FPN PANTANG MENYERAH UNTUK PERUBAHAN
Matinya Demokrasi, Kekuatan Sipil Demokrasi Harus Bangkit
JAKARTASATU.COM– Hancurnya indeks demokrasi Indonesia semakin diperparah oleh kebijakan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) yang anti demokrasi dan reformasi. Front Pergerakan Nasional (FPN) melihat MK memutuskan kebijakan nepotisme menjelang kontestasi politik pemilu 2024.
Rezim dan para begundalnya secara keji dan sewenang-wenang membajak menghentikan sistem demokrasi. Kematian demokrasi terlihat dari tidak adanya pembagian atau pembatasan insfratruktur kekuasaan eksekutif legislatif dan yudikatif (Trias Politika) semua terkooptasi untuk kepentingan segelintir orang dinasty terus berkuasa.
Demikian disampaikan Ketua Umum FPN (Front Pergerakan Nasional) Doz Santos dalam rilis tertulis kepada redaksi Jakartasatu.com, Sabtu 4/11/2023.
Ketua umum FPN Doz Santos mengingatkan rezim agar mengontrol diri atas tingginya nafsu syahwat kekuasaan. Bagi FPN penguasa sedang kehilangan kendali, kami ibaratkan seperti kerbau ngamok semua tatanan ditabrak dan dirusak. Jika disadari hal tersebut akan merusak dan menista dirinya sendiri.
“FPN melihat peran kalangan Oligarki dan Para Dinasty yang merusak dan mematikan tatanan sistem demokrasi dan penegakan hukum. Bagi FPN hal tersebut harus dihentikan karena bertentangan dengan spirit perjuangan para pendiri bangsa agar rakyat berdaulat dan Sejahtera,” ujar Doz Snatos
“FPN memilih tegak lurus berjuang sampai seluruh rakyat sejahtera dan berdaulat. FPN telah memetakan Eskalasi dan konfigurasi kontestasi politik 2024 yang melahirkan tiga polar,” imbuhnya
Doz Santos kemukaan ada 3 polar konfigurasi kontestasi politik 2024
Polar pertama adalah berkongsinya tiga dinasty mulai dari dinasty Joko Widodo, Dinasty SBY, Dinasty Cendana di wakili Prabowo.
Polar kedua adalah miniatur oposan orde Baru dinasty Soekarno dan Santri abangan PDI-P dan PPP, watak atau karakter dua partai ini sesungguhnya oposan.
Polar ketiga adalah Poros Partai Baru yang lahir pasca reformasi antara lain Partai Nasdem, PKS dan PKB.
“FPN menduga kekuatan besar cawe-cawe membajak dan mematikan demokratisasi agenda pemilihan umum pilpres dan pileg 2024,” tandas Doz Santos
Dengan tegas, FPN mengingatkan Para begundal berhenti bersembunyi dalam selimut Infrastruktur rezim. Infrastruktur demokrasi dan proses hukum dimanipulasi akibat tersandera oleh elit bejad yang diancam horor penjara. Sehingga kondis Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan berbahaya.
Doz Santos ungkapkan, FPN mendorong seluruh rakyat untuk bergerak meneruskan apa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa ini. Cita-cita Berdirinya Republik Indonesia merdeka dari cengkraman segelintir oligarki dan dinasty penjajah.
“Gerakan kebangkitan kesadaran hak dan kedaulatan Rakyat jelata yang selau dikhianati oleh kaum oligarki dan dinasty yang berwatak feodal,” tegasnya
Selain itu FPN menyatakan bahwa FPN pantang menyerah dalam Gerakan penyadaran mengahadapi segala trik dan intrik untuk memanipulasi dan kecurangan dalam proses demokrasi.
“FPN akan berada di garda terdepan menjaga demokrasi agar tetap hidup. Sehingga terjaga siklus demokrasi yang sehat, transparan akuntabel dan bermartabat.FPN menolak segala bentuk Kecurangan oleh Rezim Jokowi di Pemilu Pilpres 2024.” papar Doz Santos
“FPN BERANI BENAR BERGERAK BERBAHAYA,” pungkasnya
