“PJ Gubernur DKI Jakarta Gagal”, KOMJAK Tuntut Evaluasi Kepemimpinan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Selama 1 Tahun.
JAKARTASATU.COM— Memasuki 1 tahun era kepemimpinan Heru Budi Hartono setelah dilantiknya Heru Budi Hartono menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta 17 Oktober 2022 untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Gubernur Anies Rasyid Baswedan. Berbagai program kerja Heru Budi Hartono untuk memperbaiki kondisi kota Jakarta. Heru Budi memfokuskan program kerjanya pada 3 Permasalahan, yaitu Kemacetan, Banjir dan Penurunan pertumbuhan ekonomi Jakarta.
Setelah Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menjalankan program kerjanya, Kami Komite Masyarakat Jakarta (KOMJAK) melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kebijakan selama 1 tahun kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan hal itu dilakukan untuk menilai kelayakan Heru Budi Hartono dalam melaksanakan tugasnya menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta selama 1 tahun, Kami menilai bahwa selama memimpin Jakarta Pj Gubernur Heru Budi Hartono telah gagal mensejahterakan masyarakat dan memajukan kota Jakarta serta berkinerja buruk.
Demikian disampaikan konpresi pers beberapa elemen Jakarta, KOMITE MASYARAKAT JAKARTA (KOMJAK) : Gerakan Masyarakat Cinta Jakarta (GEMA CITA), Koalisi Peduli Jakarta (KPJ), Jakarta Initiative & Action (JIACT), Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (GERTAK). Jakarta, Kamis 12/10/2023
“Untuk itu Komite Masyarakat Jakarta (KOMJAK) mendesak Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian agar mengevaluasi kinerja secara menyeluruh Pj Gubernur Heru Budi Hartono selama 1 tahun ini dan mendesak Mendagri agar tidak memperpanjang masa jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta,” ujar Agung Wibowo Hadi Ketua KOMJAK.
KOMJAK menilai kegagalan dan Raport merah kinerja Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono selama 1 tahun bagi Kami sangat jelas berbagai permasalahan kota Jakarta tidak dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik oleh Heru Budi selaku Pj Gubernur Jakarta selama 1 tahun.
“Baru beberapa bulan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sudah merombak sejumlah hasil kerja Gubernur DKI Jakarta sebelumnya,” imbunya
“Tak hanya merombak berbagai direksi di beberapa perusahaan Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT), ia juga merombak jabatan di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, serta melakukan upaya “bersih-bersih” terhadap beberapa fasilitas umum, sehingga menjadi penilaian miring masyarakat dan kalangan komunitas.” ungkap Ketua KOMJAK
Pada awal masa jabatannya lajut Agung Wibiwo Hadi, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi diketahui merombak jajaran direksi MRT Jakarta. Ia menunjuk Direktur Utama (Dirut) PT MRT baru, yakni Tuhiyat menggantikan Mohamad Aprindy pada bulan Oktober 2022.
Tambahnya, tak hanya direksi PT MRT, direksi LRT Jakarta pun melengserkan Komisaris LRT Jakarta Tatak Ujiyati. hal ini sudah sesuai peraturan, pergantian atau pengangkatan komisaris dan direksi anak usaha BUMD harus telah mendapatkan persetujuan Pj gubernur Heru Budi.
Juga tak hanya merombak sejumlah direksi di PT MRT dan LRT Jakarta, Heru Budi juga melakukan mutasi jabatan besar-besaran di era kepemimpinannya. Ia mengganti Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali dengan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DKI Uus Kuswanto sebagai Pj Sekda DKI Jakarta. Kontan saja, perombakan ini tentu menuai berbagai kritik keras dari masyarakat
Selain itu, ia juga merombak jajaran pejabat tinggi pratama pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI. Terdapat sejumlah pejabat yang dicopot dan dilantik oleh Heru. Namun, acara ini digelar secara tertutup.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono Jakarta resmi melantik Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda DKI Jakarta Uus Kuswanto sebagai Wali Kota Jakarta Barat (Jakbar) menggantikan Wali Kota Jakbar sebelumnya Yani Wahyu Purwoko.
Sementara itu, Yani Wahyu Purwoko ditunjuk Heru menjadi Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan.
Agung Wibowo Hadi membeberkan bahwa Heru Budi merotasi 20 pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Sementara 45 pejabat lainnya dikukuhkan. Pelantikan dan pengambilan sumpah 20 pejabat yang dimutasi dan 45 pejabat yang dikukuhkan ini dilakukan di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/03/2023). Pelantikan dan pengukuhan total 65 pejabat ini dilakukan secara tertutup. Awak media tak diperbolehkan masuk untuk meliput kegiatan yang berlangsung di balai kota.
Tidak optimalnya kinerja Heru Budi diperparah tak kunjung terisinya sejumlah jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejak Maret 2023.
Ketua KOMJAK ini sebutkan ada jabatan eselon II atau kepala dinas definitif di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang saat ini masih kosong. Sementara, sejumlah jabatan dibebankan kepada pelaksana tugas (Plt) dan ini jelas kinerja menjadi tidak optimal.
