Anies Baswedan : Prinsip Utama, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
JAKARTASATU.COM— Makin besar yang harus dikelola maka makin kuat prinsip, nilai yang dipegang. Memimpin jumlah besar makin harus kuat prinsip, value dan filosofinya. Jadi kalau ada yang memimpin sampai ratusan ribu atau ratusan juta orang tidak pegang value, prinsip pasti jalannya bulak belok. Pasti tidak ditemukan sistem karena tidak ada rujukan prinsip, value yang dipegang oleh seluruh crue-crue di dalamnya.
Demikian disampaikan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat hadiri dialog publik bertajuk “Menuju Jaminan Sosial Sepanjang Hayat” yang diselenggarkan oleh SPN (Serikat Pekerja Nasional) di Hotel Bidakara Jakarta, 18 Juni 2023.
Capres 2024 Anies Baswedan menekanka prinsip keadilan dalam kepemimpinan. Dalam memimpin menggunakan prinsipnya jangan prinsip kita tapi prinsip keadilan bagi rakyat, umum, publik. Kita kan hanya penyelenggara negara. Merujuk menata ada negara. Kan bangsa sudah ada sebelumnya tapi menjadi negara itu tahun 1945.
Menurut Anies kenapa bangsa Indonesia itu memilih jadi negara karena melihat pada era itu dibawah kolonialisme ada ketidakadilan. Kita memilih merdeka membentuk negara supaya ada keadilan.
Jadi kalau ditanya prinsip apa yang harus dipegang oleh penyelenggara negara ? Hanya satu kalimat “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“Kenapa kita menggunakan kalimat keadilan ? Karena kita bernegara dimana negara itu hadir untuk memberikan keadilan. Itu prinsip” kata Anies
Anies memaparkan 4 prinsip yang harus kita pegang kalau mau ambil keputusan. Pertama, kebijakan, Program, langkah harus mencerminkan prinsip keadilan, kesetaraan dan sekitarnya. Ke dua, harus mencerminkan kepentingan umum, kepentingan publik, kepentingan yang besar. Ke tiga, Harus mendasarkan kepada akal sehat, ilmu pengetahuan, terori, data. Keempat harus merujuk kepada regulasi, peraturan,
“Jangan dibalik-balik. Kalau dibalik-balik seperi no 1 Persturan undang-undangnya, 2 Data, akal sehat, 3 Kepentingan umum, 4 prinsip keadilan. Banyak regulasi, peraturan yang tidak mencerminkan keadilan. Kepentingan umum, publik yang tidak mencerminkan keadilan,” tandas Anies
“Pengambil kebijakan harus mendasarkan prinsip keadilan, itu prinsipnya. Jadi yang menjadi dasar itu prinsip keadilan. Prinsip keadilan itu no urutan pertama,” pungkasnya.
Yoss/Jaksat
