03 juga 01 Jangan Sembunyi; Ayo Mundur!
Oleh : Salamuddin Daeng
Mahfud MD telah menyatakan mundur sebagai Menteri, sekarang sebagai cawapres dia leluasa untuk menyerang atau mengkritisi Pemerintahan Jokowi. Sebelumnya capres 03 juga telah memberi nilai 5 kepada presiden Jokowi termasuk dalam masalah penegakan hukum.
Beberapa pejabat pemerintahan dan BUMN dari paslon 03 juga telah menyatakan mundur karena kepentingan kampanye pilpres. Ada komisaris PLN dll. Kabarnya juga Ahok akan menyatakan mundur untuk menjadi bagian dari kampanye 03 Ganjar Mahfud. Ini juga akan segeta diikuti puluhan pejabat negara, yakni menteri direksi BUMN, komisaris BUMN yang cukup banyak dari 03. Jika semuanya menjadi bagian dari tim kampanye 03 maka sekarang leluasa beroposisi kepada Presiden Jokowi sebagaimana capres cawapresnya.
Berbeda dengan 03, pejabat pemerintahan, pejabat BUMN, komisaris dan direksi dari 01 belum banyak yang menyatakan mundur. Padahal capres dan capres 01 Anies-Muhaimin adalah pasangan calon yang sangat getol menyerang atau beroposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Namun sampai sekarang belum tersiar kabarnya mundur dari kabinet atau komisaris BUMN atau unsur lainnya. Kecuali beberapa anggota partai pendukung yang ditangkap KPK kasus korupsi.
Padahal bagi 01 bertahan bertahan di kabinet atau menjadi pejabat apapun di pemerintahan akan membuat meteka ambigu. Kalau menyerang susah, kalau mengkritik maka seperti memercik air di dulang maka terkena muka sendiri. Jadi mundur adalah pilihan yang sangat gagah dan berani. Ini juga cermin dari keyakinan dalam bertarung alias tidak pengecut.
Ada alasan kalau mundur maka pemerintahan akan kacau. Banyak kekosongan kepemimpinan pada banyak level. Apa iya? Kata jubir menteri BUMN dalam sebuah percakapan WA bahwa BUMN sekarang telah fokus membenahi struktural pada masa Erick Tohir. Jadi pergantian pejabat tidak akan membawa pengaruh apa apa. Baik itu komisaris maupun direksi. Jadi kalau mundur tidak ada persoalan.
Jika puluhan atau bahkan ratusan pejabat mundur maka kita akan melihat Presiden Jokowi akan lebih leluasa dalam satu semester ke depan dapat memperlihatkan kerja yang semakin sungguh sungguh untuk menyelesaikan persoalan mendasar rakyat dan melakukan banyak percepatan. Selama ini presiden Jokowi dikritik bagi jabatan dan sekarang dia presiden Jokowi bisa segera terlepas dari beban itu. Waktu enam bulan atau satu semester bukan waktu yang singkat. Itu adalah waktu yang cukup bagi penegakan hukum dan percepatan pemulihan ekonomi secara fokus pada kerja nyata.
