Diskusi Mahasiswa: Pemerintah Itu Pelayan Rakyat
JAKARTASATU.COM – Para mahasiswa menyampaikan bahwa kondisi sosial ekonomi Indonesia sangat buruk akibat korupsi dalam Diskusi Mahasiswa bertajuk Korupsi dan Perampokan Sumber Daya Alam: Merampas Masa Depan Anak Muda Indonesia, Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Acara yang dipandu oleh wartawan senior Hersubeno Arief tersebut menghadirkan lima orang mahasiswa dari berbagai kampus dan daerah yang menyampaikan kondisi, kritik, dan solusi yang dapat mahasiswa lakukan.
Harris Aufa mahasiswa Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya mengatakan bahwa disparitas ekonomi dan kemiskinan berpengaruh signifikan untuk motivasi orang-orang melakukan tindakan korupsi. Yang mana ketimpangan atau jarak ekonomi yang sangat jauh antara pemilik kelompok penguasa dan rakyat.
“Jadi ini adalah suatu lingkaran setan sebenarnya. Yang sialnya untuk kita sadari angka disparitas ekonomi di Indonesia cukup tinggi, angka kemiskinan juga cukup tinggi,” kata Harris.
Hal tersebut juga terjadi karena dilatarbelakangi oleh praktek KKN dalam pengelolaan SDA. Salah satunya adalah adanya dominasi dalam penguasaan SDA oleh segelintir pemilik modal.
Menurutnya, hal itu sangat jauh dari sistem demokrasi yang dicita-citakan dari reformasi.
Lebih lanjut, Harris menjelaskan masalah budaya permisif terhadap korupsi di negara yang menganut demokrasi. Salah satu yang dia contohkan adalah tentang seorang koruptor yang disambut saat bebas dari lapas.
Untuk itu, Harris berpendapat bahwa dalam negara demokrasi harusnya pemerintah yang merupakan pelayan rakyat patuh terhadap kedaulatan tertinggi, rakyat. Dan untuk itu diperlukan tekanan terhadap pemerintah.
“Salah satu cara yang paling efektif untuk memastikan pelayan kita ini bekerja dengan seharusnya, yaitu dengan menekan atau memberikan ancaman,” ungkapnya.
“Untuk memastikan ini proses politik kita harus bersih, memastikan proses politik bersih ini dengan membedah permasalahannya,” tambahnya.
Dalam diskusi tersebut, para mahasiswa mulai mempertanyakan apakah hal tersebut karena kita menganut sistem demokrasi.
Harris pun menjawab bahwa bukan sistem demokrasi yang bermasalah, melainkan para pelakunyalah yang harus diperbaiki. Hal itu tercerminkan bahwa cara rekrutmen orang-orang di pemerintahan bukan berasal dari pemikir, tetapi pedagang. Hingga menjadikan pejabat publik sangat berorientasi kepada uang untuk mengembalikan modal.
“Karena mereka menggunakan perspektif balik modal. Berapa banyak duit yang saya keluarkan, Berapa banyak yang harus saya ambil lagi,” terangnya.
Untuk itu, menurutnya diperlukan upaya pencerdasan pada seluruh elemen masyarakat, terutama mahasiswa.
MAT/CR-Jaksat
