PEJABAT BEKERJA UNTUK SIAPA? KOK DOYAN NGELES YA?
Oleh: Memet Hakim
Pengamat Sosial, Wanhat APIB & APP TNI
Setidaknya Jokowi dan Bahlil, ngeles jika dikritik, bukannya cari solusi. Menteri dan presidennya sama saja kelakuannya. Beginilah tipikal orang yang integritasnya diragukan. Buat pejabat seperti ini yang penting “tugas” selesai. Tugas dari siapa ? Entahlah.
Republika.Co.Id, Jakarta, 02.10.2023: Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon pernyataan Anies Baswedan yang menyebut Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan titipan pihak-pihak tertentu. Jokowi lantas meminta agar Anies menunjukan proyek apa saja yang menjadi titipan dan pihak mana yang meminta titipan.
Anies jelas bukan polisi, jaksa atau petugas KPK, sehingga tidak mungkin membuktikan praduga itu. Indikasi keterlibatan beberapa menteri dan oligarki kan sudah banyak beredar menjadi rahasua umum. Jokowi tinggal perintahkan saja anak buahnya untuk mengetahui siapa yang bermain disana, jika memang menghwndaki. Jangan2 ada juga kepentingan Jokowi disitu, waktulah kelak akan membuktikan.
Tahun 2017, 6 tahun yl., Jokowi juga menegaskan akan gebuk komunis, jika ada. Alasannya saat PKI Dibubarkan Umur Saya Baru 3 Tahun. (Dipublikasikan 03.06.2017, oleh Humas Sekneg). Padahal menurut mantan anggota DPR RI, Djoko Edi Abdurrahman informasinya bahwa setidaknya terdapat 186 politisi atau 32 % merupakan keturunan dari PKI (INAnews.co. id, 13.11.2018). Itulah sebabnya setiap RUU yg bermasalah, selalu lolos.
Tempo.co, Bogor ,06 Maret 2018: Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekesalannya karena kerap dituduh sebagai keturunan atau anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Jokowi menyebut tuduhan ia PKI tersebut adalah fitnah yang tak logis. “PKI itu bubar 1965, saya lahir 1961. Artinya umur saya baru 3-4 tahun. Masa ada PKI balita,” kata Jokowi di Sentul, Bogor pada Selasa, 6 Maret 2018.
Tentu saja yang dimaksud tuduhan ke Jokowi itu PKI, bukan menjadi anggota PKI,, karena PKI secara formal sudah dibubarkan. tetapi lebih ke tuduhan bahwa Jokowi adalah keturunan PKI dan merupakan pembela keturunan PKI. Faham komunislah yang dituduhkan dalam artian sebenarnya.
Tahun 2023, awal Oktober di Salwa Media Channel seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia secara jelas menyatakan bahwa Jokowi terindikasi terlibat Gerakan PKI Gaya Baru (https://youtu.be/KqkY584Oe2s?si=Rs7koiiIxtMe5R0z).
Betapa gigihnya Jokowi ingin meminta maaf kepada PKI sampai terbitnya Keppres no 17 tahun 2022, Inpres no 2 tahun 2023, , dan Kepres no 4 tahun 2023, merupakan indikasi kuat adanya keterlibatan hati dan langkah. Beberapa analis sudah menduga arah keppres ini kemana, ujungnya TNI dan Umat Islam yang dituduh menjadi pelakunya. Bukti itu dijawabnya sendiri 6 tahun kemudian.
Banyak kelompok yang protes terhadap Keppres no 17 tahun 2022, termasuk putra/putri alm Jendral Purn Achmad Yani, tetapi seperti biasa suara yg protes dibiarkan berlalu.
Kerjasama dengan RRC yang begitu akrab berikut perjanjian2 dibuatnya merupakan fakta yang sulit dibantah. Sampai Jokowi menyediakan lahan untuk di “invasi RRC”. Ini juga fakta tidak terbantahkan..
Bagaimana dengan Bahlil (artinya baik) yg sering dipelesetkan menjadi Bahlul (artinya bodoh) ? Sama saja suka ngeles dan berbohong. Antara bicara, kenyataan berbeda. Bicara Bahlil tentu terkait kasus Rempang. Begitu juga sumber A1 yang baru tiba dari Rempang menyatakan hal yang sama , bahwa Bahlil banyak bohongnya. Silahkan juga di cek di berbagai sumber media online dan youtube.
Bahlil Siap mundur dari Menteri Investasi jika terbukti main uang di Rempang Eco City (Kompastv, 03.10.2023). Sudah barang tentu anggota DPR tidak memiliki wewenang untuk membuktikannya. Selain Kepolisian, Kejaksaan dan KPK ada BPK dan BPKP yang dapat memeriksanya. Tapi bahwa ada indikasi yang mengarah kearah itu, banyak juga beredar di media sosial. Seharusnya Bahlil mawas diri, jangan ikut menjual negeri ini dengan berbagai bualan dan pengusiran pribumi disana.
Kenapa Bahlil ngotot ingin melanjutkan “invasi RRC ini”. Padahal persyaratan legal formal saja konon beritanya belum beres, apalagi jika mau melihat kebenaran materialnya pasti banyak kejanggalan. Dari sudut pandang sosial, sangat diduga ybs punya kepentingan tersendiri. Kasus Rempang ini sangat mudah dibaca. Soal bukti mungkin perlu waktu, akan muncul sendiri, kelak. Tapi bahwa rakyat Rempang menolak itu juga fakta.
Fakta seperti inilah yang biasa kita lihat sehari-hari. Etika, integritas sebagian dari akhlak tidak lagi menjadi acuan, yang penting tujuan tercapai. Tujuan memakmurkan rakyat atau memakmurkan oligarki atau memakmurkan negara lain itu soal lain.
Jika memang pejabat publik itu memiliki hati yang baik, integritas yg baik, etika yang baik, kritik sekecil apapun akan diperhatikan. Petisi 100 dan Mosi tidak percaya dari para tokoh saja tidak digubris, pokoknya kepentingan oligarki dan RRC diatas segala galanya, sampai Polisi, TNI dan ASN pun dijadikan alat
Bandung, 06.10.2023.
