JAKARTASATU.COM– Republik Rakyat China (RRC) harusnya meminta jaminan ijazah asli Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Harusnya RRC jangan minta jaminan APBN. Jaminan ijazah asli Presiden, itu keren,” kata politikus Partai Ummat MS Kaban di akun Twitter-nya, Kamis (13/4/2023).
Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, RRC yang meminta jaminan APBN untuk kereta cepat Jakarta-Bandung sangat berbahaya untuk kedaulatan bangsa Indonesia
“Klau jaminan APBN , sbg aggt rakyat kutolak total,siapa saja setuju permintaan RRC itu penghianat penderitaan rakyat,batalin tuh proyek bawa pulang ke RRC,” tulisnya di akun twitter, Jum’at (15/04/2023)
Presiden RI apakah tidak marah APBN RI dalam genggaman RRC Komunis hny demi kreta cepat RRC yg berkonsesi 80 thn waraskah ini.Kreta cepat ora feasibble bikin sebel. Ayo Pak Presiden tangkap makhluq2 yg menjebak RI dlm perangkap RRC Komunis.(15/4/2023).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengatakan RRC kekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Namun, Luhut tak mengamini tuntutan RRC tersebut. Ia merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.
“Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (RRC) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” kata Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4).
“Ada masalah itu, tapi kalo dia (RRC) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir,” imbuhnya.
Luhut menyebut RRC hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4 persen ke level 3,4 persen. Luhut menyebut bunga utang tersebut masih terlalu tinggi dan pemerintah ingin bunga utang bisa turun sampai 2 persen.
Kata Luhut, meski bunga masih cukup tinggi pemerintah tak masalah. Pemerintah bakal tetap membayarnya karena bunga itu sudah lebih baik dari bunga pinjaman luar negeri lainnya.
Yoss/Jaksat