Adapun kekosongan pejabat eselon II definitif itu, antara lain: kepala dinas bina marga, kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, kepala biro pendidikan mental dan spiritual sekretaris daerah.
Kemudian, ada kepala badan pengelolaan aset daerah, wakil kepala badan pengelolaan keuangan daerah, kepala dinas komunikasi, informatika, dan statistik, serta kepala dinas kesehatan.
Kokosongan disebabkan rotasi dan mutasi yang sebelumnya dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Jabatan kosong di lingkungan Pemprov DKI bertambah setelah Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal mengajukan pensiun.
“Kemudian dalam hal penanganan kemiskinan dijakarta Pj Gubernur Heru Budi kami anggap tidak serius,” ujar Agung
“Penanganan Angka Kemiskinan menurut data BPS, angka kemiskinan di Jakarta pada Maret 2023 tercatat sebesar 4,44 persen. Jumlah penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2023 sebesar 477,83 ribu orang,” beber ketua KOMJAK
“Tidak adanya perhatian Pj Gubernur Heru Budi dalam peningkatan pendapatan masyarakat di DKI Jakarta yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menurunkan potensi menjadi penduduk miskin,” terang Agung
Minimnya program dari Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi yang signifikan terhadap Penurunan penduduk miskin melalui program bantuan. Seperti: program bantuan tunai, program sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH), dan bantuan sosial tunai (BST).
“Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta semakin berkurang seperti program bantuan sosial. Di antaranya: program pangan bersubsidi, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Kartu Anak Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, Kartu Lansia Jakarta serta program kesejahteraan sosial lainnya,” ungkap Agung
KOMJAK mencatat beberapa permasalahan Kota Jakarta yang gagal ditangani Pj gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono :
– Permasalahan Banjir Jakarta;
• Oktober 2022 setelah Heru Budi menjabat PJ Gubernur DKI Jakarta mengalami banjir yang tertinggi sebanyak 19 kejadian dan jalan tergenang 62 kejadian.
• Bulan November 2022, sebanyak 14 kejadian.
• Bulan Desember 2022, sebanyak 12 Kejadian.
• Januari 2023, sebanyak 8 kejadian.
• Februari 2023, sebanyak 15 Kejadian.
– Permasalahan Kemacetan di DKI Jakarta;
• Peringkat kemacetan kota Jakarta berada di peringkat 29 dari 389 kota di dunia pada Februari 2023, dan di Asia kota Jakarta berada di peringkat ke-9.
• Pengendara di Jakarta harus menghabiskan waktu selama 22 menit 40 detik per 10 KM. Berbagai cara dilakukan Heru Budi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta hasilnya gagal.
• 9 Desember 2022 menjadi hari termacet dikota Jakarta.
– Permasalahan Polisi Udara Jakarta;
• Heru Budi gagal mengatasi polusi udara di Jakarta, terbukti penanganan ini langsung ditangani oleh pemerintah pusat.
• Penindakan dilapangan terhadap pelanggaran polusi udara oleh Heru Budi tidak komprehensif dan tegas, Heru Budi cenderung menindak kegiatan masyarakat kecil seperti penutupan usaha arang dilubang biaya dan mengabaikan Pabrik industri besar yang menyumbang polusi udara signifikan kota Jakarta di kawasan industri Pulogadung, Kawasan KBN Cakung serta Kawasan marunda.
• Menurut IQ AIR menempatkan kota Jakarta peringkat 1 kota paling berpolusi Sedunia, berada pada angka 175 dengan polutan utama PM 2.5 tanggal 31 Agustus 2023.
Berikut Kebijakan Kontroversial PJ Gubernur Heru Budi Hartono selama 1 tahun:
– Mengembalikan posko pelaporan masyarakat di balai kota yang sebelumnya dialihkan melalui daring.
– Menghapus jalur sepeda dan menutup simpang Santa sehingga menimbulkan kemacetan parah.
– Mengurangi Pembangunan jalur sepeda baru di Jakarta.
– Melakukan revitalisasi monas yang sebelumnya telah direvitalisasi Gubernur Anies.
– Mencabut Layanan internet gratis JakWifi sejak 1 Januari 2023.
– Polemik Batas Usia PJLP tentang batasan usia maksimal 56 tahun.
– Klaim tuntaskan sodetan ciliwung menuju Kanal banjir timur.
– Heru Budi belum membayarkan upah kepada 132 ribu pegawai PJLP hanya mendapat upah sebesar Rp 4,6 juta. Nominal itu memiliki selisih Rp 300 ribu dari UMP 2023 yang ditetapkan, sebesar RP 4,9 juta. Pemprov DKI Jakarta beralasan adanya kesalahan sistem yang mempengaruhi nominal upah PJLP.
“Demikian Konferensi Pers Komite Masyarakat Jakarta (KOMJAK) Evaluasi dan Penilaian Kinerja PJ Gubernur DKI Jakarta selama memimpin DKI Jakarta kurun waktu 1 tahun ini yang dapat Kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,” pungkas Agung Ketua Umum KOMJAK. (Yoss)
