Lokasi Pantai Mah Abang, laut balong Jepara, Jawa-Tengah/KAWALI

Ulah Oknum LSM Pahlawan Kesiangan, KAWALI: Jangan Asal Ber-statement, Pahami dan Pelajari Dulu Permasalahannya

JAKARTASATU.COM — Menanggapi pemberitaan oknum LSM Komnas PPLH Jawa Tengah yang memberikan pernyataan tidak sesuai fakta, Ketua Departemen Advokasi Perizinan, Pesisir Laut, dan Kehutanan Kawali Jawa Tengah, Tri Hutomo mengatakan bahwa ulah yang dilakukan oknum LSM seperti ‘pahlawan kesiangan’.

“Jangan seperti pahlawan kesiangan dengan misi yang tidak jelas. Semua perlu pembuktian, pahami dan pelajari dulu regulasinya,” tegas Tri.

Tim LSM Komnas PPLH provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan terkait penindakan isu penutupan budidaya tambak udang di Kepulauan Karimunjawa, Jawa Tengah, pada Rabu (22/3/23). Kunjungan ini sebagai investigasi dari penegasan rencana penutupan tambak sepekan lalu oleh Penjabat (PJ) Bupati Jepara, Edi Supriyanta.

Rencana penutupan tersebut disebabkan karena dampak pencemaran limbah yang dihasilkan budidaya tambak udang. Ketua LSM Komnas PPLH Provinsi Jawa Tengah, Endro Lukito bersama Ketua LSM Akar Alam Karimunjawa, Abdul Karim terjun langsung ke lapangan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap pengelola dan petani tambak yang terdampak penutupan.

“Tentang perizinan tambak udang, pihaknya sudah melakukan pengajuan perizinan dan tentang tata kelola penanganan limbah yang dihasilkan tambak udang segera akan kami lakukan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) sesuai standar IPAL tambak udang,” jelas Abdul Karim, Kamis (23/3/23).

Penyataan Abdul Karim melalui media tersebut mendapat respons dari Kawali yang sejak awal melakukan advokasi dan pendampingan permasalahan tambak ilegal di KSPN Karimunjawa. Kawali meluruskan informasi tersebut bahwa setelah diklarifikasi, keterangan tersebut dikonfirmasi salah oleh Ketua LSM.

“Saya sebagai Ketua LSM menyatakan bahwa keterangan tersebut salah dan ngawur,” sanggah Abdul Rahim dalam tulisan klarifikasinya, Jumat (24/3/2023).

Mengenai hal ini, Tri Hutomo menjelaskan bahwa investigasi dan penyidikan bukanlah kewenangan LSM, melainkan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Dia (oknum LSM Komnas PPLH) melakukan investigasi kapasitas kewenangannya sebagai apa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak bisa melampaui tugas dan fungsinya dalam AD/ART LSM. Salah satunya yaitu tidak melakukan investigasi maupun penyelidikan. Di dalam undang-undang sudah ada aturan mainnya. Jadi investigasi dan penyidikan merupakan ranah aparat penegak hukum (APH), bukan LSM. Sehingga LSM tidak berwenang melakukan hal berlebihan seolah pengganti pelaksana tugas pokok (tupoksi) pemerintah tersebut,” pungkas Tri. (oct/CR-JAKSAT)