Amir Hamzah: Pemakzulan Presiden Joko Widodo Memenuhi Syarat UUD 1945
JAKARTASATU.COM– Menanggapi akan adanya tuntutan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akhir-akhir ini semakin menguat, pengamat intelijen senior Amir Hamzah, menyatakan hal itu sebenarnya sudah sesuai dengan UUD 1945. Berikut wawancara eksklusif jurnalis JAKARTASATU.COM pada 24 Juni 2023 kemarin, terkait hal tersebut.
Sebagai pengamat intelijen senior tentunya bapak banyak mendapat info mengenai tuntutan pemakzulann terhadap Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini mengemuka. Apakah menurut Anda tuntutan itu bisa dilakukan?
“Tuntutan pemakzulan Jokowi itu kan sudah semakin masif, malah tidak saja di kalangan sipil tapi juga di kalangan purnawirawan militer. Hal ini sudah dinarasikan oleh jendral Gatot Nurmantyo. Kalau merujuk ke UUD 45 pasal 7 A sudah memeuhi syarat karena untuk pemakzulan seorang presiden, sudah ada yaitu misalnya perbuatan tidak terpuji dengan melakukan cawe-cawe calon presiden. Capres ini kan wilayah partai politik. Kemudian utang-utang terselubung. Mobil esemka yang sudah dipesan 6000, simpanan uang di kantongnya yang di luar negeri. Sampai sekarang mana uangnya? Korupsi yang makin menggejala, menyangkut keluarganya, termasuk ijazah palsu dan IKN.”
Tapi kenyataannya kan tidak berpengaruh apa-apa. Apa yang jadi kendala dari tuntutan tersebut?
“Jadi sebenarnya syarat-syarat, indikator-indikator untuk memakzulkan Jokowi yang diatur UUD 45 pasal 7A sudah memenui sayarat. Kemudian diatur di pasal no 7B melalui mekanisme dari MPR, DPR, DPD, dan MK. Lembaga-lembaga yang punya kewenangan pemaksuzulan ini sudah menjadi bagian dari rezim Jokowi. Mereka tidak akan melakukan hal itu karena mereka sendiri akan terkena.
Karena terkendala lembaga-lembaga di atas, lalu apakah masih ada peluang melalui cara lain?
“Nah bagaimana peran masyarakat bisa berlangsung, apakah harus people power? Apakah harus revolusi sosial? Apakah harus perubahan konstitusional secara mendasar? Semua itu kemungkinannya bisa, tapi tidak bisa diproses melalui perundang-undangan hasil amandemen ini. Ini tidak bisa.
Kita buka sejarah dari awal Jokowi kan petugas partai kata ibu Megawati. Kalau dia petugas partai berarti segala sesuatu yang dia lakukan atas penugasan. Karena mereka tidak pernah menegur kepada dia. Itu logikanya. Kalau tidak ada koreksi dari PDIP berarti apa yang dilakukan dia dilindungi oleh PDIP. Maka tuntutan masyarakat mengharap sikap PDIP.
Apakah PDIP mau melakukan reoreintasi apa tidak? Sehingga masyarakat tidak terjebak oleh mainan yang terakhir seperti para sultan yang …tidak mungkin. Sama saja dengan masyarakat menuntut sidang istimewa. Tidak mungkin ada sidang Istimewa kalau tidak kembali ke undang-undang asli. Karena undang-undang sekarang tidak ada sidang istimewa.
Sengaja diatur supaya MPR tidak tidak punya gigi untuk itu. Kalau di Undang-undang 45 asli ada. Sekarang segala sesuatu harus melakui MK. Untuk itu diharapkan sikap PDIP mau reorientasi dan mengubah struktur ketatanegaraan kita.”
Bagaimana Anda meenilai kekuatan dari kalangan yang menginginkan pemakzulan Presiden Jokowi di atas?
“Kita lihat para purnawirawan yang menuntut pemakzukan ada yang berdiri sendiri, ada yang gabung dengan Gatot Nurmantyo, ada yang gabung dengan Amin Rais dll. Pernyataan Gatot Nurmantyo yang menggejala memperjelas diperlukan untuk melakukan perubahan, itu sudah direspon oleh kapuspen TNI dengan cara bertanya apa idikasinya. Sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan nyindir. Pertanyaan kritis tapi pertanyaannya pertanyaan gerakan intelijen. Memancing, kira-kira gini: ya kasih tahu dong.
Oleh karena itu di satu sisi cara kita meminta reorientasi PDIP terhadap Jokowi karena dia memiliki beban sebagai petugas partai. Kemudian ke dua, segala sesuatu bisa dilakukan dengan baik kalau masyarakat diback up oleh TNI. Peristiwa komunis tahun 1948, 1965, 1998, dan gerakan-gerakan yang dudukung TNI. Walapun ada sekelumit oknum-oknum itu kan di kuar lembaga. Secara lembaga kan mereka mendukung.
Jadi menurut Anda apa kira-kira yang bisa menjadi kunci sukses tuntutan tersebut?
“Oleh karena itu komunikasi yang jelas untuk menentukan sikap, menurut saya Jend. Gatot Nurmantyo bisa bersama Pak Amin Rais, Rizal Ramli menggalang kekuatan ini meminta melakukan dialog dengan panglima TNI. Sebab nanti berkaitan dengan jadwal pilpres yang akan dimulai bulan September 2023 ini, akan ada beberapa kegiatan yang nenyangkut wewenang presiden dan wewenang DPR kalau tidak disikapi secara baik akan menimbulkan masalah baru yaitu pergantian Kasad dan pergantian Panglima TNI pada bulan November 2023. Sementara, proses pilpres dimulai pada bulan September 2023.
Misalnya katakanlah sikap dari pangdam Siliwangi yang selalu mengungkapkan kecurigaan, ada juga sindir-sindiran tentang pemilu tidak jujur maka TNI siap mengambil langkah baru.
Ini kan berarti di lingkungan TNI sudah ada gerakan-gerakan pemurnian konstitusi. Gejala-gejala ini kan harus dikomunikasikan secara baik. Kalau dapat dikomunikasikan secara baik saya kira dapat memberikan tekanan kepada PDIP agar mau melakukan reorientasi kepada Jokowi. |YOS-JAKSAT
