Haris Azhar: Di Negeri ini Banyak Pejabat Kritik Warganya, Sungguh Absurd
JAKARTASATU.COM— Pernyataan Moeldoko mengatakan Rocky Gerung seperti robot, tidak punya hati dan bisa saja diremote dikendalikan. Bagaimana mnurit Haris Azhar atas tanggapan terhadap Moeldoko.
Dengan nada bercanda Haris Azhar Direktur Lokataru sampaikan bahwa dirinya kenal Rocky Gerung mau coba buka bajunya tapi ga mau kelihatan ada banyak kabelnya. (Metro TV, Kamis 3/8/2023).
“Di negeri ini banyak pejabatnya malah mengeritik warganya. Respon Moeldoko tidak tepat karena makin menegaskan tentang lembaga kepresidenan,” ujar Haris Azhar
“Jika Pak Joko Widodo merasa terhina, tersinggung harus diri beliau yang melaporkan Rocky Gerung, datangi langsung kepolisian,” imbuhnya
Haris Azhar sampaikan bahwa sekarang ini di kepolisian ada tempat atau ruang untuk konsultasi apakah laporan bisa masuk atau tidak, apakah laporan termasuk kategori apa.
Kalau mau melaporkan Rocky Gerung, pelapor yaitu Bapak Presiden harus datangi kepolisian melaporkam dirinya merasa dirugikan secara personal
“Kritik kepada person pejabat ya pejabatnya yang datang sendiri melaporkan. Kalau jabatan itu kan memang tempatnya untuk dikritik” tandasnya
Haris mengatakan di luar kemawahan dan kenikmatan jabatan ada sisi lain yang harus bisa dikritik dan pejabat itu tugasnya harus menerima kritik. Kritik itu bentuknya tidak enak bahkan banyak irisan hingga kepada penghinaan dan lain-lain.
“Dari sejak awal yang disampaikan Rocky Gerung adalah kebijakan-kebijakan Pak Joko Widodo” tambahnya
Ada banyak kasus tidak sampai dibawa ke pengadilan, ada banyak kritik dengan penggunaan pasal penghinaan, pencemaran nama baik pasal-pasal yang ada di UU ITE. Bahkan dua tahun lalu saat masa covid, kantor Menkopolhukam pernah membahas bagaimana penerapan dan turunannya. Ada putusan-putusan MK bahkan hari ini di Komisi I DPR sedang melakukan pembahasan. Jadi sebetulnya banyak makan korban jadi harus dijaga seperi apa.
Kasus Rocky Gerung kata Haris, penyelesaiannya tidak perlu dan tidak harus melalui mekanisme hukum. Bahwa ada publik mencintai sosok Pak Jabatan Joko Widodo sebagai presiden ya sah-sah saja tetapi ini tugas negara
“Namun tugas negara juga harus menjaga kebebasan berekspresi, berpendapat, berfikir. Dan protes-protes harus difasilitasi, diberi ruang. Tugas negara itu di situ. Bukan ambil posisi berfihak kepada salah satu kelompok,” tukasnya
Menurut mantan Ketua Kontras ini kodenya Pak Joko Widodo sebenarnya dia senang dikritik sebagai pejabat. Jadi KSP yang ada di lembaga kepresidenan justru harus menjelaskan kenapa dan apa yang dilakukan Presiden ke China, k Australia dan negara-negara lain untuk bicara soal IKN, KSP sebagai kepala staf kepresidenan harus menjelaskan.
“Yang dikritiknya IKN, ya jelaskan pertemuan di China dan negara-negara lain yang dikunjungi Presiden Jokowi terkait IKN, UU Kesehatan,” pungkas Haris.
Diketahui kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Chengdu, China, ada 8 kesepakatan kerja sama yang ditandatangani. Delapan kesepakatan tersebut yakni:
1. Plan of Action dari MoU Kesehatan.
2. Protokol pembukaan akses pasar untuk produk pertanian tepung
porang.
3. Protokol pembukaan akses pasar produk pertanian bubuk tabasheer.
4. MoU riset & pengembangan industri plant breeding dan budi daya
laut.
5. MoU kerja sama saling tukar pengetahuan dan pengalaman untuk
pembangunan IKN
6. MoU kerja sama “Two Countries, Twin Parks.”
7. MoU Kerja Sama Ekonomi dan Teknis dan,
8. MoU kerja sama pendidikan bahasa Mandarin.
(Bloomberg, https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/11223/ini-8-kerja-sama-yang-disepakati-dalam-kunjungan-jokowi-ke-china 28/2023). (Yoss)
