SEANDAIKAN AKU JADI PRESIDEN

46
Ilustrasi Kursi Singgasana Penguasa/IST

OLEH Memet Hakim Pengamat Sosial, Ketua Wanhat APIB

Ide tulisan ini mengambil ide seorang pemimpin yang dicintai rakyat Indonesia, tapi tidak oleh penguasa. Tapi tidak mengapa saya tidak sebut namanya, karena hanya mimpi belaka.

Indonesia yang sangat luas baik daratan maupun lautnya, banyak suku bangsa yang berbeda kebudayaannya dan tingkat pendidikannya. Jumlah penduduknya mencapai lebih dari 270 juta orang. Dilain pihak Indonesia memiliki SDA yang sangat besar dan dapat menghidupi rakyat Indonesia. Indonesia harus punya pemimpin yang mumpuni di segala bidang, bukan pemimpin pencitraan penuh kepalsuan.

Pembangunan di Indonesia harus dilakukan dengan skala prioritas tentunya. Dibuat GBHN untuk panduan yang diresmikan oleh MPR sebagai panduan arah pembangunan negara. Di dalam membangun harus ada iklim sejuk dan stabil yang merangsang pembangunan. Kestabilan politik, ekonomi dan keamanan ini menjadi benteng pembangunan. Tanpa kestabilan ini pembangunan sulit dijalankan.

Kestabilan politik, dengan kembali ke UUD 45 yang asli, dengan segala resikonya yg bisa diatasi. Semua permasalahan seperti ketidak adilan, ketimpangan, kedaulatan rakyat harus diatasi bersama bersama. Pendidikan agama untuk menjaga ahlak peserta didik harus diperkuat. Tidak ada lagi pecah belah rakyat supaya rakyat lemah. Komponen penjaga negara lainnya seperti ulama sebagai pimpinan umat Islam yg selama ini ditekan/dipinggirkan/dituduh teroris, harus dikembalikan fungsinya agar kestabilan politik dapat tercapai. Perkuat persatuan, perkuat pendidikan dan perkecil perbedaan/persesilihan di daerah. Hasil pembangunan adalah hasil rakyat dan pemerintah, bukan hasil perorangan.

Kestabilan ekonomi dengan mengurangi beban pajak/retribusi (PBB, PPN,dll), listrik dan air bagi masyarakat menengah kebawah. Ketahanan pangan mutlak harus dikuasai. Tambang, perkebunan, kehutanan, air, perikanan semua ditangani oleh bumn. Swasta asing boleh bekerjasama dengan bumn untuk kesejahteraan bangsa. Nilai ekspor > impor, semua hasil penjualan harus disimpan dan dimanfaatkan di DN. Kurangi dominasi non pri dan perkuat UKM, sehingga ketimpangan mengecil.

Kestabilan keamanan Pembagian tugas polisi dan tentara harus jelas dan seimbang. Polisi tidak boleh pake senjata laras panjang, apalagi punya senjata berat. Polisi dan tentara merupakan penjaga rakyat dan bersama rakyat merupakan penjaga negara, polisi & tentara bukan penjaga penguasa apalagi penjaga pengusaha lebih2 pengusaha non pri & asing. Fungsi teritorial diutamakan, perkuat Hankamrata (Pertahanan, Keamana, Rajyat Semesta).

Selain itu ada 4 prinsip perubahan yang harus dilaksanakan sbb ;
1. Kebijakan yang sudah baik seperti menggunakan bbm dari CPO, terus dilanjutkan
2. Kebijakan yg kurang baik, dikoreksi dan diperbaiki utk dilanjutkan. Semua UU yg mendukung korupsi dan kontra produktif dibatalkan. Perbaiki prosentase pengelolaan dana APBN di daerah dari 30% menjadi 70%, sehingga uang tidak mengumpul di Jakarta. Jalan tol yang sudah impas dibebaskan atau minimal diturunkan tarifnya.
3. Kebijakan yang tidak diperlukan di stop total, seperti IKN, Karpet merah buat investor dll. Hubungan vertik seolah Indonesia negara koloni RRC.
4. Menciptakan innovasi baru dalam kebijakan yang pro rakyat dan menguntungkan negeri. Perbaikan kebijakan di bidang migas dan tambang bisa mendukung APBN sampai diatas 60 %, sehingga berbagai jenis pajak/retribusi (PBB, PPn) yang memberatkan masyarakat bisa dihilangkan. Perbanyak bea siswa di DN dan LN. Omnibus law dan uu yg merugikan ditarik kembali.

SDM Indonesia pintar2 tapi politik suap dan curang, membuat mereka tidak berkutik. Inilah akibat hakekat dari agama dijauhi, paham komunis didekati.

Ah sayangnya cuma mimpi aja, tapi semoga ada pemimpin yang punya mimpi sama.

Bandung, 25 Januari 2023