Investasi Telkomsel Rp 6,13 T Ke Gojek Mencurigakan, KPK Harus Investigasi
JAKARTASATU.COM— Direktur Lembaga Indonesia Berdikari Agung Zulianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memulai penyelidikan menyeluruh terkait investasi yang dilakukan oleh PT. Telkom Indonesia ke Gojek. Investasi ini mencapai angka fantastis, yakni US$150 juta ditambah dengan penambahan investasi sebesar US$300 juta melalui anak usaha PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel), sehingga total investasi mencapai Rp6,13 triliun. Jakarta, Ahad 24/9/2023
Lanjut Agung, Investasi sebesar Rp6,13 triliun ini mengundang kecurigaan serius. Sudah menjadi rahasia umum bahwa investasi besar-besaran oleh Telkomsel kepada Gojek terjadi setelah Boy Thohir, yang tak lain adalah saudara kandung Menteri BUMN, Erick Thahir, menjabat sebagai komisaris di Gojek.
Menurut pandangan Direktur Indonesia Berdikari, keputusan investasi Telkomsel kepada Gojek adalah langkah yang sangat keliru, mengingat kinerja Gojek sebagai perusahaan penyedia layanan selalu mencatatkan kerugian. Publik berhak mengetahui dengan jelas alasan di balik investasi besar-besaran Telkomsel kepada Gojek.
Pertanyaan pun muncul kata Agung, apakah investasi ini dipengaruhi oleh kehadiran Boy Thohir di jajaran manajemen Gojek atau apakah ada kepentingan jangka panjang yang tersembunyi, terutama dalam konteks politik seperti pemilihan presiden dan wakil presiden. Nama Erick Thahir juga seringkali muncul dalam berbagai survei nasional sebagai calon yang potensial berpasangan dengan Prabowo Subianto.
“Kami dengan tegas mendorong KPK untuk segera memulai investigasi menyeluruh terhadap investasi Telkomsel ke Gojek yang penuh tanda tanya. Selain itu, kami juga mengajak Bapak Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan restrukturisasi yang diperlukan di PT Telkom Indonesia. Keberadaan Erick Thohir yang merangkap jabatan dalam PSSI dan kesibukannya dalam urusan tersebut, membuat Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN mengalami pengabaian,” tegas Agung Zulianto
“Kami meyakini bahwa transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan tata kelola yang baik adalah kunci dalam menjaga integritas sistem ekonomi negara. Kami mengharapkan agar investigasi KPK dapat membawa terang atas kasus ini dan memastikan keputusan investasi BUMN selalu didasarkan pada kepentingan nasional yang terbaik,” pungkasnya. (Yoss).
