KPK JADI ALAT POLITIK ?
Menyimak keterangan Mahfud MD dan Denny Indrayana ttg pilpres dan KPK, tanpa ragu dan clear bahwa KPK sudah berpolitik. Ini warning yang tanpa sadar keluar dari istana. Padahal KPK dibentuk karena Kejaksaan dan Kepolisian dianggap tidak mampu mengatasi masalah korupsi, artinya KPK dianggap penyelamat negara di bidang korupsi.
Hukum dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan, untuk membela kawan, menghancurkan lawan. Artinya hukum sudah tidak ada lagi dinegara ini, hukum adalah apa yg dilakukan oleh penguasa. Indonesia negara hukum, itu masa lalu.
Melihat kebelakang, bagaimana masuknya Firly Bahuri sebagai ketua KPK yang penuh kontroversi saat itu dan bagaimana dia menyingkirkan staf dan para penyidik yang sedang menangani temannya sesama jendral polisi. Penyidik sekaligus salah satu Kasatgas Penyidik KPK, Novel Baswedan, juga mengakui terdapat tujuh Kasatgas Penyidik yang tak lolos tes yang digagas Firli Bahuri Cs. (Viva.co.id, Kamis, 20 Mei 2021 – 22:40 WIB). Jelas ini terkait dengan manuvernya sekarang untuk menjegal Anies.
Jika mau fair, selidiki aja dulu kasus rekening gendut jendral polisi, kasus korupsi Gibran & Kaesang yang dilaporkan Ubedilah, kasus korupsi Jokowi (temuan BPK) saat jadi Walkot dan Gubernur DKI, kasus korupsi yang menyangkut Ahok saat jadi Gubernur DKI (ada 7 kasus) yang dudah lebih dulu masuk yang seharusnya menjadi prioritas KPK.
KPK salah besar jika mengincar Anies Baswedan yang sudah jelas prestasi penyelenggaraan Formula E diakui banyak pihak. Kalo mau kenapa tidak menyelidiki ebent motoGp di Mandalika yang didukung oleh BUMN dan Pemda setempat, sangat diyakini terjadi banyak kasus disana.
Firli sosok capim KPK sempat menjadi kontroversi lantaran muncul dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya saat menjabat sebagai mantan Deputi Penindakan KPK. (Detik News 13.09.2019). Jadi memang Ketua KPK ini kebersihan tindakannya sangat diragukan
Sy kira tidak ada lagi manfaatnya lagi jika KPK dipimpin oleh seorang pelacur hukum seperti ini. KPK rusak bisa merobohkan tatanan hukum di Indonesia ini. Relakah seorang Ketua KPK ini menghancurkan Indonesia ? Apakah masih dibutuhkan KPK seperti ini ? Silahkan jawab sendiri.
Sepak terjang Ketua KPK yang bermain politik praktis bisa meluluh lantakkan tatanan hukum di negara ini ? Kenapa ? Seorang calon presiden akan dipaksakan jadi pesakitan oleh KPK, padahal capres inilah yg diharapkan dapat memperbaiki Indonesia. Artinya KPK tidak mau negara ini bersih dari korupsi. Nah sebenarnya KPK berpihak kemana ? Atau masihkah mampu berdiri tegak sesuai harapan rakyat.
Bandung, 3 Februari, 2023
Oleh Memet Hakim
Pengamat Sosial
