Gde Siriana: Aktor Korupsi BTS Pilih Melukai Hati Rakyat Miskin atau Pasang Badan untuk Bosnya?
JAKARTASATU.COM– Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan agar proyek menara Base Transceiver Station (BTS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemnkominfo) terus dilanjutkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat terhadap infrastruktur telekomunikasi.
Kebutuhan rakyat terhadap menara Base Transceiver Station (BTS) terutama di saat masa pandemi, covid-19 dimana semua warga Indonesia mulai dari anak-anak TK – mahasiswa, perkerja profesional swasta, pemerintahan dan seluruh rakyat lainnya tidak dapat menghindari dari kebutuhan teknologi dan internet. Proyek Negara ini bahkan menggunakan dana APBN.
Terjadi korupsi Base Transceiver Station (BTS) yang menyeret politisi nasdem sebagai Mekominfo hingga akhirnya menyeret para politisi lainnya. Namun belakangan disebutkan dalam kasus korupsi ini ada nama-nama politisi yang hilang dari dokumen penuntutan tentang dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3.
Bagaimana untuk mengungkap kasus ini menjadi terang, Jakartasatu.com melakukan wawancara jarak jauh melalui seluer dengan Gde Siriana Direktur Eksekutif INFUS.
Gde Siriana Direktur Eksekutif INFUS, berpandangan bahwa semestinya Yusriski terpanggil hatinya untuk membuka siapa aja figur yang terlibat menikmati markup BTS ini terkait dengan peran PT BUP. Nggak lazim jika perusahaan transaksi triliunan tanpa diketahui pemilik. Kan bisa dilihat mutasi bank rekening perusahaannya. Nggak mungkin juga dalam transaksi resmi kontraktor bayar sub kontraktor dengan cash. Ini juga kan terkait dengan pajaknya.
Selain itu lanjut Gde Siriana, juga Windi dan Irwan semestinya konsisten mengungkap uang 27M yang diberitakan banyak media nasional telah diserahkan kepada Dito sebelum jadi Menpora dan untuk apa. Karena beberapa waktu lalu saat Dito dipanggil Kejagung kan tidak menjelaskan apakah dia terima atau tidak uang itu dan untuk apa. Tahu-tahu sehari setelah dipanggil ada orang yang kembalikan uang 27M. Perlu dijelaskan juga oleh Kejagung, apakah sudah mendapat informasi atas pengembalian uang tersebut saat memeriksa Dito?
“Keberanian mereka untuk membuka kepada publik adalah sebagai penebusan dosa kepada rakyat Indonesia, terutama rakyat miskin. Ini jadi pilihan buat mereka, apakah berpihak kepada rakyat miskin atau lebih suka melindungi para koruptor. Mereka masih punya kesempatan untuk memperbaiki.,” harapnya
Ia menegaskan, ini sebenarnya sudah terang benderang modus korupsinya. Nalar masyarakat gak bisa dibohongi meski kesannya ada upaya proses hukum berlanjut tapi melokalisir kasus hanya menjerat sebagian aktor.
Juga kata pengurus Komite Eksekutif KAMI, DPR juga harus marah sebagai wakil rakyat. Dulu kasus century 6 triliunan saja sudah gempar. Skrg koq adek ayem. Permainan apa ini ya rakyat juga paham. Wajar kalo sekarang rakyat marah. Uang 8T ini kan bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat, pendidikan anak-anak, atau melunasi hutang BPJS kepada RS agar kesehatan rakyat lebih terlayani.
“Indonesia akan hancur jika praktek korupsi ini semakin menjadi endemi korupsi. Kita sekarang hidup tanpa nilai-nilai, hanya mengejar material. Anak-anak milenial juga pengen cepat kaya, dengan cara apapun. Para pemimpin juga gak punya visi lagi tentang keadilan. Mau dibawa kemana Indonesia?,” pungkas mahasiwa yang sedang menyelesaikan disertasi Ilmu Politik. |Yoss
