BAYAR PAJAK BUAT APA DAN BUAT SIAPA ?
Jokowi semakin brutal, Sholihim MS dalam Suaranasional.com, 09/06/2023 menulis selama rezim Jokowi berkuasa, kejahatannya tidak terhitung, kadang ada yang masuk kedalam kategori “brutal”. Bahkan kata mantan pendukungnya kejam dan bengis padahal penampilannya sederhana ya.
Beberapa kejahatan berikut telah terjadi selama rezim Jokowi a.l.Mulai dari kasus mafia, narkoba, perzinahan, judi online, pencucian uang haram, pembunuhan, sampai kepada penjualan organ tubuh manusia Intimidasi, kriminalisasi, dan persekusi kepada para ulama dan tokoh oposisi. Penyiksaan sadis sampai kepada pembunuhan tanpa belas kasihan terhadap 6 laskar FPI di KM50. Kasus persekusi dan terbunuhnya para ulama, ustadz, dan mubaligh. Kasus persekusi kepada (alm) Tengku Zulkarnaen, Maher At-Thuwailibi, Syekh Jabir, dll harus diusut lagi. Pembunuhan sadis kepada 9 orang di tragedi 21-22 Mei 2019 dan kematian misterius 849 petugas KPPS yang tanpa autopsi.
Sedang Rizal Fadilah menulis yang dimuat di Jakartasatu.com Juni 8, 2023 dengan topik Jokowi Menjadi Musuh Rakyat. Sudah sering aksi unjuk rasa dilakukan oleh para mahasiswa, aktivis keagamaan, buruh dan emak-emak, sekarang oleh tenaga kesehatan termasuk para dokter. Jokowi dirasakan mulai menjadi musuh rakyat.
Nah Jokowi brutal dan menjadi musuh rakyat ini yang terjadi, anehnya dia bisa hidup enak dari pajak rakyat. Pajak yang dipungut dari rakyat digunakan oleh Jokowi untuk menekan dan memusuhi rakyatnya yang menghidupi dirinya, keluarganya dan jajarannya sampai dengan buzzernya. Juga untuk mendanai proyek2 yang tidak terkait kepentingan rakyat banyak. Ini sudah tidak benar, dilihat dari kacamata manapun.
Uang pajak dipakai untuk kegiatan yang tidak diperlukan rakyat seperti mendanai IKN & KA Cepat, subsidi mobil dan motor listrik, subsidi perusahaan Bio fuel milik asing dan tka asing, Sebagian dipake foya2 bancakan di Kementerian dan DPR.
Pajak orang kaya sulit ditagihnya, tapi petugas pajaknya semakin kaya dan hedon. Lihat betapa besar pendapatan anggota DPR, bupati, Wali kota dan jajarannya. Dilain pihak ada 30 juta orang dibawah garis kemiskinan (< Rp 530.000/bulan), ada 100 juta rakyat termiskin sama kekayaannya dengan 4 orang konglomerat terkaya. Tidak ada keadilan ekonomi & kesejahteraan.
Begitu juga Bea Cukai, rakyat susah, investor asing dipermudah. Petugasnya kaya raya. Kepolisian membeli banyak senjata laras panjang dan kendaraan begitu banyak untuk apa ? Rasanya ini salah kelola, dan tidak benar.
Selain itu BUMN salah kaprah mengelolanya, asetnya besar sekali dividennya rendah sekali, tidak sesuai dengan besarnya aset. Ujungnya rakyat kecil yang menjadi sasaran untuk membiayai kegiatan yang tidak terkait dengan kebutuhan rakyat.
Dengan demikian mungkin rakyat harus berpikir ulang untuk taat bayar pajak. Jika pemerintah berbuat dzalim pada rakyat, tentu rakyat juga punya hak untuk tidak bayar pajak dulu selama pemerintahnya tidak diganti.
Herannya banyak pemimpin di pusat maupun di daerah bisa hidup dengan mencuri uang rakyat dengan tenang, bahkan dilindungi atau saling melindungi. Jika dana APBN yang menguap ada 50 %, maka PPh dan PBB untuk menengah ke bawah bisa dibebaskan.
Ada baiknya masalah tidak perlu taat bayar pajak ini, digaungkan kembali, agar pemerintah berpikir lagi untuk tidak seenaknya memberikan subsidi, hidup mewah diatas penderitaan rakyat dan subsidi proyek swasta asing yang tidak terkait dengan kesejahteraan rakyat.
Bandung, 10 Juni 2023
Memet Hakim
Pengamat Sosial
Ketua Wanhat APIB
