JAKARTASATU— KAMI melaksanakan hahal bihalal sekaligus rapat yang dihadiri tokoh-tokoh presidium dari berbagai daerah, bukan Jakarta saja. KAMI yang dianggap organisasi kuat, tersetruktur dan tersebar di seluruh Indonesia bahkan di beberapa negara luar di mana mereka punya concern dan kegelisahan bagaimana menghadapi tahun politik terutama soal pilpres. Hari ini berlangsung pertemuan dengan beberapa daerah yang hadir membahas persoalan politik, Demikian diungkapkan Adhie Massardi.
Pertama, KAMI ini dari awal sampai kapanpun tetap konsisten gerakan moral tidak dalam konteks dukung mendukung terkait pilpres. Yang kedua, kalaupun mau mendukung kalau setelah fix terdaftar sebagai calon presiden di KPU. Kalau sekarang ini masih bakal calon. Ini penuh dengan ketidakpastian. Bakal calon ini apakah benar-benar bisa menjadi calon yang didaftarkan, seperti calon-calon yaitu Anies, Prabowo, Ganjar, dan Puan.
“Pertanyaannya adalah pemilik partai yang punya otoritas untuk mencalonkan aja masih gagap. Kenapa begitu? Karena tuntutan masyarakat agar presiden dengan penghapusan PT 20% menjadi nol persen tidak digubris. Akibatnya menjadi sibuk berkoalisi,”jelasnya.
Ia Melihat gerak gerik Presiden Joko Widodo yang punya partai untuk merekayasa menjadikan kandidatnya betul-betul menyalahi etika politik. “Ini tidak bisa dibenarkan, sudah salah harus dicegah, dihentikan,”tegasnya.
Nah celakanya ini, presiden kita nggak paham tata negara. Dia merasa sebagai presiden kepala pemerintahan juga sebagai orang politik sehingga boleh memanggil partai-partai. Tidak bisa begini, ini konyol namanya. Presiden itu pemimpin pemerintahan untuk rakyat Indonesia. Dia kemudian merangkap sebagai kepala negara untuk lembaga-lembaga negara Indonesia.
Jadi kalau presiden memanggil partai politik tertentu, yang lain tidak dipanggil, ini penyimpangan etika politik yang luar biasa. Harusnya kan kalau dia memanggil ketua ketua partai politik dipanggil semuanya dan konteksnya bukan untuk calon mencalonkan, tetapi untuk menjelaskan partai partai politik sebagai kepala pemerintahan untuk rakyat Indonesia meminta kepada para ketua partai agar carilah pemimpin kandidat yang baik, yang benar yang bagus. Kemudian lakukanlah Pemilu yang jujur dan adil seperti sesuai dengan perintah konstitusi kan harusnya begitu.
Namun ketika dia memihak, kata Adhie, maka ini secara etika dan secara politik itu jelas membelah rakyat Indonesia. Karena presiden itu untuk seluruh rakyat Indonesia, dari manapun asal partainya. Sebagai presiden, kepala negara masuk ke wilayah ketatanegaraan, maka dia harus memayungi semua kelompok masyarakat, semua partai politik.
Kami juga masyarakat melihat ada indikasi presiden bermain di dalam pemilu terutama dalam Pilpres. Ini bisa menimbulkan kecurangan-kecurangan yang nyata, bisa membuat lembaga-lembaga negara terbelah.
Apakah lembaga mendukung apa yang dicalonkan oleh presiden? Pastikan gak berani bersebrangan dengan Presiden, seperti KPU bertanggung jawab kepada presiden. Kalau presiden punya calon, dia pasti harus berpihak kepada yang dicalonkan oleh presiden dan ini kan ngaco secara politik, ngaco secara demokrasi. Nah, dari situasi itu kemudian teman-teman di KAMI menganalisa bahwa semua kandidat yang sekarang muncul itu bakal calon itu belum tentu terdaftar.
Jadi kalau presiden tidak setuju, bisa saja dijegal di tengah jalan. Itu sebabnya, ketika ada teman-teman yang melihat Anies sebagai figur yang sesuai dengan kriteria, yang teman-teman lakukan itu kita tetap katakan bahwa kita tidak bisa pagi-pagi mendukung. Kalau mau mendukung Anies, nanti kalau sudah terdaftar.
“Bisa nggak dia terdaftar sebagai calon presiden? Belum tentu. Bisa dikerjakan lewat partainya, bisa dikriminalisasi Aniesnya dan lain-lain. Itu sebabnya, kami memberikan perintah harian kepada seluruh eksponen KAMI untuk melihat situasi ini secara nalar secara moral, secara politik, bahwa kalau kita terjebak mendukung bakal calon dan ternyata itu kemudian tidak bisa running, tidak bisa ikut Pemilu,” ungkap mantan jubir Presiden Gus Dur ini.
