KASUS ITU KOK DIBIARKAN….
JAKARTASATU.COM — Aksi penolakan terhadap Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) turut diramaikan dengan aksi teatrikal pelemparan tikus bertuliskan Puan oleh mahasiswa Uhamka di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/4/2023).
Ini tak banayak media yang naikin berita ini. Padahal aksi tersebut, mulai dari pelepasan Tikus ke gedung DPR, Aksi Teatrikal dan Orasi dari masing – masing ketua BEM dan Organisasi.
Tagline #sudahtidakpercaya menjadi tagline dalam gerakan kali ini, #sudahtidakpercaya menandakan bahwasanya mahasiswa sudah sangat muak dengan apa yang di lakukan Pemerintah dan juga DPR RI.
Tikus-tikus yang dilepaskan telah menjadi kesepakatan dalam hasil konsolidasi & Teklap. Bagaimana pelepasan tikus menjadi aksi simbolik yang menggambarkan anggota DPR Hari ini. Ada kurang lebih 8 tikus yang telah di siapkan BEM UHAMKA yang bisa dilepaskan pada aksi tersebut.
“Sikap kami tegas yaitu, cabut UU Cipta Kerja Bermasalah. Saya sangat heran kenapa Pemerintah & DPR sangat ingin sekali mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang, padahal kita tau bahwa masih banyak penolakan dari berbagai elemen yang ada,” tutur Rhafli, Menteri Luar Negeri BEM UHAMKA.
Mahasiswa aksi dari UHAMKA juga melakukan Aksi Teatrikal yang digunakan sebagai bentuk perlawanan terhadap para penguasa yang sudah tidak berpihak terhadap masyarakatnya.
Ada juga yang sedang cari Legacy. Sejumlah tokoh partai kumpul di Rumah PAN pada waktu itu tak hasir PDIP dan Nasdem. Sebagai gagasan dan sebagai kekuatan bersama antarpartai. Alasan yang tepat dibungkus silaturahmi. PAN sendiri sebagai tuan rumah. Ada pula kawan PAN yang lain, ikut hadir, Golkar dan PPP. Mereka biasa disebut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Ada pula kuali kecil lainnya, Gerindra dan PKB, disebut koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Dua kekuatan yang hadir dan ingin menentukan siaap calon kedepan yang bisa lanjutkan program rejim saat ini. Yang ini rame media muat dan bikin heboh.
Dokumen bocor, juga rame. Kata Rizal Fadillah ada Komjen Firli Bahuri diangkat sebagai Ketua KPK untuk menjalankan “democratic policing” nya Tito Karnavian. Firli bergaya hidup mewah dan sebagai Ketua KPK terkena sanksi teguran tertulis 2 karena melanggar kode etik. Sebelumnya berbagai pelanggaran juga telah dilakukannya termasuk dugaan gratifikasi. Independensi Firli diragukan publik. Uang dan kepentingan kekuasaan sering mempengaruhi independensi.
Saat ini Firli Bahuri terkesan mengemban misi “pesanan” untuk menjerat Anies Baswedan dalam kasus Formula E. Para penyidik tidak menemukan bukti pelanggaran pidana dalam kasus itu. Tetapi Firli ngotot untuk menjalankan misi. Akibatnya Brigjen Endar Priantoro dipecat oleh Firli karena beda pendapat. Solidaritas anggota KPK menentang kebijakan Firli Bahuri dan memilih “walk out” dalam rapat pengarahan.
Kita jadi ingat sebulan sebelum Jokowi dilantik menjadi Presiden untuk periode kedua atas hasil Pilpres yang kontroversial, maka dengan “tangan” DPR Pemerintahan Jokowi melakukan perubahan UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). UU Revisi KPK disahkan. Kini kekuasaan ada di tangan Dewan Pengawas KPK yang Ketua dan anggotanya ditetapkan oleh Presiden. “Pelumpuhan dan pengendalian KPK dimulai,”tulis Rizal lagi.
Ini makin rame dan secara keras Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) memberikan keterangan bahwa Ketua KPK Firli Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK terkait dugaan bocornya dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM, Minggu (09/04/2023).
“Pembocoran dokumen penyelidikan KPK seperti informasi di media maupun cuitan yang beredar di medsos makin mengarah pada dugaan kuat bahwa pelakunya adalah Firli Bahuri, Ketua KPK,” ungkap BW.
BW menyebut bahwa dokumen yang dibocorkan ternyata bukan sekedar Surat Perintah Penyidikan saja, tetapi punya indikasi kuat menyerupai dokumen laporan hasil penyelidikan.
BW menduga bahwa Wakil Ketua KPK Alex Mawarta juga turut andil dalam kasus ini.
