Pemprop Jatim, Mendagri Sampai Presiden Harus Bersikap !!!
Wawan Leak, aktifis 80 an dan Koordinator Jiwa Progresif Rakyat Merdeka (JPRM)
Baru-baru ini publik Jatim dan masyarakat Indonesia disuguhkan sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh Ganjar Pranowo dengan mendatangi acara temu Kades atau Lurah seJawa Timur.
Mustinya sebagai pejabat publik dalam hal ini Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menolak hadir atas undangan Kepala Desa atau Lurah SeJatim.
Pertama karena ini bentuk kampanye terselubung dan juga Ganjar Pronowo tidak mempunyai etika politik dan etika yang harus dijunjung tinggi sebagai pejabat negara, yaitu Gubernur Jawa Tengah.
Pun juga Panitia penyelenggara juga musti mendapatkan sanksi tegas, baik dari Bupati atau Walikota, pun juga dari Propinsi Jatim dalam hal ini Gubernur Jatim.
Tentunya sebagai Wakil dari Kemendagri, selalu pemerintahan tingkat Propinsi, tegas Wawan Leak aktifis 80 an dan juga selaku koordinator JPRM (Jiwa Progresif Rakyat Merdeka).
Rakyat Jatim dan masyarakat Indonesia pada umumnya sudah capek dan lelah, dengan bentuk2 dukungan yang dipaksakan. Apalagi ini jelas memakai logo Pemprop Jatim dan diduga menggunakan anggaran negara, dan ini jelas mencederai masyarakat Jatim.
Mustinya Ganjar Pranowo yang notabene Gubernur Jateng, dan akan mencalonkan diri menjadi Capres di 2024 nanti, memberikan contoh dan ketauladanan dengan tidak mendatangi acara tersebut.
Kecuali ada semacam pengkondisian dari pihak tertentu demi terselenggaranya acara tersebut.
Jelas ini menyalahi UU No 6 Th 2014 Tentang Desa, yang dengan tegas Kades dilarang berpolitik. Ini jelas menyalahi perundangan tersebut, khususnya Pasal 29 (g), Pasal 29 (j).
Wawan Leak selaku koordinator Jiwa Progresif Rakyat Merdeka (JPRM), menuntut Gubernur Jatim, Kemendagri pun Presiden Jokowi untuk menindak tegas Ganjar Pranowo dan Panitia Penyelenggaraan acara tersebut, karena jelas menabrak aturan yang berlaku dan mencederai semangat Presiden Jokowi sendiri untuk disiplin dalam lakukan tata kelola berbangsa dan bernegara.
Salam Juang