KAMI harus pasti sebagai pemimpin moral masyarakat pemandu. Pemandu gerak politik masyarakat, kitanya harus firm (tegas). Itu pun KAMI punya maklumat. Maklumat KAMI yang dideklarasikan tanggal 18 Agustus tahun 2020 itu ada kriteria-kriteria. Ada 8 persoalan bangsa yang harus diselesaikan.
Nah, jadi kalau KAMI mendukung, pada akhirnya nanti mendukung harus dengan kriteria itu. Indikator itu parameter yang deklarasi kita itu bisa enggak, ya kita dukung. Itu menjelaskan persoalan yang sudah kita kaji lama yang 8 butir itu. Salah satunya yang paling penting itu adalah bahwa kita meminta waktu itu seluruh penyelenggara negara, eksekutif, legislatif yudikatif, kepolisian, TNI, harus tunduk dan mau menjalankan perintah konstitusi.
Karena kalau semua institusi, semua lembaga negara ini melakukan hal yang diperintahkan oleh konstitusi, republik ini berjalan baik. Pasti amanah karena konstitusi diperintahnya begitu.
Seperti misalnya DPR itu diperintah oleh konstitusi untuk menjalankan 3 hal, membuat anggaran, undang-undang, dan melakukan pengawasan. Tiga hal ini kan tidak dilakukan oleh DPR, kecuali anggaran aja mungkin iya. Tapi anggaran pun yang menentukan pemerintah. DPR ikut apa yang dikatakan oleh pemerintah.
Misalnya soal anggaran IKN setuju aja, tidak ada kasus kritis, kemudian bikin undang-undang. Nggak juga undang-undang semua datang dari pemerintah, pemerintah dari oligarki seperti contoh undang undang Cipta Kerja. Bukan buatan pemerintah juga bukan buatan DPR, tahu-tahu dikirim ke DPR kemudian disahkan. Kemudian pengawasan, kan enggak ada juga. DPR tidak pernah melakukan pengawasan karena DPR tidak melakukan pengawasan. Padahal itu kewajiban perintah konstitusi.
Maka, waktu itu teman-teman dari civil society sepakat untuk membentuk KAMI untuk menanggulangi apa yang ditinggalkan oleh DPR, yaitu melakukan pengawasan melakukan sebagai pengingat pemerintahan. Jadi, kita take over (ambil alih).
Kemudian mengenai masalah Pemilu ini, kalau KPU taat perintah konstitusi harus jujur dan adil. Tidak boleh memihak. Kita lihat KPU, Bawaslu saja melihat sepak terjang presiden mengumpulkan partai politik merancang kandidat presiden. Padahal presiden itu sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara itu adalah penanggung jawab utama terselenggaranya pemilihan umum. Jadi, presiden bertanggung jawab untuk semua. Kalau dia berpihak pasti melahirkan ketidakjujuran, kecurangan.
Hal ini rupanya juga ditangkap oleh teman-teman TNI yang gerah juga melihat sepak terjang motif legislatif partai partai politik ini, seperti melakukan kecurangan-kecurangan dalam proses Pilpres. Sepak terjang itu dicetuskan oleh Panglima 3 Siliwangi Pangdam Siliwangi Mayor Jenderal Kunto Arief Wibisono dengan mengatakan bahwa kalau terjadi kecurangan dan rakyat ribut, TNI akan mengambil sikap.
Untuk menjelaskan pertama, KAMI sebagai organisasi moral tetap berjalan di khitohnya di garis moral untuk mengkritisi dan memandu masyarakat dalam melakukan langkah langkah politik.
Kedua, terkait masalah Pilpres, KAMI mengacu kepada maklumat yang tuntutan perbaikan Indonesia dengan menyesuaikan 8 butir pasal.
Ketiga, kalau nanti ikut memilih parameternya adalah maklumat KAMI yang dideklarasikan 3 tahun lalu, 18 Agustus 2020.
Keempat, apabila sudah menemukan kandidat yang cocok, jadi kami ketika berproses itu tidak independen, tidak netral. Kami akan berpihak kepada kandidat yang paling cocok, yang paling sesuai dengan aspirasi kami. Semua komponen KAMI punya tanggung jawab moral untuk mensosialisasikan dukungan kepada kandidat yang betul pro perubahan kepada masyarakat untuk menjadi panduan.
“KAMI akhirnya melakukan konsolidasi, mewaspadai agar kita tetap netral, pandangan politiknya tidak berpihak. Kita menjadi pengawas moral terhadap langkah-langkah pemerintah dan para penyelenggara lainnya. Persiapannya terutama yang penting itu adalah SDM untuk penyelenggara Pemilu KPPS di daerah-daerah. Untuk selanjutnya, terjadi atau tidaknya Pemilu 2024, belum diketahui secara pasti. Oleh karena itu, kita harus bikin studi politik lagi. Kalau pemilu tidak terjadi terus apa yang harus kita lakukan? Jadi masih akan dibahas oleh teman-teman KAMI,”pungkasnya.
Yos/Jakartasatu