“Pertama Alex, implisit, mengakui adanya pembocoran dokumen. Kedua, Alex diduga mendistorsi fakta dan peristiwa karena yang dibocorkan ternyata menyerupai Laporan Hasil Penyelidikan bukan sekedar Surat Perintah Penyelidikan KPK. Ketiga, pernyataan Alex yang menyatakan pembocoran itu tidak ada dampaknya. Sekaligus mengonfirmasi indikasi keterlibatan dirinya atau setidaknya menunjukkan sikap permisifnya,” tambahnya.
Firli tidak hanya sekadar melakukan pelanggaran etik. Tetapi, bisa juga jadi tersangka, menurut keterangan BW. “Jika benar dokumen diatas ditemukan oleh penyelidik KPK di ruang kerja Kabiro Hukum Kementerian ESDM yang diperoleh dari Menteri ESDM Arifin Tasrif dan berasal dari Ketua KPK Firli Bahuri, pada kondisi seperti itu maka Firli sudah dapat dinyatakan sebagai tersangka bukan lagi sekadar pihak yang melakukan pelanggaran etik dan perilaku,” BW, Minggu (09/04/2023).
Tak hanya itu, BW juga menyebut Alex bisa dikeluarkan karena bersekongkol dengan Firli.
“Alex, salah satu pimpinan KPK lainnya juga dapat dikualifikasi melakukan kejahatan bersama-sama Firli Bahuri karena begitu aktif dan reaktif untuk ‘membantu dan melindungi’ Firli dari indikasi tindak kejahatannya,” tutup BW.
Dalam kasus ini Firli bisa dijerat dengan empat UU, yaitu:
1. Pasal 36 jo Pasal 65 UU KPK UU Keterbukaan Informasi Publik
2. Pasal 21 UU Tipikor
3. Pasal 112 KUHP, yang mengatur mengenai tindak pidana membocorkan surat dan keterangan rahasia untuk kepentingan negara.
4. Pasal 54 jo Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Soal kilang minyak yang tak tuntas bahkan korban banyak, sehingga Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Dr. H. Mulyanto, M. Eng, meminta Komisaris Utama dan Direktur Utama Pertamina mundur.
Hal ini tidak serta merta langsung meminta mundur, Mulyanto dan Fraksi PKS merincikan daftar kilang minyak pertamina yang terbakar selama tiga tahun terkahir. Diantaranya yaitu:
1. 15 Agustus 2019
Kilang Pertamina Balikpapan
2. 9 April 2020
Kilang Pertamina Cepu
3. 29 Maret 2021
Kilang Pertamina Balongan
4. 11 Juni 2021
Kilang Pertamina Cilacap
5. 13 Nopember 2021
Kilang Pertamina Cilacap
6. 4 Maret 2022
Kilang Pertamina Balikpapan
7. 15 Mei 2022
Kilang Pertamina Balikpapan
8. 7 September 2022
Kilang Pertamina Balongan
9. 3 Maret 2023
Kilang Pertamina Plumpang
10. 1 April 2023
Kilang Pertamina Dumai, Riau
“Terjadi ledakan kilang (obyek vital negara) hampir 4 bulan sekali secara berturut-turut awal Maret dan April 2023. Harusnya secara legowo Komut dan Dirut Pertamina mengundurkan diri secara sukarela. Sebagai bentuk pengakuan ketidakmampuan dalam mengelola resiko, sehingga ledakan dan kebakaran kilang ini kembali terjadi. Biarkan Pertamina dikelola oleh orang yang tepat,” tutur Mulyanto.
Jika itu makin panas maka sebenarnya telah begitu banyak kasus yang makin kebuka. Pajak dan lainnya atau ada dana siluman di Kemenkeu yang fantastis. Ratusan triluyun itu.
Maraknya skandal kasus 349 triliun menarik perhatian banyak pihak. Menyikapi hal tersebut Dr. Abdullah Hehamahua selaku mantan dewan pengawas KPK memyampaikan bahwa kasus 349 T suatu tindak pidana apabila tidak dilaporkan maka dia terkena pidana. Apakah Jokowi bisa memecat Sri Mulyani? Menurut saya sukar dilakukan. Kenapa Sri Mulyani tidak membongkar yang lain?. Menurut Abdullah Hehamahua, hal itu juga susah. kata Abdullah Hehamahua, 8 April 2023
Apakah Jokowi bisa memecat Sri Mulyani ? Juga tidak bisa. Karena semua ini mengetahui tentang bahaimana manipulasi-manipulasi anggaran itu yang Komisi III mengatakan bahwa mereka yang membocorkan peredaran uang yang bermasalah itu. Nah itu harus dilihat secara menyeluruh. “Saya juga sebenarnya heran kenapa Mahfud MD tidak memerintahkan kepada KPK, Kejaksaan atau aparat hukum kepolisian untuk bertindak,” tandasnya
Ini kan persoalan cost politik yang paling tinggi di dunia itu ya di Indonesia. Hasil survey KPK 2019 menemukan bahwa untuk menjadi caleg DPR pusat daerah pemilihan Jakarta, kalau tokoh itu 1 M. Tapi kalau bukan tokoh minimal itu 5 M.
