DIDIN S. DAMANHURI: Umat Muslim Gagal Menegakkan Kesalehan Sosial Dalam Pemberantasan Korupsi
JAKARTASATU.COM — GURU BESAR EKONOMI POLITIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB) BESAR FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN IPB UNIVERSITY, PROF. DIDIN S. DAMANHURI, MENGUNGKAP EKONOMI POLITIK MERUPAKAN ASPEK KEAGAMAAN YANG STRUKTURAL.
“Menurut hemat saya merajalelanya praktek korupsi gagalnya umat Muslim dalam mewujudkan Kesalehan Sosial.”
“Indonesia adalah (negara dengan) jumlah penduduk Islam terbesar di dunia, sekitar 87%. Mengapa kesalehan sosial sebagai ekspresi dari ilmu dan ajaran Islam tidak muncul?” kata Didin sebagai salah satu pemantik dalam webinar bertemakan “Praktik Korupsi dan Perilaku Aparat Birokrasi Ditinjau dari Perspektif Nilai-Nilai Agama dan Ekonomi Politik” via zoom yang diselenggarakan Sekretariat Pusat Pengkajian Strategi Nusantara (PPSN), Minggu (02/04/23).
Didin mengaitkan bahwa terdapat tafsir yang tersebar melalui para wali yang menekankan pada aspek tentang pentingnya persoalan ekonomi sehingga memunculkan pemahaman pentingnya kekuatan ekonomi. Ia juga mengatakan bahwa persoalan korupsi perlu dibahas dalam perspektif untuk menjelaskan tentang kelalaian orang yang salat dan disebut pembohong agama.
“Orang-orang Islam yang sudah salat, dianggap sudah memenuhi rukun Islam sebagai kesalehan pribadi ternyata namun tidak disertai dengan komitmen untuk membebaskan kemiskinan dan betapa pentingnya kewajibanmembayar zakat. Perspektif Kesalehan Sosial inilah yang kurang banyak dibahas ketika kita membahas korupsi, yang sejatinya korupsi bersifat struktural dan bukan sekadar bersifat personal atau pribadi.
Mengenai praktik korupsi, ia menjelaskan Mega Corruption atau korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia dimulai tahun 1950-an dengan penyalahgunaan ‘Politik Benteng’. Mulai pada tahun 1970-1980, korupsi bersifat kolutif yang melibatkan pengusaha dan istana negara. Menurutnya, Indonesia dapat setara dengan Turki apabila permasalahan korupsi dapat diatasi.
“Lagi-lagi korupsi, pencucian uang dan sebagainya telah menghambat Indonesia keluar dari keterpurukan sehingga belum mampu bangkit sebagai negara berpendapatan menengah. Negeri kita masih tetap belum mampu mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial, pungkas Didin di akhir pemaparannya. (MAT/CR-JAKSAT)
