Adhie Massardi: Polri Memang di Bawah Presiden Tapi Bukan Instrumen Relawan Presiden
JAKARTASATU.COM— Dalam menyikapi pernyataan politik Rocky Gerung yang bikin relawan (pendukung) Presiden Widodo meradang, sikap Polri tampak selangkah lebih maju, terutama dalam memahami demokrasi.
Menurut undang-undang (No 2 Th 2002) memang berada di bawah Presiden, tapi Polri sadar institusinya bukanlah instrumen bagi relawan pendukung Presiden (Widodo) untuk menjarakan orang-orang yang beda pendapat dengan (kebijakan) pemerintah.
“Lihat saja sikap Mabes Polri yang tidak menggubris tekanan sekelompok orang yang ngaku pendukung Widodo untuk menjarakan Rocky Gerung yang ngeritik sangat keras terhadap kebijakan pemerintahan Joko Widodo, dan Refly Harun yang lewat kanal podcastnya nayangkan secara live orasi Rocky di forum kaum buruh itu.”
Pujian ini disampaikan Ketua Komite Eksekutif KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) Adhie M Massardi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/8).
Menurut Adhie, kemajuan Polri dalam menegakkan keadilan ini merupakan buah dari langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan introspeksi institusi pasca beberapa petinggi Polri terlibat berbagai tindak pidana.
Terutama eks Inspektur Jenderal Ferdy Sambo yang jadi otak pembunuhan berencana Brigadir J dan eks Inspektur Jenderal Teddy Minahasa dalam skandal perdagangan narkoba sitaan polisi.
“Dorongan Polri untuk tidak berlaku semena-mena terhadap orang atau kelompok yang beda pendapat dan melancarkan kritik atas kebijakan pemerintahan Widodo juga dipengaruhi oleh tahun transisi politik jelang pergantian kekuasaan yang tinggal sebentar lagi,” tambah Adhie.
Jubir Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang misahkan Polri dari TNI ini percaya, Jenderal Listyo Sigit tidak akan membiarkan anak buahnya kembali melakukan kesalahan dengan menjarakan tokoh-tokoh kritis seperti di masa lalu.
“Menurut saya, dalam tahun politik memasuki era peralihan kekuasaan ini, Jenderal Listyo tidak akan memperlakukan Rocky Gerung dan Refly Harun seperti di masa lalu terhadap tiga ekponen KAMI, yaitu Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana yang dibui gegara beda pendapat,” kata Adhie.
“Kita harus berdoa dan mendukung Kapolri Jenderal Listyo Sigit tegar sehingga sukses membawa intitusinya di Jalan Keadilan. Tidak tunduk pada tekanan, meskipun itu datangnya dari kelompok pendukung Joko Widodo.” terang Adhie
Terakhir, Adhie yang juga koordinator Gerakan Indonesia Bersih ini mengingatkan Jenderal Listyo, menegakkan keadilan itu bukan hanya menghukum orang yang melakukan tindak pidana.
“Membebaskan orang yang tidak bersalah juga merupakan langkah menegakkan hukum dan keadilan. Dan langkah ini lebih mulia di hadapan Tuhan,” pungkasnya. (Yoss)
