Jenuhnya Politik Liberal Democratic di Barat

JAKARTASATU– Dosen Magister Ilmu Komunikasi Univ Paramadina Abdul Malik Gismar, Ph.D, dalam Seminar dan Peluncuran Buku : “Strategi Komunikasi Politik Jelang Pemilu 2024 (Perbandingan Amerika dan Indonesia), yang diselenggarkan oleh Universitas Paramadina mengulas tokoh Bernie Sanders, Alexandria Ocasio Cortez, Jeremy Corbyn merupakan 3 tokoh penting hari ini dalam konteks membangun politik alternatif terhadap tradisi politik lama yakni Liberal Democracy atau liberal democratic politics yang sebetulnya hari ini mandeg/buntu. Jakarta, (21/6/2023

lanjutnya, symtomp dari mandegnya politik liberal democracy banyak ditemui misalnya di Inggris dengan fenomena Brexit yang adalah “kecelakaan” luarbiasa di mana ketika dalam referendum, ide Brexit itu didukung oleh partai yang sangat populis dan agak rasis dan setelah menang bingung mau berbuat apa. Tidak ada deliberasi dalam referendum itu dan tidak pula ada agreement di parlemen tentang apa yang harus dilakukan.

Di Amerika juga urai Dosen Magister Ilmu Komunikasi, kongres negara federal USA dan di banyak negara bagian USA juga acapkali mandeg. Salah satu contoh kasus mandegnya kongres diambil dari banyaknya mass shooting di USA sekarang dan mereka tidak pernah berhasil membuat Undang-undang (Comprehensive Gun Law). Padahal korban penembakan massal di USA saat ini lebih banyak dari korban terorisme jika dikumpulkan sepanjang tahun. Mandegnya pembuatan UU Gun Law terjadi ketika deadlock di kongres, deadlock di garis partisan, dan Partai Republik yang anti Gun Law. Di samping juga ada lobby-lobby “pro Gun” yang sangat kuat.

Ia memberikan landscape politik di negara-negara liberal democracy khususnya di USA, Inggris, dan juga Perancis serta lain-lain hari ini amat bermasalah. Salah satu contohnya Gun Law di atas. Pemikir politikpun sudah memikirkan untuk mengganti model sistem politik yang nyata-nyata sudah tidak efektif, mandeg di mana-mana, wakilnya tidak pro publik dan para wakilnya tidak representative. Hampir 90% publik USA menginginkan Gun Law efektif tapi Gun Law nya tidak pernah bisa disusun.

Sementara di sisi lain, ada model sistem politik seperti China dan Singapura yang diberi julukan oleh Navan Gardell penulis buku “Smart Government” sebagai “The Mandarinite Government/system”. Mandarinite System berciri luarbiasa kuat dalam prinsip seperti integrity, anti corruption yang menjadi prinsip pemerintahan. Beurocratic Meritokracy benar-benar digunakan secara kuat oleh government dalam rangka mengurus rakyatnya. Namun kata “Partisipasi dan fairness” menjadi tidak dikenal.

“Apakah Indonesia perlu meniru model tersebut? baiknya memang dipikirkan bersama sama. Namun kelemahan Indonesia bisa dibilang selama ini tidak sungguh-sungguh mengurus birokrasi agar efektif, berintegritas dan pro publik,”

Yoss/Jaksat