Terbukti Kucuran Bansos dan BLT Tidak Tingkatkan Keterpilihan Capres dan Cawapres yang Didukung Penguasa

Terbukti Kucuran Bansos dan BLT Tidak Tingkatkan Keterpilihan Capres dan Cawapres yang Didukung Penguasa

Oleh: Gede Moenanto Soekowati 

Sejumlah lembaga survei sedang berupaya untuk mendapatkan pembenaran terkait dengan hasil survei yang mereka lakukan. Padahal, politik uang alias sogokan dilarang dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).

Bagaimana mungkin sejumlah lembaga survei mengaitkan popularitas dan elektabilitas capres dan cawapres yang didukung oleh penguasa itu mendapatkan tingkat keterpilihan yang teratas?

Buktinya tidak ada penerima bansos dan BLT yang menyatakan bahwa mereka adalah responden paling banyak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah survei pilpres.

Keraguan publik semakin meningkat karena seharusnya ada dan tidak ada bansos atau BLT tidak mempunyai dampak signifikan terhadap keterpilihan pasangan capres dan cawapres.

Apalagi terbukti bahwa penyerahan BLT dan bansos itu tidak dilakukan dalam lima tahun sebuah pemerintahan yang terbukti juga bukan pemilik modal dalam penyerahan bansos, BLT, dan sembako.

Bahkan meski BLT, sembako, bansos itu dilakukan selama lima tahun penuh, semua itu tidak akan efektif.

Soalnya, tidak sepeser pun program tidak produktif itu adalah menggunakan dana pribadi presiden, yang pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang sempat mendapatkan penolakan dari PDIP, yang kala 10 tahun berkuasanya SBY, PDIP adalah partai oposisi.

Beberapa lembaga survei dan pengamat menduga tingginya tingkat keterpilihan capres dan cawapres tertentu terkait langsung dengan kucuran BLT dan bansos tersebut.

Upaya pembenaran atas survei yang diduga fiktif memang dikaitkan dengan program kecurangan tersebut apalagi program ini tidak ubahnya hanya program jiplakan dari SBY.

Faktanya, sejumlah kalangan masyarakat juga menjelaskan bahwa mereka akan mengambil BLT dan bansos tersebut, tapi mereka tidak akan memilih pasangan yang disematkan gambarnya di beras atau amplop yang diterima.

Padahal, semuanya merupakan program negara yang sepenuhnya menggunakan dana APBN.

Jadi alasan satu pasangan mendapatkan keterpilihan yang paling tinggi itu dengan sendirinya telah musnah karena ternyata masyarakat tidak terpengaruh dengan BLT dan bansos yang dikucurkan menjelang pemungutan suara di tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

Upaya untuk melegitimasi hasil survei yang seolah terkait kucuran bansos terbantahkan karena bansos itu menggunakan kucuran APBN.

Dengan demikian, bukan dari dana pribadi Presiden Jokowi apalagi Prabowo atau Gibran. [*]