Pernah ada caleg dari Jawa Timur punya uang 3 M itu habis tapi tidak terpilih. Maka kemudian datanglah para oligarki, anda tinggal terima bersih kami yang proses. Itu hasil survey KPK.
Ia pun menebutkan proyek-proyek yang tidak sesuai prosedur seperti misalnya proyek-proyek ada dari Aceh sampai Papua Barat itu tidak mengikuti prosedur yang sebenarnya. Dimana satu proyek di atas 250juta harus dilelang. Tapi semua itu harus dengan SK Kepres karena itulah dealnya.
“Begitu juga dengan undang-undang Covid-19, Minerba, UU Ciptakerja semua itu adalah kepentingsn pebisnis. Dari 575 anggota dewan sekarang minimal 266 dari kalangan pebisnis. Karena itu maka terjadilah saling menyandera,” imbuhnya.
Kembali ke soal Sri Mulyani lanjut mantan Dewas KPK, ketika jaman SBY diselamatkan dengan dipindahkan ke kuar negeri menjadi pejabat bank dunia. Dan kembali ke Indonesia pada jaman Jokowi menduduki sebagai menteri keuangan. Ada persyaratan dari Sri Mulyani ok saya bersedia menjadi menteri keuangan yaitu kadus saya tidak dibongkar yaitu kasus Bank Century.
“Sri Mulyani ini mengetahui bagai mana manipulasi-manipulasi angganggaran misalnya kereta api cepat Jakarta-Bandung itu disebutkan tidak menggunakan APBN. Ternyata kemudian perusahaan kereta China minta pemasukan dan tambahan dana. Begitu juga IKN, minta tambah 80 Triliun . Sri Mulyani tahu bagaimana manipulatif-manipulatif,” jelasnya
Abdululah Hehamahua menilai IKN tidak dilakuka sebelumnya dengan penelitian secara sungguh-sungguh.
“Dibuatnya IKN di Kalimantan Timur itu alasan karena Jakarta banjir. Dan kemudian ternyata IKN itu banjir hujan dan banjir rob. Berarti pengajuan proposal itu tidak disertai dengan faktual, aktitual secara teliti. Nah di sini lah masuk unsur-unsur KKN. Maka untuk menyelesaikan persoalan ini adalah bahwa bagaimana agar supaya cost politik itu menjadi kecil seperti yang terjadi sekarang, tidak ada pilihan lain harus kembali UUD 45 yang asli.”
Menurutnya, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dengan jalan kembali ke UUD 45 yang asli itu lembaga tertinggi negara itu MPR dan Presiden itu adalah mandataris MPR sehingga dia harus bertanggungjawab kepada MPR. Jadi kalau kita kembali ke UUD45 yang asli maka kemudian kewenangan itu ada pada rakyat yang memilih wakil-wakilnya tanpa money politic. Kalau masih ada money politic masih bisa ditangani oleh KPK.
Beathor Suryadi menaggapi paparan DR Abdullah Hehamahua. Ia menduga pernyataan mantan dewas KPK Dr Abdullah Hehamahua adalah sinyalemen bahwa pemilu tidak serentak dengan pilpres 2024. Menurutnya kejahatan pejabat melakukan korupsi sebagai akibat sistem pemilu liberal saatnya kembali ke UUD 45 asli.
“Uraian mantan dewas Dr. Abdullah Hehamahua SH MM ada 5 langkah berakhirnya demokrasi liberal yaitu :”
1. 3 warga menang gugatan di MK yang menuntut agar sistem pemilu 2024 kembali pada pemilihan tertutup.
2. Koalisi besar 6 partai Jokowi itu bersepakat untuk melakukan musyawarah mufakat untuk memilih dan menentukan presiden dan wakil presiden 2024
3. Diajukan perombakan dibikin peraturan KPU bahwa pemilihan anggota parlemen DPRD Tingkat I. Tingkat II DPD-RI dan DPR-RI terpisah dari pemilihan presiden dan wakil presiden
4. Hasil pemilu 2024 anggota parlemen DPR-RI dan DPD-RI membentuk anggota MPR-RI
5. MPR-RI adalah mandataris rakyat yang memilih presiden dan wakil presiden membentuk GBHN dan menentukan angaran negara.
“Menurut mantan dewan pengawas KPK akibat pemilu liberal pejabat jahat akibatnya korupsi. Untuk itu saatnya pemilu liberal diakhiri,” ungkap Beathor Suryadi.
jadi apakah kasus 349 T itu akan dibiarkan begitu saja? Apakah KASUS ITU yang selalu denagn Sri kok bisa lolos begitu saja dan hanya diselesaiakn dengan tanpa hukum?
KOK DIBIARKAN…ya, kasian juga kalau bangsa ini selalu jadi permainan mafia. Lalu Harus kemana lagi mengadu? Help…..
TIM JAKSAT/ AM/YS/IND/OCT/MAT
