SERBUAN BALIHO GANJAR DI JABAR, BISAKAH MELUNAKKAN WARGA JABAR ?

Jabar sudah mulai diserbu pdip, baliho, spanduk, deklarasi buat Ganjar sudah dilakukan dimana2, tapi setelah cek rupanya cuma ramai dipermukaan saja. Pdip sulit menang di Jabar, apalagi terasa ada resistensi dari warga Sunda yang umumnya agamis. Dilain pihak banyak anggota pdip sendiri yang menolak Ganjar. Nah kan bisa disimpulkan sendiri.

Bagusnya pihak lain tidak menanggapinya, sehingga perang baliho dan spanduk tidak terjadi. Biar saja pegiat umkm terkait baliho, kaos menikmati rejeki ini. Banyaknya baliho dan spanduk tidak berpengaruh terhadap yang calon yg didukung.

Kubu pesaing, bacapres Anies dan Prabowo terlihat santai saja menghadapi gempuran media dan baliho Ganjar. Mereka merasa tidak terganggu dan mereka lebih senang rupanya “silent operation” yang lebih efektif dan murah biayanya.

13 tahun yl kader pdip, tokoh Sunda terkemuka di Jabar, seorang jendral TNI bintang 3 dicalonkan jadi Gubernur Jabar, tapi gagal. Padahal spanduk dan balihonya banyak dipasang dimana mana. Sekarang kualitas kader Pdipnya masih di bawah itu tapi untuk presiden, tentu lebih berat.

Warga Jabar dan rakyat Indonesia pada umumnya sudah cerdas sekarang, mereka tahu calon yg berbobot dan yang tidak, mana yang akan membela rakyat & negara mana yang tidak. Apalagi banyak aktivis selalu menyerukan kebenaran, mereka mengajak rakyat untuk berubah, tidak terpengaruh oleh bantuan sosial ataupun janji2 manis.

Sebenarnya dengan serbuan baliho ini Pdip rugi keluar banyak dana untuk baliho, dll. Ini merupakan akibat adanya harapan palsu dari survey pesanan. Sayang sekali.

Ingat kasus Arteria Dahlan ? Jabar ingin mengikuti jejak Sumatera Barat. Jabar tanpa PDIP. Cuitan dengan tagar #Sunda Tanpa PDIP# trending di media sosial Twitter, Januari 2022 ( laporan ayobandung.com). Langkah ini mungkin juga diikuti Banten dan DKI sebagai provinsi Sunda. Masyarakat Sunda sampai Demo DPR: Jabar Tanpa PDIP atau PDIP Tanpa Arteria ! (Anggi Muliawati – detikNews 27.01.2022). Pengaruhnya akan terasa di pilpres & pilkada periode yad ini.

Sekarang serentak ada gerakan dukung capres dari PDIP yang bukan main gencarnya dengan berbagai pernyataan dukungan, media dan pencitraan yang membutuhkan dana. Sayangnya tidak malakukan program yg terkait rakyat. Mencari simpati warga Jabar dengan berbagai program kerakyatan seperti membantu kasus HRS, membantu kasus km 50, membantu kasus korupsi, menolak RUU Kesehatan, Cipta Kerja, Minerba, dll, rasanya akan lebih simpatik dan merubah image Pdip menjadi partai idola. Kayaknya ada strategi politik yang tidak tepat. Ibarat pertandingan sepak bola, udah cape duluan, salah langkah pula, lawan masih segar bugar dan dapat membaca staregi lawan.

“Urang Sunda” posisinya sangat sulit, dilematis saat ini, karena memang sudah terpecah antara yang pro dan yang kontra status quo dengan perbedaan yang cukup serius yang bergerak seputar isu hegemoni oligarki dan faham sekuler yang pro neokomunisme. Akan tetapi tentu sepakat kedepan pemimpin Indonesia diharapkan dapat memperhatikan nasib urang Sunda.

“Ernawan.S.K, Mri, 2023, seorang tokoh Sunda, mengatakan Masyarakat Sunda, ikut berjuang dalam proses Kemerdekaan dan melepaskan diri dari penjajah. Begitu juga dalam proses mengisi kemerdekaannya sampai berdarah darah”. GP yang didukung ini bukanlah tipe pejuang, tapi justru memiliki karakter yang berlawanan dengan sifat kejuangan urang Sunda ini.

Kekuatan Pdip saat ini di Jabar dari 120 anggota DPRDnya, tercatat ada 20 orang, jadi sekitar 16.6 %, berada diperingkat ke-3. Untuk tingkat pusat ada 12 orang anggota DPR asal Jabar. Artinya posisi Pdip di Jabar tidaklah kuat banget.

Pertanyaannya mungkinkah para anggota DPR dan DPRD diatas membela kepentingan Jabar atau urang Sunda saat ini ? Wallahu a’lam bishawab. Yang jelas UU yg merugikan rakyat termasuk warga Jabar seperti Omnibus law malah diresmikan.

Keberhasilan Pemilu termasuk pilpres, adalah resultante perbuatan atau sikap partai terhadap berbagai isu yg berkembang di masa sebelumnya. Tanpa baliho pun rakyat akan tahu partai mana atau pemimpin mana yg berjuang untuk rakyatnya atau mana yang tidak, itulah yg akan menjadi cerminan hasil pilpres, pilkada, pileg.

Semoga urang Sunda baik yg di Jabar, Banten, DKI maupun yang tinggal di seluruh Indonesia dapat memilih pemimpin yang tepat untuk memperjuangkan dan mengurus urang Sunda diperiode pemerintahan yad.

Bandung, 17 Mei, 2923
Memet Hakim
Pengamat Sosial
Ketua Wanhat APIB.