Debat Cawapres Dibayangi Residu Toksik Debat Capres

Debat Cawapres Dibayangi Residu Toksik Debat Capres

Dr Gede Moenanto Soekowati
Dewan penasehat CSI, pakar strategi dan analis politik komunikasi media

Debat antara calon wakil presiden (cawapres) merupakan salah satu panggung pelengkap yang penting dalam pesta demokrasi yang tengah dgelar Indonesia sekarang ini. Namun sayangnya debat cawapres kali ini tidak terlepas dari bayang-bayang residu toksik yang ditimbulkan dari debat capres sebelumnya.

Beberapa peristiwa dan pernyataan seusai debat capres secara tidak langsung telah menciptakan landasan yang bisa memengaruhi atmosfer debat cawapres yang akan digelar kali ini. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah polemik yang terjadi terkait dengan etika politik.

Seperti yang kita tahu, paska debat capres mencuat residu permasalahan terkait etik yang meledak ketika ucapan, “etik Ndasmu” oleh Prabowo viral di masyarakat. Dari permasalahan etik ini bisa berlanjut ke masalah bayangan perilaku intimidasi yang ada di junta militer misalnya di Mesir dan Burma.

Penting untuk mencatat bahwa debat cawapres merupakan wadah bagi para calon untuk menampilkan permainan politik yang bersih dan berkualitas. Sejumlah pernyataan menggarisbawahi pentingnya menampilkan kebebasan berpendapat dan demokrasi yang berkualitas. “Cawapres Muhaimin, Gibran, Mahfud dengan adanya debat harus menampilkan permainan cantik, menampilkan kebebasan berpendapat, dan demokrasi yang berkualitas.” Dus, dengan demikian, etika dan perilaku calon dalam debat menjadi aspek yang harus dijaga untuk menciptakan pesta demokrasi yang sehat dan produktif.

Namun, munculnya ketakutan-ketakutan seperti terciptanya kekuasaan yang absolut tak bisa dikesampingkan. Pasalnya, kekuasaan absolut junta militer seperti yang terjadi di sejumlah negara di Afrika ternyata terbukti tidak memunculkan keadilan. Hal itu menunjukkan bahaya dari kekuasaan absolut yang dapat menghambat proses demokratisasi.

Apa yang terjadi di negara-negara seperti Mesir dan Burma telah memberikan contoh bagaimana pemerintahan militer dapat menjadi penghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Terbukti Burma dengan kekuasaan absolut demikian juga Mesir masih menjadi negara terbelakang meski dikuasai junta militer. Oleh karena itu, peringatan ini menegaskan pentingnya menjaga dan memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam konteks debat cawapres yang akan digelar nanti.

Sementara itu, perbandingan dengan negara-negara yang dikuasai oleh junta militer yang adil dan makmur menimbulkan pertanyaan apakah model tersebut mungkin ada di dunia ini. Namun, nyatanya contoh negeri yang adil dan makmur karena dikuasai oleh junta militer  mungkin belum pernah ada di dunia ini. Karena itu, penekanan pada keadilan dan kemakmuran sebagai elemen kunci dalam pemerintahan memperkuat argumen bahwa demokrasi dan masyarakat madani harus menjadi pilihan yang lebih diutamakan dalam debat cawapres.

Dus semestinya, debat cawapres tidak hanya menjadi forum untuk memaparkan data dan program kerja, tetapi juga sebagai panggung penting untuk menyampaikan komitmen terhadap etika politik, kebebasan berpendapat, dan kemajuan demokrasi. Dimana masyarakat sebagai penentu akhir keberhasilan sebuah pesta demokrasi harus dapat memilih pemimpin yang mampu mengemban amanah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.