DISKUSI SOAL PENGKOPERASIAN BUMN TAK PEDULI SUBSTANSI

Oleh : Suroto
Ketua AKSES ( Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis) dan CEO INKUR ( Induk Koperasi Usaha Rakyat)

Setelah ide pengkoperasian BUMN saya lontarkan dan menjadi kontroversi di media, ternyata perdebatan yang terjadi hanya didominasi oleh isu elektoral, bukan dijadikan perdebatan substantif dari masing masing pihak tim pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang sedang berkontestasi. Ternyata perdebatanya hanya mengarah ke dalam isu untuk mengejar kepentingan elektoral dan menjadi bantah berbantah miskin substansi.

Tadinya saya berharap muncul menjadi perdebatan di level ideologi, level kebangsaan dan kenegaraan yang berujung jadi komitmen para calon presiden dan wakil presiden nanti ketika menjabat. Bagaimana agar model perusahaan yang dikuasai secara otoritatif oleh Presiden dan Menteri ke arah yang demokratis dimiliki oleh seluruh masyarakat secara langsung melalui model koperasi.

Sangat disayangkan karena komentar yang muncul di media juga dari tokoh, ekonom dan politisi hanya langsung menghujat dengan nada yang emosional seperti menyebut sebagai fitnah, absurd, ngawur, tidak realistis dan lain sebagainya. Padahal sengaja saya lontarkan karena bisnis yang dikembangkan oleh BUMN kita itu sebetulnya secara keseluruhan juga sudah menjadi praktik pelayanan koperasi di seluruh dunia.

Sebut misalnya di sektor keuangan, dua koperasi keuangan Desjardins Group di Canada dan Koperasi Bank Populaeir di Perancis yang dimiliki jutaan anggotanya itu bisa dijalankan secara demokratis dengan sistem koperasi dan jadi Bank of The Year di dua negara ini. Di sektor kehutanan misalnya, koperasi kehutanan Metsa di Finlandia bisa menjadi pengelola manajemen hutan terbaik di dunia. Lalu untuk sektor industri, model koperasi Mondragon yang utamanya bergerak di bidang industri baja bisa juga gunakan sistem koperasi.

Koperasi banyak juga yang berkembang di sektor layanan publik yang dikembangkan BUMN kita. Sebut saja misalnya koperasi listrik National Rural Elextricity Cooperative Association(NRECA) yang berkembang dan dimiliki oleh konsumennya di hampir seluruh desa di negara Amerika Serikat dan atau koperasi Rumah Sakit Group Health Cooperative ( GHC) yang jadi rumah sakit dan jaringan layanan kesehatan terbesar di Washington Amerika Serikat.

Ide pengkoperasian BUMN itu adalah ide yang realistis. Bahkan seorang Lee ketika dia diangkat pertama kali jadi Perdana Menteri seluruh meritokratnya diminta untuk mempelajari koperasi sebagai kekuatan pembangunan ekonomi domestik negaranya dan dia lalu bangun dua koperasi penting seperti koperasi NTUC Fair Price yang kuasai pangsa pasar ritel lebih dari 50 persen di Singapura dan mampu jaga stabilitas harga pangan dan juga koperasi NTUC Income yang jadi perusahaan asuransi terbesar.

Sangat disayangkan, calon-calon pemimpin kita sepertinya juga kurang artikulatif dalam memahami pasal 33 UUD 1945 yang jelas menyebut secara gamblang bahwa bumi dan air dan kekayaan alam serta hal yang menguasai hidup orang banyak itu dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar besar bagi kemakmuran rakyat. Kemudian disebut bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi itu ialah koperasi.

Bunyi pasal 2 ayat 2 UUD 45 jelas bahwa kedaulatan itu ada ditangan rakyat. Bukan ditangan pemerintah, ini artinya kuasa atas aset negara itu ditangan rakyat dan tujuan penggunaan itu untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Bukan dikuasai secara otoritatif oleh Presiden apalagi level Menteri saja.

Kenapa koperasi ini sangat penting karena koperasi itu satu model sistem perusahaan yang memungkinkan bagi setiap orang itu memiliki hak untuk mengambil keputusan yang sama. Ini artinya dengan mengkoperasikan BUMN dimaksudkan untuk menyelamatkan BUMN yang semakin hari saat ini semakin habis terdilusi sahamnya dan bahkan ada yang sudah dikuasai pihak swasta kapitalis segelintir orang.

Bagaimana sistem pengkonversianya juga sebetulnya mudah saja, seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah selama ini dengan lakukan mekanisme penyerahan aset negara ke korporasi ( imbreng). Lalu untuk model tata kelolanya seperti apa juga tinggal contoh saja model tata kelola koperasi yang anggotanya jutaan orang di luar negeri. Kalau mau mencontoh di dalam negeri dengan anggota hingga 4,6 juta orang juga sudah ada, yaitu koperasi kredit ( Credit Union).

Sangat disayangkan, komentar yang muncul di media, apakah dilakukan atas mobilisasi atau bukan, isi komentarnya hampir miskin substansi dan isinha bernada menghujat ketimbang mengarahkan ke diskusi atau debat yang produktif.

Padahal PBB dalam Sidang Umumnya tahun 2023 lalu telah memutuskan bahwa tahun 2025 nanti akan dijadikan sebagai Tahun Koperasi Internasional. Artinya sepanjang tahun semua negara anggota PBB akan diminta untuk mempromosikan koperasi.

Hal tersebut akan jadi momentum besar bagi masyarakat kita dalam upaya memerangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang sudah parah dan mewujudkan koperasi sebagai soko guru. Dimana 4 keluarga konglomerat kekaayaanya sama dengan 100 juta rakyat dan separuh dari rakyat itu hidup dalam kondisi miskin dan rentan miskin

Upaya pengkoperasian BUMN juga akan membuka mata dunia tentang komitmen kita pada praktik demokrasi yang kita jalankan. Bukan menjadi demokrasi palsu yang hanya berkutat pada persoalan politik praktis yang pada akhirnya hanya jatuh pada kepentingan akumulasi kekuasaan individu atau membangun dinasti politik namun menyia-nyiakan nasib rakyat, padahal tujuan politik itu untuk membangun kesejahteraan rakyat.

Ide saya tentang pengkoperasian BUMN atau koperativisasi BUMN itu bukan ide pembubaran koperasi. Banyak orang yang salah menangkap ide yang saya sampaikan tanggal 31 Januari 2024 lalu di Jalan Brawijaya X No. 46, atas undangan resmi sebagai narasumber dalam diskusi yang diinisiasi oleh Tim Pemenangan Nasional Capres-Cawapres AMIN (Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar). Idenya adalah untuk mengembalikan kuasa rakyat ke jalan sesuai Konstitusi ***

Jakarta, 8 Februari 2024