Satyo Purwanto: Wacana Majukan Pilkada Adalah Rencana Ambigu, Plin Plan dan Ingin Langgengkan Kekuasaan
JAKARTASATU.COM— Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan masyarakat sudah terlanjur skeptis dan distrust dengan rezim Jokowi, karena sudah terlalu banyak aturan dan regulasi yang justru hasilnya hanya untuk kepentingan sekelompok elit masyarakat. Demikan disampaikan kepada redaksi Jakartasatu.com, Kamis 21/9/023
“Wacana memajukan pemilu adalah rencana ambigu, plin plan dan jelas sekali target yang ingin dicapai yaitu dugaan ubtuk melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu. Mengapa di tahun 2020 lalu pemerintah pun ngotot melaksanakan pemilu serentak termasuk pilkada di tahun 2024 dengan dalih dan menafsirkan sepihak konsideran UU no.7 thn 2017 tentang pemilu dan UU no.10 thn 2016 tentang Penetapan Perppu no 1 tahun 2014 ttg pilkada,” beber Komeng panggilan akrab Satyo Purwanto
Lanjut Satyo, dengan memajukan jadwal pilkada resikonya akan semakin banyak tumpang tindih agenda pemilu dan itu akan menambah beban untuk para penyelenggara pemilu sehingga akan menurunkan kualitas pemilihan pilpres, pileg dan pilkada.
“Jika alasan Mendagri terkait akhir masa jabatan para pemimpin daerah hsl pilkada di tahun 2020 selesai pada tgl 31 December 2024 itu alasan dibuat-buat,” tandas Satyo
“Pada awalnya UU Pemilu sudah mengatur durasi pilkada sehingga tidak bentrok dengan pilpres dan Pileg, lalu mengapa dulu ngotot digabungkan dalam 1 thn? Sekarang minta dicepetin, kan ngaco.” pungkasnya. (Yoss)
