Gde Siriana: Putusan MK Usia Capres/Cawapres, Puncak Post-Shame Politics di Indonesia
JAKARTASATU.COM– Direktur INFUS Gde Siriana mengatakam jika Mahlamah Konstitusi (MK) mengabulkan usia capres/cawapres diturunkan, maka itu menjadi persoalan karena putusan itu dilakukan jelang pemilu 2024, di mana anak presiden Jokowi sudah digadang-gadang untuk menjadi cawapres. Hal itu disampaikan kepada wartawan, Ahad 15/10/2023.
Maka kata Direktur INFUS ini, dapat dikatakan bahwa putusan MK tersebut membajak demokrasi, karena tujuan putusan sejak pengajuannya pun diarahkan untuk kepentingan orang tertentu. Kepentingan khusus yang powerful. Seperti halnya keputusan atas proyek strategis nasional di mana tidak boleh seorangpun merintangi kepentingan PSN.
“Jika ini benar-benar terjadi artinya ini puncak dari post-shame politics di Indonesia. Politik paska rasa malu yang sudah melanda semua level institusi politik. Ciri post-shame politics adalah banyak politisi pembohong dan rendahnya kepercayaan publik pada institusi hukum dan politik” tandas Gde Siriana mahasiswa pasca sarjana ilmu politik
Gde Siriana menilai, para politisi tidak lagi punya rasa malu sebagai cerminan sistem moral mereka. Jika bersalah mereka tidak akan mengundurkan diri.
“Mereka akan menyiasati celah hukum yang ada. Tidak ada politisi atau pejabat publik mundur akibat kasus korupsi sebelum proses hukum selesai. Tidak akan presiden mundur karena takut di-impeach,” ungkapmya
Gde Siriana menasdaskan dampak lebih besar post-shame politics akan mempengaruhi kehidupan sosial. Rasa malu yang menjadi pagar-pagar dalam relasi sosial, misalnya memunculkan sikap toleransi, empati dll, juga akan hancur.
“Nilai dan aturan lama hilang ketika politik paska rasa malu ini berlaku,” pungkasnya. |Yoss-Jaksat
