Rizal Ramli : Indonesia Harus Dipimpin Kalangan Intelektual Untuk Perubahan
JAKARTASATU.COM– DR Rizal Ramli pakar ekonomi dan tokoh perubahan Indonesia berharap kalangan intelektual itu menonjol dari pada hari ini. Karena perubahan yang dipimpin oleh kalangan intelektual itu sangat berbeda dibandingkan dengan perubahan yang dipimpin oleh politisi. Pejuang kemerdekaan kita itu tokoh-tokoh dari intelektual hasilnya bukan sekedar perubahan kemerdekaan tapi prinsip-prinsip dasar kemerdekaan. Demikian disampaikan Rizal Ramli kepada Jakartasatu.com, (27 April 2023)
“Kebangkitan kaum intelektual itu tidak bisa lagi diharapkan dari dosen-dosen universitas negeri,” ujarnya
“Kalau dulu kan dikenal forum rektor, hari ini sudah menjadi forum PNS. Nyalinya takutnya setengah mati. Sudah tidak ada lagi forum rektor,” imbuhnya
Ia mengatakan forum rektor adanya di Universitas-universitas swasta karena mereka mengalami masalah kongrit. 30-50 % mahasiswanya sejak 2,5 tahun terakhir tidak mampu membayar uang kuliah. Yayasan dan Universitas swasta makin bleeding, untuk itu meraka menginkan perubahan.
Mantan Aktivis Mahasiswa 77/78 ini mengungkapkan flash back ke jaman Soeharto, begitu Pak Harto jatuh sebetulnya reformasi ga jelek-jelek banget terutama pada masa Pak Habibie dan Gus Dur. Demokrasi betul-betul dibuka, pers tidak dilarang dan kebijakan ekonomi Habibie dan Gus Dur berhasil membantu keluar dari krisis, stabil dan menurunkan kemiskinan.
Kemudian Bang RR mengatakan yang paling penting anggota DPR pada awal dua periode awal reformasi bebas menyatakan pendapat bahkan jauh lebih keras dari DPR. Kenapa ? Karena ketua umum partai tidak boleh memecat anggota DPR kecuali ada kasus kriminal.
Pada masa kepemiminan Jokowi lanjut Rizal Ramli, anggota DPR dapat dipecat dengan alasan apapaun oleh ketua partai. Sehingga sebetulnya tidak perlu 575 anggota DPR, cukup 9 ketua umum Partai. Dan 9 ketua umum partai ini dikasih proyek, kredit dari bank-bank negara, legal immunity. Jadi dengan cara mengkooptasi 9 ketua umum partai ini otomatis demokrasi sudah dilumpuhkan.
Ia pun mengkompirasi saat jaman Soeharto. Pada waktu Pak Harto, saya selama 7 tahun menjadi penasehat angkatan bersenjata termasuk, secara tidak langsung juga penasehat PPP, PDI sehingga ketika itu hidup sekali. Mereka dapat kritik menteri, kebijakan, berikan alternatif. Karena rul of the gamenya sederhana yang tidak boleh itu mengkritik Pak Harto dan keluarganya. Yang lain boleh.
Sekarang ini yang terjadi kata mantan menko ini, taman kanak-kanak yang kepala taman kanak-kanaknya ketua partai. Inilah yang membuat demokrasi Indonesia lumpuh, rakyat dapat masalah apa saja sedangkan DPR manut karena ketua umum partainya yang sudah dikooptasi.
“Menurut saya ini harus dibenahi kembalikan lagi ketua umum tidak boleh memecat anggota DPR. Pengecualian ada kasus seperti Septadinata anggota DPR di Bandung, rakyat di Bandung minta dia dipecat karena rakyatnya menggap tidak ada manfaat beradaan dia sebagai anggota DPR,” harapnya
Lanjutnya, sekarang ini taman-kanak yang dipimpin ketua taman kanak-kanak menghadap kepala sekolahnya yaitu Jokowi. Yang tidak pernah berjuang memperjuangkan demokrasi.
“Jokowi hidupnya cuma cari peluang kok. Dia diuntungkan oleh demokrasi bisa terpilih sebagai presiden tetapi begitu dia berkuasa dia lemahkan komponen-komponen demokrasi,” ujarnya lagi
“Melumpuhkan demokrasi yang diantaranya yaitu Satu, mengkooptasi 9 ketua umum partai-partai. Kedua, menyewa buzzer dan influencer untuk memuji-muji dia pemerintahannya dan menghantam oposisi,” tandasnya
“Ketiga dengan sengaja terus menerus membesar-besarkan isue-isue Islamphobia. Sehingga orang yang tidak suka dengan Islam politik atau Politik Islam akan menganggap Jokowi pahlawan. Kita dialihkan dari isue yang penting ke isue yang tidak penting,” pungkasnya.
Yoss/ Jaksat
