JAKARTASATU.COM — Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta menggelar Konferensi Pers oleh Eks Mantan KPK, sejumlah aktivis, mahasiswa dan akademisi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/05/2023).
Agenda ini diadakan karena menyikapi rangkaian pukulan mundur terhadap demokrasi dan anti korupsi yang mulai dari perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, polemik perkara MK tentang sistem pemilu, sampai dengan kriminalisasi yang terjadi pada Haris Fatia. Agenda ini bertemakan “Tolak Pembunuhan Demokrasi dan Anti Korupsi di Indonesia”.
Pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Gandjar Laksmana Bondan berpendapat bahwa penegakan hukum yang sedang berjalan di negeri ini termasuk ke periode yang paling buruk, sepanjang sejarah.
“Dalam konteks penegakan hukum saya pikir begini, pendapat saya pribadi, saya bisa jadi salah tapi orang lain juga belum tentu benar. Inilah periode menurut saya di mana penegakan hukum terburuk dalam 52 tahun saya hidup, dalam 27 tahun pengalaman saya mengajar di Universitas Indonesia,” ujar Gandjar.
Gandjar juga menggiring opini mengenai “Fiat Justitia Ruat Caelum” yang mengartikan bahwa “Hukum harus tegak meskipun langit runtuh”.
“Saudara-saudara, (jika) langit masih tegak, hukumnya sudah runtuh. Itu yang terjadi sekarang,” ungkapnya.
Terkait putusan terbaru mengenai MK yang memperpanjang masa jabatan Ketua KPK Firli Cs, Gandjar berkomentar dengan kritik yang pedas.
“Saya sempat sudah mengusulkan jangan cuma perpanjangan masa jabatan dari empat jadi lima tahun, tapi perpanjangan periode jabatan. Sekali pilih dua periode sekalian. Gila jangan tanggung-tanggung. Rusak jangan setengah-setengah,” tambah Gandjar.
Eks Mantan KPK Novel Baswedan juga merasakan janggal dengan keputusan MK tersebut.
“Biasanya yang janggal-janggal itu ada dua potensi perbuatan korupsi, kita berharap MK menjadi hakim yang menjaga konstitusi. Kita justru malah khawatir dengan putusan ini,” tutur Novel.
Meskipun berstatus ASN di Polri, Novel tetap khawatir agenda Pemberantasan Korupsi tidak akan berjalan. Karena melihat potensi KPK dibawah kepemimpinan Firli Bahuri Cs yang memang semakin buruk kinerjanya, namun kontroversial.
“Kita semua berharap agar Pemberantasan Korupsi berjalan dengan benar, objektif, berkelanjutan, dan tentunya menyeluruh. Tapi, yang kita lihat kebelakangan ini justru masalahnya banyak sekali,” tambah Novel.
(INJ/CR JAKSAT)
