Komjen Polisi (Purn) Dharma Pongrekun menyatakan deklarasi maju di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tetap dilakukannya meski belum ada kepastian terkait pelaksanaan pesta demokrasi di Provinsi DKI Jakarta tersebut.
“Kami berjalan berdasarkan tuntunan Tuhan. Jika ada intervensi terkait pelaksanaan pemilihan umum maka ada yang ingin sistem ini tidak berjalan baik,” kata dia di Jakarta, Sabtu, dikutip dari ANTARA.
Dharma menyerahkan semua proses ini kepada Allah dan jika dibuka jalan untuk dirinya maka Alumni Akademi Kepolisian 1988 A ini akan berusaha untuk memenuhi syarat yang diperlukan.
“Saya ingin maju dari jalur independen agar seluruh visi dan misi saya berjalan dan dinikmati langsung oleh rakyat,” kata mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) itu.
Terkait banyaknya dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang harus dikumpulkan sebagai syarat maju dari jalur independen, Dharma mengatakan akan berupaya merangkul masyarakat untuk memberikan dukungan.
“Ini bukan untuk saya pribadi tapi untuk kepentingan bersama-sama warga DKI Jakarta,” kata dia.
Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Polisi (Purn) Dharma Pongrekun.
Dharma Pongrekun telah mendeklarasikan diri maju dalam Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2024 di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat.
“Hari ini saya deklarasi maju di Pilgub DKI Jakarta 2024 dari jalur independen,” kata dia.
Dia memiliki satu visi yang membawa dirinya ingin bertarung dalam pemilu gubernur, yakni “Selamatkan Jiwa Keluarga Kita”.
“Menjadikan keselamatan dengan melindungi, melayani dan mengayomi jiwa keluarga masyarakat DKI Jakarta sebagai prioritas utama dan hukum tertinggi,” kata dia.
Dia menawarkan lima misi. Pertama, memberikan kebebasan kepada warga DKI Jakarta untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
“Saya akan memastikan setiap orang dapat beribadah secara tenang di mana pun dan kapan pun dan tanpa perlu dihambat oleh pihak mana pun,” kata dia.
Kedua, dirinya akan mencabut atau memperbaiki kembali semua kebijakan yang tidak prorakyat. Jika terpilih sebagai gubernur, dia akan memperbaiki atau bahkan mencabut semua kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat Jakarta.
Ketiga, memastikan semua pelayanan masyarakat dipermudah sekaligus memangkas akar korupsi.
Meski tak lagi menjadi pusat pemerintahan ke depan karena keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN), ia akan memastikan Jakarta tetap menjadi kota perdagangan, pusat ekonomi dan bisnis.
“Kami mendukung terus berlanjut pengembangan pariwisata dan maritim untuk mendatangkan lebih banyak pendapatan demi kesejahteraan rakyat Jakarta,” kata dia.
Keempat, tidak akan ada mandatori apapun khususnya masalah kesehatan dan memperbaiki metode pengobatan. Kelima, memperbaiki kualitas pendidikan yang berakhlak agar menjadi manusia beradab. ***
