yang merupakan rentetan dari acara serupa yang sebelumnya diselenggarakan di Garut, Yogyakarta dan Bekasi.

“Jadi, kita tidak bisa hidup dari diskusi ke diskusi, karena keadaan sekarang ini sudah mendesak untuk disikapi dengan suatu gerakan,” ujar Indro.

“Setelah ini kita akan selenggarakan lagi di tempat lain, kemungkinan di Indonesia bagian timur,” kata Indro lagi.

Indro menjelaskan maksud dari acara FGD yang digagas oleh selain dirinya juga Paskah Irianto, dan Jumhur Hidayat.

“Acara ini diselenggarakan untuk menggali aspirasi masyarakat yang tercecer terkait isu-isu kenegaraan terkini. Isu yang saat ini sedang menjadi perhatian publik adalah isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, dan kita gali dari aspek akdemis. Karenanya, akademisi-akademisi kita undang hari ini,” jelas Indro

Peserta FGD yang hadir beberapa pakar hukum tatanegara, ekonom, aktivis dan politisi. Seperti, pakar hukum tatanegara Fajrul Rahman Jurdi, Refly Harun, Zainal Arifin Mochtar, Denny Indrayana, dan Feri Amsyari. Yang lain di antaranya Anthony Budiawan (ekonom), Syahganda Nainggolan (Sabang Merauke Circle)) dan Masinton Pasaribu (politisi PDIP).

Dosen Fakultas Hukum Unhas makassar, Fajlurrahman Jurdi mengatakan bahwa masa jabatan presiden dibatasi hanya dua periode, sebagaimana pada pasal 7 menyatakan bahwa masa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Kemudian lanjut Indro lagi sepanjang FGD berlangsung, para akademisi (pakar hukum tatanegara dan ekonom) ternyata telah mengambil kesimpulan bahwa kondisi ini tidak bisa diubah dan diluruskan jika tidak ada gerakan-gerakan sosial yang dapat mengorganisasi diri untuk melawannya.(yos/jaksat)