Aspirasi Petisi 100 Masuk, Pengamat: Rakyat Tahu Apa Yang Bikin DPR Adem Ayem
JAKARTASATU..COM– Sebanyak 100 tokoh Nasional dan Daerah terdiri dari Ulama, Cendekiawan, Purnawirawan, Emak-emak dan Aktivis Penegak Daulat Rakyat menyampaikan Petisi 100 di Gedung MPR RI tanggal 20 Juli 2023. Anggota MPR yang menerima, berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Pimpinan MPR maupun DPR.
Petisi 100 ini berisi dua tuntutan utama, yaitu:
Pertama, mendesak DPR dan MPR agar menjalankan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 untuk segera memproses pemakzulan Presiden Jokowi, sesuai mekanisme yang berlaku.
Kedua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional berjuang memulihkan kembali asas kedaulatan rakyat yang telah terampas oleh sekelompok elit yang bernama oligarki.
Direktur INFUS Gde Siriana menyatakan padangan terhadap aspirasi Petisi 100.
“Saya lihat ini bagian dari demokrasi. Rakyat berhak menyampaikan pandangan dan sikapnya melalui mekanisme dan instrumen-instrumen demokrasi,” kata Gde Siriana kepada redaksi Jakartasatu.com (21/7/2023).
“Rakyat juga berhak menilai bagaimana perilaku rezim yang memerintah saat ini dikaitkan dengan konstitusi dan janji-janj li kampanye pemerintah,” terang Gde Siriana
Tapi masalahnya kata Gde Siriana, hari ini rakyat sendirian karena instrumen dan institusi demokrasi itu dianggap berpihak pada penguasa. Tidak memperjuangkan secara sungguh-sungguh apa yang menjadi keprihatinan maupun apa yang telah diamanah rakyat kepada pemerintah.
Ia sebutkan contoh terakhir misalnya korupsi BTS dan nikel Antam. Ini total kerugian negara kan hampir 14T. Dulu saat Century Gate kan 6T tapi seperti apa gemparnya di masyarakat hingga DPR bentuk Pansus.
“,Hari ini kan adem ayem aja. Tapi rakyat kan paham apa yang bikin DPR adem ayem,” tandasnya
Padahal jika kita mau hitung lanjutnya, kerugian negara 14T itu nilainya sekitar setoran pajak penghasilan setahun 47juta buruh berpenghasilan 5juta/bulan. Itu juga sama dengan iuran BPJS setahun 33juta masyarakat miskin. Nilai korupsi itu juga bisa untuk membebaskan uang kuliah setahun (UKT) 14juta mahasiswa dari keluarga miskin” urai Gde Siriana
“Nah ini kan baru dari persoalan korupsinya,” tandasnya lagi
Gde Siriana menilai korpusi sudah makin jadi endemi, tersebar vertikal dan horisontal. Bahkan anak-anak muda milenial juga ingin cepat kaya, cepat berkuasa dengan terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Semua jabatan ada harganya, sehingga hanya orang-orang berduit yang mampu beli jabatan itu. Akhirnya institusi negara hancur oleh lingkaran setan korupsi.
“Belum lagi persoalan-peesoalan dinasti politik, lingkungan, pemilu, hingga perpecahan di masyarakat” jelas Gde Siriana
“Jadi bisa dikatakan bahwa rezim Jokowi ini menyempurnakan kegagalan2 rezim sebelumnya dalam menjalankan amanat reformasi secara sungguh-sungguh,” pungkasnya. |Yoss
